TANGERANG - Intensitas kejadian bencana yang terus meningkat tiap tahunnya memerlukan tata kelola risiko bencana yang baik. Untuk itu pemerintah melalui BNPB menjalin kerjasama dengan Bank Dunia untuk mendukung proyek investasi strategis peningkatan tata kelola risiko bencana di Indonesia dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman tsunami melalui program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project atau IDRIP. 

Salah satu program IDRIP yang dilakukan BNPB adalah dengan menggelar Training of Trainers (ToT) Fasilitator untuk Tingkat Kabupaten yang diampu oleh Kedeputian Bidang Pencegahan.

Deputi Bidang Pencegahan, Prasinta Dewi dalam sambutan pembukaan kegiatan pada Selasa (22/8), mengatakan IDRIP berupaya mewujudkan peningkatan kapasitas masyarakat desa/kelurahan sebagai pelaku utama penanggulangan bencana dan menjadi kelompok pertama yang menerima dan merespon kejadian bencana. 

"Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, dibutuhkan fasilitator yang dapat menjadi "perpanjangan tangan" dari pemerintah untuk mendukung program-program peningkatan ketangguhan," jelas Prasinta.

Fasilitator merupakan orang-orang terpilih untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat hingga tingkat desa/kelurahan. Fasilitator harus memiliki kepercayaan diri dan fokus pada visi serta tujuan mulia semata hanya untuk membantu masyarakat menjadi tangguh dalam menghadapi bencana.

Prasinta menambahkan, BNPB memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi para fasilitator atas kontribusi nyata membantu masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana juga pengurangan risiko bencana.

Kegiatan ToT dihadiri oleh 52 orang fasilitator dari 4 provini yaitu Provinsi Banten, Benglu, Lampung, dan Sumatra Berat. Pada kesempatan ini diberikan beberapa materi di antaranya peran dan tugas fasilitator, pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, pengantar dan prakti penyusunan peta risiko, penyusunan rencana mitigasi, penyusunan latihan penanaganan darurat, dan materi lainnya yang berhubungan dengan upaya penanggulangan bencana yang disampaikan dalam kurun waktu 1 minggu mulai 22 hingga 28 Agustus 2023.

Diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat selalu melibatkan fasilitator sebagai aset daerah yang telah dibekali dalam kerja-kerja Penanggulangan Bencana di setiap program pengurangan risiko bencna yang dilakukan di daerah. Sekecil apapun upaya yang dilakukan akan membawa dampak penting bagi masyarakat.

Abdul Muhari, Ph.D. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

POS-KUPANG.COM, BORONG - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Kesiapsiagaan melaksanakan kegiatan Semiloka Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana dan Tsunami Tingkat Kabupaten Manggarai Timur. 

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Manggarai Timur, Selasa 22 Agustus 2023.

Hadir dalam kegiatan itu, urusan dari BNPB, Kepala BPBD Kabupaten Manggarai Timur Petrus Subin bersama Staf, BMKG Stasiun Meteorologi Frans Sales Lega Ruteng, TNI/Polri, Perangkat Daerah terkait di Manggarai Timur, BPS, UPT SPAM, PMI Kabupaten Manggarai Timur, akademisi dan media serta undangan lainya. 

Kepala BPBD Kabupaten Manggarai Timur, Petrus Subin, menerangkan, kegiatan Semiloka ini untuk penyempurnaan dokumen Renkon Bencana Gempa Bumi dan Tsunami.

Melalui Semiloka ini diminta masukan, saran dan pendapat untuk perbaikan demi penyempurnaan dokumen Renkon tersebut agar dapat digunakan dalam penanganan ketika terjadi bencana gempa bumi dan tsunami.

Dikatan Subin, nantinya hasil Renkon ini akan ditindaklanjuti dengan terbitnya berupa Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Daerah (Perda) sehingga dokumen Renkon ini bisa digunakan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat Manggarai Timur untuk penanganan bencana alam gempa bumi dan tsunami. 

Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan dan Pembangunan Setda Manggarai Timur, Drs Aufridus Jahang, dalam kesempatan itu, menyampaikan terimkasih kepada BNPB, BPBD dan Tim penyusun Renkon yang telah menyusun dokumen tersebut agar digunakan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat Manggarai Timur untuk penanganan bencana alam gempa bumi dan tsunami. 

Meski demikian, Ausfridus meminta kepada BNPB untuk membantu memperhatikan dukungan logistik dalam penanganan bencana nantinya, sebab logistik seperti kendaraan tangki air saat ini baru satu unit yang ada di BPBD. Apalagi kendaraan pemadam kebakaran hingga saat ini belum sama sekali. 

"Kita harapkan ada perhatian serius dari pemerintah pusat melalui BNPB, karena boleh kita buat dokumen Renkon tapi kalau tidak didukung dengan logistik, tentu tidak akan berhasil," Ujarnya. (rob)