MUHAMMADIYAH.OR.ID, KUDUS – Kerja atau aktivitas resiliensi bencana bukan kaleng-kaleng, tetapi di dalam penuh dengan kompleksitas. Maka penting untuk menyusun strategi dalam melakukan tindakan, bukan hanya datang memberi bantuan dan hilang.

Demikian rangkuman atas yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Resiliensi Bencana (LRB) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Budi Setiawan dalam Rapat Kerja Pimpinan LRB Pusat pada, Sabtu (27/5) di Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU).

“Jadi kerja kita ini harus ada kekuatan yang menekan yang harus muncul dalam semangat resiliensi itu sendiri. Ini bukan kerja biasa, dan harus tertanam dalam benak diri.” Kata Budi Setiawan.

Maka bagi setiap Relawan Muhammadiyah yang bergabung dengan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), maka secara otomatis harusnya menyadari bahwa kerja-kerja pertolongan yang dia berikan bukan suatu yang kaleng-kaleng.

Sebagai relawan yang bergabung dalam sebuah sistem organisasi, imbuh Budi, dalam menghadapi persoalan atau masalah tidak digantung dan selesai dengan sendirinya, melainkan harus memiliki target waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Target penyelesaian persoalan atau masalah tersebut akan berimplikasi pada persoalan atau masalah selanjutnya. Budi mengibaratkan, seperti menaiki sebuah kapal yang berlayar, pantang pulang meski badai menghadang, perjalanan harus sampai di daratan tujuan.

Dalam menghadapi persoalan konflik, Relawan Muhammadiyah tidak boleh mengambil keuntungan. Melainkan harus hadir sebagai pembangun perdamaian dan penengah konflik, serta menyediakan layanan kesehatan dan psiko-sosial.

“Respon terhadap bencana alam dan konflik merupakan tindakan kemanusiaan universal, sehingga menjalankannya untuk korban siapa saja tanpa melihat latar belakangnya.” Tutur Budi.

Budi menegaskan, dalam melakukan pertolongan terhadap siapapun, MDMC PP Muhammadiyah menggunakan berbagai strategi dengan prinsip utama adalah tetap Penanggulangan Risiko Bencana (PRB).

Dalam periode lima tahun ke depan (2022-2027), MDMC mencanangkan diri sebagai Resiliensi Berkemajuan, sebagai konsekuensi bagian dari Amanat Muktamar ke-48 Muhammadiyah sebagai gerakan Islam Berkemajuan. 

Padang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) memeriksa 12 sirene tsunami di kota setempat sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana gempa dan tsunami.

Sekretaris Kota Padang  Andree Algamar di Padang, Minggu, mengatakan uji coba sirene memang perlu dilakukan untuk melihat kondisi alat yang ada di beberapa titik di Kota Padang.

Menurut dia, melalui uji coba ini dapat dilihat apakah masih dalam kondisi berbunyi maksimal atau tidak, hidup atau mati. Kemudian pihaknya juga mengukur mengukur jarak sirene berbunyi dalam radius 0-200 meter.

"Pada hari ini ada 12 titik sirene yang durasi bunyinya sekitar satu menit saat ujicoba aktivasi," katanya.

Ia mengatakan uji coba sirene dilakukan setiap bulan tanggal 26 pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

"Kalau sirene berbunyi namun tidak ada gempa, berarti kita sedang uji coba aktivasi sirene pada jam dan tanggal tersebut,” ucapnya. Karena itu ia meminta masyarakat tidak panik.

Selain itu uji coba juga bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dan kepedulian pemahaman serta kesadaran masyarakat perlunya mitigasi bencana. Hal itu juga upaya mengurangi risiko bencana.

“Kita tentu berharap Kota Padang senantiasa terhindar dari segala bencana seperti gempa atau tsunami. Namun jika itu terjadi maka kita harus siap siaga menghadapinya," kata Andree.

Sebelumnya Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas I Padang Suaidi Ahadi mengimbau warga Kota Padang mengenali pola guncangan gempa bumi yang terjadi sebagai upaya mitigasi bencana.