Dok. PKMK FK-KMK UGM: Suasana kelas workshop HDP

Mataram, 4 September 2023. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan workshop Hospital Disaster Plan/ HDP. Total 90 peserta berasal dari 16 rumah sakit dan juga dinas kesehatan kabupaten/kota. Workshop ini merupakan kali pertama dan rencananya akan dilakukan berkesinambungan hingga seluruh rumah sakit di Provinsi NTB terpapar dan memiliki dokumen rencana penanggulangan bencana di rumah sakit atau HDP. Workhsop yang diselenggarakan selama 4 hari (3-6 September 2023) ini menghadirkan pembicara dari Pusat Krisis Kesehatan Kementrian Kesehatan, Konsultan Bencana Kesehatan dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM, serta fasilitator safe hospital lokal dari NTB sendiri.

Pembukaan telah dilaksanakan pada minggu, 3 September 2023 disusul materi mengenai update kebijakan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di NTB yang disampaikan oleh Kabid P2 Dinas Kesehatan Provinsi NTB hingga malam hari. Selanjutnya, kelas dimulai setiap pagi hingga sore hari. Model pembelajaran menggabungkan antara materi, tanya jawab dan penugasan. Peserta dikelompokkan berdasarkan kabupaten/kota dan didampingi oleh masing-masing narasumber.

Dok. PKMK FK-KMK UGM: dr Bella Donna menyampaikan materi Hospital Incident Command System (kiri), Madelina menyampaikan materi analisis risiko (kanan)

Ibu Mardhotillah, Bapak Madahan dan tim, pemegang program krisis kesehatan di Dinkes Provinsi NTB dibawah bidang P2 menyampaikan rasa senangnya bahwa akhirnya dapat memfasilitasi rumah sakit untuk menyusun rencana penanggulangan bencana, dan kegiatan ini melibatkan juga penanggungajawab bencana dan krisis kesehatan di Dinkes kabupaten/kota. Harapannya, rumah sakit se provinsi secara bertahap dapat menyusun dan mengembangkan program HDP yang operasional kedepannya, agar rumah sakit dapat tangguh dan berfungsi pada situasi bencana dan krisis kesehatan, termasuk dinas kesehatan kabupaten/kota dapat melanjutkan sosialisasi dan pendampingan untuk rumah sakit di wilayahya.

PKMK UGM turut senang dilibatkan dalam proses peningkatan kapasitas ini. Menilai keaktifan peserta, PKMK UGM mengapresiasi antusias rumah sakit selama workshop ini untuk benar-benar belajar menyiapkan dokumen HDP yang operasional kedepannya, mengingat NTB merupakan daerah rawan bencana juga di Indonesia dan pernah mengalami beberapa bencana besar seperti gempa bumi dan banjir bandang. Inisiasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB perlu ditiru oleh daerah lainnya di Indonesia, memang akan membutuhkan upaya yang tidak mudah dalam meyakinkan ptambah Madelina- salah satu narasumber dari PKMK UGM.

Reporter: Madelina A

JEPARA – Warga di lokasi rawan bencana, diminta ikut menjaga segala sumber daya yang selama ini bermanfaat dalam pengurangan risiko dan mitigasi bencana. Selain itu, mereka juga diminta untuk menjaga kelestarian alam, demi mengurangi potensi bencana alam.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko di depan peserta pelatihan identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana, di Balai Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Welahan, Senin (28/8/2023).

“Seperti di sekitar kita ini, siapa yang bisa mencegah banjir. Tapi, kita bisa mengurangi dampaknya. Misalnya, melihat tanggul yang retak, kita bisa berperan memperbaikinya. Kita juga harus menjaga kelestarian alam dengan menanam tanaman keras,” kata Edy.

Disampaikan, di tengah musim kemarau yang rawan bencana kebakaran seperti saat ini, dia juga meminta warga mengantisipasi potensi bencana tersebut. Dengan begitu, tingkat kerawanan bencana dapat dikurangi.

Berdasar indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2022, lanjutnya, Jepara termasuk daerah berkategori kelas risiko sedang, dengan skor 122,27. Posisinya berada di peringkat ke-13 daerah paling rawan bencana di Indonesia. Indeks ini telah menurun dari 2021 yang berada di urutan ke-10 dengan skor 135,11.

Menurutnya, ada tujuh jenis ancaman bencana yang patut diwaspadai, yakni banjir, kebakaran hutan dan lahan, gelombang tinggi dan abrasi, serta kekeringan berada dalam risiko tinggi. Sedangkan gempa bumi, tanah longsor, dan cuaca ekstrem berada dalam risiko sedang.

“Desa Kalipucang Wetan ini termasuk daerah rawan bencana banjir dengan kelas ancaman sedang sampai tinggi,” tuturnya.

Untuk itu, dia minta BPBD Kabupaten Jepara perlu menyiapkan kemampuan sumber daya manusia dalam pencegahan dan mitigasi bencana di desa ini.

Penulis: Kontributor Kab Jepara
Editor: Di, Diskominfo Jateng