Jawapos.com – Indonesia, sebagai negara yang terletak pada cincin api pasifik, telah lama dihadapkan pada risiko gempa bumi yang tinggi. Seperti yang terjadi pada Sabtu (27/4) lalu.

Dilansir Jawapos.com dari bmkg.go.id Senin (29/4), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati meminta untuk tetap waspada kepada masyarakat Sukabumi, Tasikmalaya, Bandung, Garut dan sekitarnya.

"Kami menghimbau masyarakat tetap tenang namun tetap waspada saat hujan turun, baik sedang maupun deras. Terutama masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan, pegunungan dan daerah aliran sungai, karena berisiko terjadinya tanah longsor dan banjir bandang.," ungkap Dwikorita di Jakarta, Minggu (28/4/2024).

Menyadari akan potensi bahaya ini, pemerintah dan masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan dan langkah-langkah antisipasi untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi akibat gempa bumi.

Di tengah upaya-upaya ini, siaga gempa menjadi sorotan utama, mengingat pentingnya persiapan dan respons yang cepat dalam menghadapi bencana alam ini.

Pemerintah Indonesia, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terus mengingatkan masyarakat akan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi gempa bumi.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan kesadaran akan resiko gempa dan upaya-upaya pencegahan serta mitigasi telah ditingkatkan secara signifikan.

Menyikapi situasi ini, BNPB telah mengaktifkan program siaga gempa yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap potensi gempa bumi.

Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, untuk bersama-sama mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan bencana gempa.

Dikutip dari ilustrasi bnpb.go.id, bahwa salah satu langkah yang diambil adalah penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang tindakan darurat yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi.

Hal ini mencakup prosedur evakuasi, penggunaan tempat perlindungan, dan pertolongan pertama kepada korban.

1. Pendidikan dan Penyuluhan Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang bahaya gempa bumi, tindakan darurat yang harus dilakukan saat terjadi gempa, serta pentingnya kesiapsiagaan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan respons masyarakat.

2. Penguatan Infrastruktur: Memastikan bahwa infrastruktur seperti gedung-gedung, jembatan, dan jalan raya memenuhi standar tahan gempa.

Hal ini melibatkan penerapan teknik-teknik konstruksi yang sesuai dengan zona gempa tempat infrastruktur tersebut berada.

3. Pengembangan Sistem Peringatan Dini: Membangun dan meningkatkan sistem peringatan dini gempa bumi yang dapat memberikan informasi cepat kepada masyarakat sebelum gempa terjadi.

Ini dapat melibatkan pemasangan sensor gempa, pengembangan aplikasi mobile, dan sistem peringatan melalui media massa.

4. Pelatihan Darurat: Melakukan pelatihan dan simulasi evakuasi gempa bumi secara berkala bagi masyarakat, karyawan perusahaan, serta siswa dan guru di sekolah-sekolah. Hal ini membantu meningkatkan kesiapsiagaan dan respons saat terjadi gempa bumi.

5. Penyediaan Tempat Perlindungan Darurat: Menyediakan tempat perlindungan darurat yang aman dan terjangkau bagi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap gempa bumi.

Tempat perlindungan ini harus dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi gempa.

Selain itu, upaya penguatan struktur bangunan dan infrastruktur juga menjadi fokus, dengan mengimplementasikan standar bangunan tahan gempa dalam perencanaan dan pembangunan.

Tidak hanya itu, teknologi juga dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem peringatan dini gempa bumi.

Pemasangan sensor gempa dan pengembangan aplikasi mobile menjadi bagian dari upaya untuk memberikan informasi cepat kepada masyarakat tentang potensi gempa bumi yang akan terjadi.

Namun demikian, tantangan tetap ada dalam menjaga kesiapsiagaan dan mengurangi risiko terhadap bencana gempa bumi.

Perlu kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan dan respons yang efektif.

TEMPO.CO, Garut - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menetapkan status Tanggap Darurat Bencana usai gempa bumi 6,2 Magnitudo yang terjadi pada Sabtu, 27 April 2024 sekitar pukul 23.29 WIB. Masa penanganan bencana ini berlaku salama 14 hari ke depan.  

Saat ini pemerintah daerah tengah melakukan pendataan dan penanganan korban gempa. "Kita semuanya siaga," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, Minggu, 28 April 2024 di Posko Bencana.

Berdasarkan data yang masuk ke posko Bencana hingga pukul 17.00 WIB, dampak gempa ini terjadi di 24 Kecamatan yang tersebar di 46 Desa dan 4 Kelurahan. Rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa ini tercatat sebanyak 131 unit dan 18 unit fasilitas umum. Kerusakan itu diantaranya 7 unit rumah rusak berat 16 rusak sedang dan sisanya rusak ringan. Jumlah kerugian materi diperkirakan mencapai Rp 2,6 Miliar. 

Selain merusak bangunan, gempa juga mengakibatkan enam orang warga mengalami luka ringan. Mereka semua telah ditangani dan dipulangkan. Namun meski begitu kejadian bencana ini tidak dilaporkan adanya pengungsian.

Yana mengaku untuk menangani bencana pemerintah daerah telah menyiapkan dana sebesar Rp. 58 miliar dari pos anggaran Bantuan Tidak Terduga. Bagi rumah warga yang mengalami kerusakan akan mendapatkan bantuan berkisar antara Rp. 1,5-50 juta. "Bantuan akan diberikan berdasarkan hasil perhitungan Dinas perumahan dan Pemukiman," ujarnya. 

Selain gempa bumi, Garut juga tengah dilanda bencana pergerakan tanah. Kejadian itu berlangsung di Kecamatan Banjarwangi, Pakenjeng dan Cisompet. Bahkan di Banjarwangi terdapat tiga warga meninggal dunia tertimbun longsor pada Kamis, 25 April 2024.

Sementara di Pakenjeng, sebanyak 48 Kepala Keluarga telah mengungsi secara mandiri ke keluarganya yang lebih aman. Pemukiman mereka mengalami pergerakan tanah hingga kedalamannya mencapai sekitar 15 meter. 

Pemerintah daerah tengah menunggu badan vulkanologi untuk melakukan kajian. Hasil penelitian itu akan menjadi rujukan, apakah harus dilakukan relokasi atau tidak. "Bantuan untuk warga sudah kami salurkan seperti diantaranya jaminan hidup selama masa tanggap darurat, " pungkas Yana.

Sementara itu Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menghimbau pemerintah daerah untuk mewaspadai adanya bencana susulan pasca gempa Garut. Alasannya karena getaran gempa dapat menyebabkan retakan tanah di sekitar wilayah lereng gunung dan perbukitan. 

Curah hujan dengan intensitas sedang dan tinggi dapat menyebabkan potensi longsor.  Air hujan dapat mendorong tanah yang mengalami retakan tersebut. "Kami himbau masyarakat untuk memastikan tempat tinggalnya pasca gempa ini, apakah aman untuk ditempati," ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangannya.