TEMPO.CO, Amuntai - Direktur Perlindungan Sosial dan Bencana Alam Kementerian Sosial Adhy Karyono mengatakan Kementerian Sosial menargetkan pembentukan 540 kampung siaga bencana (KSB) pada 2017.

Menurut dia, keberadaan KSB sangat mendesak untuk menekan risiko korban makin tingginya bencana alam dan nonalam di sejumlah daerah.

“Sampai sekarang sudah terbentuk 497 KSB, dan akan dibentuk lagi 540 KSB dalam tiga bulan ke depan. Kalimantan Selatan sudah dibentuk 19 SKB,” kata Adhy Karyono di sela pembentukan KSB Danau Lestari di Desa Danau Terati, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Kamis, 27 Juli 2017.

Adhy terus menyiapkan masyarakat yang punya kemampuan mitigasi dan evakuasi saat menghadapi bencana. Menurut dia, pembentukan SKB mesti lolos assessment dan daerah rawan bencana alam, seperti Desa Danau Terati yang kerap disapu banjir.

“Apalagi tahun 2017 kan anomali cuaca. Wilayah Aceh, Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan mulai muncul titik api dan tanah longsor,” ujar Adhy.

Menurut dia, Kementerian Sosial cuma sanggup mengalokasikan dana Rp 100 juta per SKB. Adapun pemerintah provinsi juga punya keterbatasan anggaran. Itu sebabnya, Adhy mendorong pemerintah kabupaten responsif atas pembentukan SKB di setiap kabupaten.

“Tanpa harus menunggu bantuan provinsi dan pusat sudah melakukan tindakan sendiri. Kami juga mendorong ada shelter-shelter bencana karena ada 233 kabupaten harus waspada bencana alam,” ucap Adhy sambil menambahkan, bahwa Kemsos sedang berfokus membentuk gugus tugas menghadapi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Fokusnya di Riau, Kaltim, Kalteng, Aceh, Papua, dan Maluku Utara.”  

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan masyarakat desa mesti tanggap ketika datang musibah bencana. Ia berharap pembentukan SKB meningkatkan keahlian masyarakat dalam mitigasi dan evakuasi bencana alam dan nonalam.

“Bapak-bapak harus siap menghadapi segala bencana. Mohon bantuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya mengantisipasi bencana dan membantu korban,” kata Menteri Khofifah.

Yogyakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bencana paling banyak terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi. Angkanya mencapai 90 persen.

"Bencana meningkat, yang paling banyak terjadi bencana hidrometeorologi yang terkait dengan air dengan cuaca itu 90 persen," ujar Deputi Bidang pencegahan Kesiapsiagaan BNPB, B Wisnu Widjaja di tengah kegiatan Sekolah Sungai di Kalibuntung, Karangwaru, Yogyakarta, Rabu (26/7/2017).

Sebagai langkah antisipasi maka BNPB melakukan pendekatan untuk mengantisipasi kemungkinan bencana salah satunya banjir. Hal ini terkait bagaimana dengan pengelolaan sungai yang bagus, mengelola sampah, dan pemukiman yang permasalahanya sangat komplek.

Oleh karenanya diadakan sekolah sungai di Kali Buntung, Karangwaru, Yogyakarta yang diikuti perwakilan BNPB dari berbagai daerah di Indonesia.

Sekolah sungai di Yogyakarta diikuti perwakilan dari 12 kabupaten dan kota di Indonesia.

"Kita latih, kita harapkan mereka mengembangkan pola yang sama di daerah masing-maisng. Daerah yang ikut adalah yang sangat rawan dan pernah mengalami bencana besar berkaitan dengan air seperti Manado dan Garut," kata B Wisnu Widjaja.

Sekolah sungai ini, kata Wisnu, untuk mengembalikan fungsi sungai sesuai ekosistemnya seperti untuk mengalirkan air hujan yang turun. Menurutnya, permasalahan sungai saat ini sangat komplek karena perilaku membuang sampah di sungai, adanya permukiman di pinggiran sungai dan masalah lainnya.

Pengelolaan sungai di Yogyakarta dinilai berkembang cukup bagus karena melibatkan masyarakat di sekitar sungai.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta Krido Suprayitno mengatakan sekolah sungai sebagai salah satu kegiatan untuk mendukung pengurangan resiko bencana. Di DIY terdapat beberapa skema sekolah sungai yang sudah mandiri dan pratama yakni masih rintisan.

Sekolah sungai di Yogyakarta melibatkan perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum dalam bentuk perencanaan. Dan melibatkan ketokohan untuk implementasinya, serta pemerintah setempat.

"Di DIY itu ada beberapa spot yang sudah mandiri yang pertama di kota yakni di Blunyahrejo dan Karangwaru sebagai sebuah model di perkotaan," kata Krido Suprayitno.