BANJARBARU - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memimpin rapat koordinasi (rakor) dalam rangka antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, pada Selasa (25/7).

Untuk mengantisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah sesuai araha Presiden Joko Widodo dalam menghadapi karhutla, Kepala BNPB telah melakukan kunjungan kerja ke wilayah yang telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla, mulai dari Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jambi, dan yang terakhir Provinsi Kalimantan Selatan. 

Pertengahan tahun 2023 cuaca akan lebih panas dari tiga tahun sebelumnya. Musim kemarau tahun ini akan lebih panjang dibandingkan dengan kemaraunya dua tahun terakhir,” ucap Suharyanto. 

Diketahui dalam kurun waktu satu bulan terakhir (24 juni hingga 24 Juli 2023), jumlah titik api yang ada di Kalimantan Selatan mencapai 1.552 titik. 

Melihat potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi di Kalsel, BNPB telah menurunkan 2 helikopter patroli dan 2 helikopter water bombing.

Selain Kalimantan Selatan, lima provinsi lain yang metetapkan status siaga darurat bencana karhutla juga telah menerima dukungan helikopter untuk menunjang operasi penanganan melalui udara, dengan total 31 unit heli.

Selain dukungan operasi udara, BNPB juga memberikan bantuan untuk operasi darat penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Adapun bentuk dukungan peralatan tersebut meliputi pompa induk 4 unit, pompa sedang 6 horse power 8 unit, pompa jinjing 16 unit, selang 1,5 inchi 48 rol, selang 2,5 inchi 36 rol, nozel 1,5 inchi 32 unit, Y konektor 2,5 inchi ke 1,5 inchi 8 unit, Y konektor 1,5 inchi ke 1,5 inchi 88 unit, perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) 80 paket dan flexible tank 5.000 liter sebanyak 4 unit.

Pada rakor tersebut, Suharyanto kembali menekankan terkait arahan Presiden Joko Widodo Untuk mengutamakan pencegahan, kesiapsiagaan dan penegakan hukum.

“Saya mengapresiasi dan berterimakasih kepada pemerintah Kalimantan Selatan yang telah melakukan penegakan hukum bagi oknum yang membakar lahan dengan sengaja, tidak ada lagi toleransi bagi siapapun yang membuka lahan dengan cara membakar," ucapnya.

Sebelumnya Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan  mulai 22 Mei 2023 dan berlaku hingga 15 November 2023. 

Di akhir sambutan, Suharyanto berharap agar penanganan kebakaran di Kalimantan Selatan berjalan dengan optimal. 

“Jika ada titik api, langsung dipadamkan, jangan tunggu api membesar, karena operasi pemadaman lewat udara biayanya sangat mahal. Kita berharap, kebakaran hutan dan lahan tahun ini dapat terkendali dengan baik,” tegas Suharyanto. 

Rakor tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda)  Kalimantan Selatan Brigjen Pol Heri Armanto, Kasrem 101 Antasari, Karo Ops Polda Kalimantan Selatan, Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setiawan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari serta seluruh unsur Forkopimda se-Kalimantan Selatan. 

Abdul Muhari, Ph.D. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

JAKARTA – Terbatasnya akses informasi dan keterlibatan perempuan dalam sosialisasi kebencanaan di tingkat desa menjadi salah satu penyebab tingginya angka korban akibat kejadian bencana. Pengetahuan yang terbatas soal mengenal gejala alam dan teknik penyelamatan diri membawa konsekuensi perempuan lebih rentan menjadi korban bencana.

Guna mensosialisasikan program Keluarga Tangguh Bencana (KATANA), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghadiri undangan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah pada kegiatan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana ‘Aisyiyah se- Indonesia dengan tema “Ketahanan Keluarga terhadap Perubahan Iklim dan Bencana untuk Mewujudkan Qaryah Thoyyibah” di Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini Menteng Jakarta.

Deputi Bidang Pencegahan Dra. Prasinta Dewi, M.A.P sebagai narasumber memaparkan materi tentang Ketahanan Keluarga dalam Mengurangi Risiko Bencana. Prasinta mengatakan ketidakhadiran perempuan dalam kegiatan pendidikan bencana, sosialisasi, penyuluhan, latihan atau simulasi kebencanaan membuat pengetahuan dan keterampilan mereka terkait pencegahan dan penanggulangan bencana menjadi minim.

“Ketangguhan perempuan dapat dibentuk dengan memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk memperoleh kesetaraan akses, kapabilitas, sumber daya, dan peluang yang setara. Penguatan kapasitas kelompok perempuan mutlak dilakukan, upaya penguatan kapasitas akan meminimalisir risiko bencana akibat ancaman yang dihadapi”, jelas Prasinta dalam pemaparannya, Sabtu (22/7).

Prof. Rahmawati Husein selaku Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) sekaligus Unsur Pengarah di lingkungan BNPB menyampaikan perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan peningkatan kejadian bencana merupakan ancaman terbesar dalam ketahanan masyarakat dan keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim merupakan dua konsep yang terintegrasi dan sangat esensial untuk menciptakan ketahanan.

“Pengarusutamaan adaptasi perubahan lklim dan pengurangan risiko bencana di lingkungan ‘Aisyiyah perlu dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, sosialisasi dan penyebarluasan informasi dan gerakan melalui Ngaji Lingkungan dan PRB”, ujar Rahmawati.

Pada kesempatan tersebut, Prasinta menjelaskan program Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) sebagai bentuk penguatan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Keluarga yang telah memenuhi standar ketangguhan keluarga berupa pengetahuan, kesadaran, keterampilan yang terus dikembangkan untuk mengurangi korban jiwa pada saat terjadi bencana. Terdapat 4 hal yang dimiliki oleh Keluarga Tangguh Bencana (KATANA), antara lain:

1.    Memiliki pengetahuan memadai tentang risiko bencana di keluarga dan lingkungannya.

2.    Sadar akan tanggung jawabnya dalam mengelola risiko bencana.

3.    Menerapkan kesadaran tersebut hingga menjadi budaya pada setiap anggota keluarga. 

4.    Berdaya untuk bertindak dalam mengurangi risiko bencana, mengurangi korban dan kerugian serta menularkan ketangguhan bencana ke keluarga lain. 

Mengakhiri paparannya, Prasinta berharap pertemuan RAKERNAS ini bisa mewujudkan program KATANA di masing-masing pengurus wilayah dan menjadikannya sebagai program prioritas. 

“Saya berharap pengurus yang hadir pada kegiatan ini  bisa menjadi penyuluh KATANA dan menjadi suatu gerakan yang berkelanjutan untuk membangun ketangguhan keluarga dalam mengurangi kejadian bencana, mengantisipasi kejadian bencana, dan pulih secara optimal dari kejadian bencana”, tutup Prasinta.

Pada kesempatan yang sama, Staf Direktorat Kesiapsiagaan Tasril Mulyadi turut memberikan bekal keterampilan penyelamatan diri dan simulasi gempabumi Drop, Cover, Hold-On.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Ketua LLHPB PP ‘Aisyiyah, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Direktur Pengurangan Sampah KLHK. Peserta kegiatan merupakan perwakilan dari 29 pengurus Tingkat Wilayah/Provinsi dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang.

Abdul Muhari, Ph.D. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB