logo2

ugm-logo

Pengamat: Masyarakat Harus Paham Local Risk untuk Sukseskan Mitigasi Bencana

Doktor Hendro Wardono Ketua Pusat Studi Bencana dan Lingkungan Unitomo Surabaya menyebut support dari masyarakat sangat penting dalam setiap upaya mitigasi bencana alam, khususnya bencana Hidrometeorologi. Menurutnya, peran instansi pemerintah memang penting, tapi akan lebih efektif jika masyarakat tidak abai.

Hendro menyebut, ada tiga hal yang minimal harus dilakukan pemerintah daerah beserta masyarakatnya, untuk meminimalisir dampak dari bencana tersebut.

“Pertama masyarakat harus tahu risiko lokal (local risk) di daerahnya, ancamannya bagaimana, sehingga bisa ikut mengantisipasi.Kedua, bahu membahu dengan instansi pemerintah dan terakhir harus ada local action, relawan-relawan-nya digerakkan,” ujarnya kepada Radio Suara Surabaya, Selasa (18/10/2022).

Kata Hendro, penerapan dari ketiganya masih 50 sampai 60 persen, yang artinya belum maksimal. Terutama, yang paling minim yakni terkait local risk. Padahal, di Kota Surabaya masih sering terjadi bencana seperti banjir dan angin kencang hingga puting beliung.

“Padahal BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sudah memberi sosialisasi. Ketika masyarakat tidak memahami ancaman di sekitarnya, dampaknya akan selalu berulang, jelasnya.

Abainya masyarakat, lanjut dia, karena mindset (pola pikir) masih terkait ketanggap daruratan atau bereaksi pada kejadian, dan bukan terkait pencegahan kejadian.

Ketua Pusat Studi Bencana dan Lingkungan Unitomo itu menjelaskan, gotong royong dengan sistem pentahelix, yakni partisipasi gabungan dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media, bisa jadi solusi jangaka panjang pencegahan dampak bencana agar tidak terlalu besar.

Menurut dia, keberadaan satgas bencana di kampung tangguh Surabaya sudah tepat. Namun, masih perlu dilakukan pengoptimalan. Salah satunya, dengan diberikan pelatihan kepada setiap anggotanya, yang dinilai masih belum cukup berkompetensi.

“Tidak berkompeten pun tidak masalah, asal kita beri pelatihan. Karena salah satu kendala dalam penanganan bencana itu ya di komunikasinya. Bagaimana mereka mengedukasi masyarakat untuk memahami local risk, itu yang terpenting,” pungkasnya. (bil/ipg)

Pakar: Mitigasi banjir perlu berfokus pada faktor dominan

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hidrologi dan Sumber Daya Air Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Yanto, Ph.D mengatakan program mitigasi banjir perlu berfokus pada faktor dominan penyebab terjadinya bencana.

"Mitigasi perlu berfokus pada faktor dominan penyebab banjir agar tepat sasaran," kata dia dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Dosen Fakultas Teknik dan Jurusan Teknik Sipil Unsoed Purwokerto tersebut menjelaskan persoalan banjir selalu melibatkan dua wilayah yakni wilayah hulu yang merupakan sumber air dan wilayah hilir sebagai penerima.

"Faktor dominan tiap-tiap wilayah bersifat unik. Di sebagian wilayah, faktor hulu lebih dominan dan di sebagian yang lain faktor hilir lebih dominan," katanya.

Kendati demikian, jika bencana banjir pada suatu wilayah cukup sering terjadi, kemungkinan besar penyebabnya adalah kombinasi faktor hulu dan hilir.

"Baik pada wilayah hulu maupun hilir, masalah penyebab banjir dapat berasal dari karakteristik alam maupun campur tangan manusia," katanya.

Dia menyebutkan bentuk daerah aliran sungai (DAS), perubahan kemiringan lahan dari hulu ke hilir, kerapatan jaringan sungai adalah contoh faktor alam yang memengaruhi besarnya banjir.

"Sementara perubahan tata guna lahan, metode pengolahan lahan, jenis tanaman pelindung merupakan contoh campur tangan manusia," katanya.

Meskipun mitigasi yang berfokus pada faktor dominan penyebab banjir akan memberikan solusi yang lebih hemat, kata dia, mempersiapkan upaya mitigasi banjir dari hulu ke hilir akan memberikan solusi yang lebih menyeluruh.

"Mitigasi banjir yang komprehensif sangat diperlukan guna memberikan solusi yang dibutuhkan dengan tingkat risiko yang lebih kecil," katanya.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menekankan pentingnya mencegah bencana banjir dengan melakukan optimalisasi pada sistem drainase.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Letjen TNI (Purn) Sudirman mengatakan optimalisasi sistem drainase dan tata air serta sistem peresapan dan tampungan air dapat mencegah terjadinya banjir dan longsor.

More Articles ...