Pada tanggal 18 hingga 19 Oktober 2023 Kementerian Luar Negeri (MOFA) bersama Dewan Urusan Kelautan, dan Pusat Teknologi Penanggulangan Bencana Nasional, serta kantor perwakilan Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Kedutaan Besar Saint Lucia di Taiwan menyelenggarakan  "Lokakarya Internasional GCTF Langkah Penanganan Bencana Maritim".
 
Kegiatan ini menghadirkan sekitar 30 pejabat, akademisi, dan pakar di bidang lingkungan laut dan penanggulangan bencana dari 13 negara di kawasan Asia Pasifik dan Karibia, untuk saling berbagi pengalaman dan strategi dalam menghadapi tantangan seperti tsunami dan pencemaran.
 
Acara ini merupakan kelanjutan dari kegiatan GCTF bertema "Samudra yang Berkelanjutan" di Tokyo, Jepang pada tahun 2022. Acara ini membahas isu seputar bencana laut yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia, untuk memperlihatkan upaya dan komitmen Taiwan dan negara-negara mitra GCTF dalam mendorong keamanan dan lingkungan laut yang berkelanjutan.
 
Lokakarya kali ini dihadiri oleh sekitar 80 peserta, antara lain diplomat kantor perwakilan negara-negara sahabat di Taiwan, dan pakar serta ilmuwan dari bidang terkait. Pada tanggal 19 Oktober para peserta diundang untuk berkunjung ke Keelung untuk melihat kapal patroli laut Taiwan, Kapal Chiayi, dan Museum Sains dan Teknologi Kelautan Nasional.
 
GCTF, yang didirikan oleh Taiwan, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia pada bulan Juni 2015, telah menjadi platform kerja sama penting bagi keempat negara tersebut dalam diskusi mengenai masalah global yang menjadi perhatian bersama di tingkat regional.
 
Hingga saat ini, GCTF telah mengadakan 64 lokakarya baik di Taiwan maupun di luar negeri, secara tatap muka atau secara online, dengan lebih dari 7.000 peserta dari 127 negara atau wilayah.
 
Seiring dengan bertambahnya partisipasi negara sehaluan, GCTF akan terus meningkatkan perannya sebagai platform internasional yang mendukung kerja sama, serta memperlihatkan kemampuan dan kesediaan Taiwan dalam menghadapi masalah dan tantangan global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menegaskan bahwa dampakperubahan iklim berpotensi menciptakan ketidakadilan iklim, terutama bagi negara-negara yang kurang berkembang dan berpendapatan rendah dibanding negara maju.

Dwikorita dalam keterangannya disiarkan di Jakarta, Ahad (22/10/2023), menyampaikan bahwa dampak perubahan iklim dirasakan oleh seluruh negara tanpa terkecuali, seperti fenomena El Nino dan La Nina yang memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

Menurut dia tidak jarang dalam satu negara bisa mengalami bencana banjir namun disaat bersamaan juga mengalami kekeringan. Akibatnya kondisi ini membuat banyak orang menjadi hidup menderita.

Dalam laporan World Meteorogical Organization (WMO) ditegaskan bahwa laju perubahan iklim di dunia mengganggu seluruh sektor kehidupan utamanya adalah perekonomian sebuah negara. Negara maju misalnya bisa mengalami 60 persen dari jumlah kejadian bencananya terkait cuaca, tapi umumnya hanya 0,1 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Namun, kondisi parah terpotret di negara berkembang yang terdampak 7 persen dari bencana global namun menyebabkan kerugian 5-30 persen dari PDB. Sementara negara kepulauan kecil 20 persen dari bencana global menyebabkan kerugian hingga 5 persen dari PDB dan di beberapa kasus bisa melebihi 100 persen.

“Kami melihat bahwa cuaca ekstrem, iklim, dan peristiwa terkait air menyebabkan 11.778 kejadian bencana yang dilaporkan antara tahun 1970-2021,” ujarnya.

Kondisi tersebut, menurut Dwikorita adalah masalah yang sangat serius dan menunjukkan ketidakadilan atau tidak adanya kapasitas yang sama di antarnegara.

"Ketidakadilan iklim, dilihat dari di mana wilayah yang paling tidak berkembang akan menjadi wilayah yang paling menderita dari dampak perubahan iklim saat ini," ujar dia.

Atas dasar itu, melalui lokakarya internasional bertajuk ‘International Workshop on Climate Variabillty and Climate Services’ pada 16-19 Oktober 2023 di Bali, Dwikorita mengatakan hal tersebut sebagai satu upaya bagaimana menutup kesenjangan ketidakadilan iklim.

Para peserta dapat memahami lebih jauh tentang variabilitas iklim, dampaknya, dan bagaimana memberdayakan badan meteorologi untuk memberikan layanan iklim yang lebih akurat, tepat waktu, dan bermakna.

“Hal ini tidak hanya mencakup mengenali tantangan tetapi juga mengidentifikasi potensi keuntungan dalam menghadapi variabilitas iklim dan memanfaatkan jasa layanan iklim dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan,” kata Dwikorita.

Dwikorita berharap lokakarya ini memberikan banyak manfaat terutama untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan mengenai topik-topik spesifik seperti ilmu dasar ENSO dan IOD, El Nino 2023, dan dampak kekeringan terhadap sektor dan layanan iklim sektoral.

Lokakarya dibagi menjadi empat sesi. Pada sesi pertama membahas tentang fenomena El Nino Southern Oscillation, sesi kedua mengenai dampaknya terhadap kekeringan, sesi ketiga membahas dampak kekeringan terhadap beberapa sektor strategis/penting, dan sesi keempat menyoroti beberapa layanan iklim untuk sektor-sektor tersebut, namun dari sudut pandang pengguna.