Mataram (ANTARA) - Tim verifikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pengecekan kerusakan dampak bencana alam tahun 2023 di wilayah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

"Ini merupakan tahapan verifikasi lapangan penanganan infrastruktur darurat di sejumlah kecamatan terdampak bencana alam di Kabupaten Bima," kata Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Bima, Isyrah, Rabu.

Ia mengatakan, tahap verifikasi lapangan tersebut merupakan umpan balik proposal permohonan dana siap pakai (DSP) perbaikan infrastruktur darurat di Kabupaten Bima.

"BNPB berkomitmen mengucurkan dukungan anggaran untuk penanganan 35 lokasi prioritas terdampak bencana," katanya.

Ia mengatakan, penanganan infrastruktur darurat bencana alam hidrometeorologi tersebut diprioritaskan pada perbaikan infrastruktur darurat bidang pengairan, bidang bina marga dan bidang cipta karya yang tersebar pada 10 kecamatan.

Adapun 10 kecamatan tersebut yakni di Kecamatan Palibelo, Woha, Bolo, Madapangga, Lambitu, Ambalawi, Wera, Sape, Wawo dan Langgudu.

"Dampak bencana yang akan diperbaiki itu tersebar di 10 kecamatan," katanya.

Sementara itu, Tim Verifikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rudy Supriadi mengatakan, pihaknya melakukan tahapan verifikasi lapangan penanganan infrastruktur darurat di sejumlah kecamatan terdampak bencana alam 2023 di Kabupaten Bima.

"Kami melakukan verifikasi data dampak bencana yang terjadi di 2023," katanya.

TANGERANG - Intensitas kejadian bencana yang terus meningkat tiap tahunnya memerlukan tata kelola risiko bencana yang baik. Untuk itu pemerintah melalui BNPB menjalin kerjasama dengan Bank Dunia untuk mendukung proyek investasi strategis peningkatan tata kelola risiko bencana di Indonesia dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman tsunami melalui program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project atau IDRIP. 

Salah satu program IDRIP yang dilakukan BNPB adalah dengan menggelar Training of Trainers (ToT) Fasilitator untuk Tingkat Kabupaten yang diampu oleh Kedeputian Bidang Pencegahan.

Deputi Bidang Pencegahan, Prasinta Dewi dalam sambutan pembukaan kegiatan pada Selasa (22/8), mengatakan IDRIP berupaya mewujudkan peningkatan kapasitas masyarakat desa/kelurahan sebagai pelaku utama penanggulangan bencana dan menjadi kelompok pertama yang menerima dan merespon kejadian bencana. 

"Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, dibutuhkan fasilitator yang dapat menjadi "perpanjangan tangan" dari pemerintah untuk mendukung program-program peningkatan ketangguhan," jelas Prasinta.

Fasilitator merupakan orang-orang terpilih untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat hingga tingkat desa/kelurahan. Fasilitator harus memiliki kepercayaan diri dan fokus pada visi serta tujuan mulia semata hanya untuk membantu masyarakat menjadi tangguh dalam menghadapi bencana.

Prasinta menambahkan, BNPB memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi para fasilitator atas kontribusi nyata membantu masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana juga pengurangan risiko bencana.

Kegiatan ToT dihadiri oleh 52 orang fasilitator dari 4 provini yaitu Provinsi Banten, Benglu, Lampung, dan Sumatra Berat. Pada kesempatan ini diberikan beberapa materi di antaranya peran dan tugas fasilitator, pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, pengantar dan prakti penyusunan peta risiko, penyusunan rencana mitigasi, penyusunan latihan penanaganan darurat, dan materi lainnya yang berhubungan dengan upaya penanggulangan bencana yang disampaikan dalam kurun waktu 1 minggu mulai 22 hingga 28 Agustus 2023.

Diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat selalu melibatkan fasilitator sebagai aset daerah yang telah dibekali dalam kerja-kerja Penanggulangan Bencana di setiap program pengurangan risiko bencna yang dilakukan di daerah. Sekecil apapun upaya yang dilakukan akan membawa dampak penting bagi masyarakat.

Abdul Muhari, Ph.D. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB