Aceh Barat (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga saat ini terus berupaya menyediakan aneka kebutuhan logistik bagi korban bencana alam banjir bandang di hunian sementara (huntara) di pedalaman Kabupaten Aceh Barat, sebelum dihuni oleh masyarakat korban dalam waktu dekat.

“Semua kebutuhan pengungsi disiapkan semua di dalam huntara, saat ini semua kebutuhan tersebut masih dalam proses penyediaan oleh pemerintah melalui BNPB,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat Teuku Ronald di Aceh Barat, Senin.

Ada pun kebutuhan pengungsi di huntara yang saat ini disiapkan diantaranya sarana tempat tidur, sarana memasak, selimut, serta aneka kebutuhan dasar rumah tangga para korban bencana lainnya untuk kebutuhan sehari-hari.

Teuku Ronald mengatakan jumlah masyarakat yang akan mengisi huntara di Kabupaten Aceh Barat, saat ini tercatat sebanyak 30-an jiwa, dengan jumlah huntara yang sudah selesai dibangun oleh BNPB sebanyak 12 unit.
\

Ada pun lokasi huntara tersebut berada di kawasan Desa Jambak, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat atau berjarak sekitar 50 kilometer arah timur Meulaboh, ibu kota Kabupaten Aceh Barat.

Teuku Ronald mengatakan pemerintah daerah saat ini terus berkomunikasi dan berkolaborasi bersama BNPB, guna memaksimalkan seluruh kebutuhan para pengungsi yang akan mengisi huntara dalam waktu dekat.

“Masih dalam tahapan penyediaan kebutuhan dasar dan logistik, target nya dalam Ramadhan ini huntara sudah bisa dihuni oleh masyarakat korban bencana alam,” kata Teuku Ronald.

Jakarta– Sebanyak 1.741 sekolah di lokasi terdampak bencana di Sumatera tercatat telah siap melakukan revitalisasi Satuan Pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran pascabencana.

Merujuk pada data Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) per 27 Februari 2026, sejumlah sekolah tersebut telah melakukan  Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait revitalisasi. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.254 T dengan  yang sudah dicairkan sebesar Rp411,4 M. 

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menegaskan, bahwa percepatan pemulihan pembelajaran menjadi prioritas utama pemerintah agar hak belajar murid tetap terpenuhi dalam kondisi darurat.

“Percepatan pencairan anggaran dan penyempurnaan mekanisme penyaluran bantuan menjadi langkah konkret agar ruang-ruang belajar yang terdampak bencana dapat segera dipulihkan dan pembelajaran berjalan kembali,” ujar Gogot.

Rencananya, pada Minggu ke dua Bulan Maret 2026 akan bertambah sebanyak 248 sekolah yang akan melakukan PKS sementara secara paralel, proses pencairan terus berlangsung untuk sekolah yang sudah melaksanakan PKS.

Pada Minggu kedua Maret 2926 juga, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) akan melakukan buka blokir anggaran bantuan pemerintah (Banpem) sebesar Rp21,6 M. Direncanakan, anggaran tersebut akan disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan pembelajaran di masa transisi darurat menuju pemulihan. 

Sementara untuk bantuan bagi guru, saat ini telah disalurkan sebesar Rp220 M untuk sekitar 36 ribu guru dan masih dilakukan verifikasi terhadap 23 ribu guru lainnya.