logo2

ugm-logo

Agar Tak Timbulkan Korban Jiwa, Pesisir Jawa Perlu Mitigasi Bencana Gempa dan Tsunami

Suara.com - Pesisir Jawa diminta lakukan mitigasi bencana gempa dan tsunami. Hal itu agar tak terjadi korban jiwa saat bencana.

Hal itu diminta oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

BNPB berharap agar Desa Tangguh Bencana (Destana) Gempabumi dan Tsunami yang telah dibentuk sejak 2019 lalu di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa dapat terus menjadi pelopor ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Hal tersebut menyusul rentetan kejadian gempa di selatan Pulau Jawa. Getaran dirasakan masyarakat di berbagai lokasi.

“Agar pemangku kebijakan, masyarakat dan seluruh komponen di tiap-tiap daerah selalu meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan dan melakukan mitigasi bencana gempa serta tsunami, sehingga dampak dari kerusakan maupun korban jiwa dapat diminimalisir,” ujar Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Gempa dengan magnitudo 5,4 terjadi di selatan Pulau Jawa bagian timur pada Sabtu (9/7) pukul 03.17 WIB.

Menurut hasil monitoring Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempabumi itu berpusat di 9.64 LS-112.91 BT pada kedalaman 10 kilometer.

“Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang kepada Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lumajang sontak terbangun dan berhamburan ke luar rumah saat guncangan gempabumi yang berlangsung selama 2-3 detik itu,” kata Abdul.

Kurang dari tiga jam setelah gempabumi M 5,4 itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan informasi gempabumi lagi pada pukul 05.50 WIB.

Untuk kali kedua ini, gempabumi tercatat berkekuatan M 5,0 dan berpusat di 9.57 LS-113.93 pada kedalaman 10 kilometer.

Krisis dan Bencana Ancam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

JENEWA, SWISS — Informasi dalam laporan yang dikeluarkan pekan ini, lebih dari 200 negara menunjukkan COVID-19, perubahan iklim, dan konflik yang berkembang berdampak merugikan bagi upaya mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, serta meningkatkan kesehatan dan keamanan dunia.

Asisten Direktur Statistik PBB, Francesca Perucci mengatakan COVID-19 merampas kemajuan lebih dari empat tahun pengentasan kemiskinan. Ia mengatakan. pandemi memaksa 93 juta lebih orang jatuh dalam kemiskinan ekstrem, dan lebih banyak yang jatuh ke dalam kelaparan parah.

Ia menambahkan, peningkatan jumlah dan penyebaran konflik dunia yang terbesar sejak 1946, memaksa lebih dari 100 juta orang meninggalkan rumah mereka.

“Krisis Ukraina menyebabkan harga pangan, bahan bakar, dan pupuk melonjak, semakin mengganggu rantai pasokan dan perdagangan dunia, mengguncang pasar keuangan, mengancam ketahanan pangan dunia dan arus bantuan. Kemanusiaan juga di terancam bencana iklim dengan dampak yang sudah tampak dan dirasakan oleh miliaran orang di seluruh dunia,” ungkap Perucci.

PBB: Lebih dari 828 Juta Orang Terancam Kelaparan pada 2021

Para ilmuwan mengatakan, emisi gas rumah kaca naik 6% tahun lalu. Untuk menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim, mereka mengatakan, emisi karbon dioksida harus mencapai puncaknya sebelum 2025, turun 43% pada 2030 dan turun ke nol bersih pada 2050.

“Perempuan kesulitan akibat kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian, sekolah yang terabaikan, dan bertambahnya beban pekerjaan perawatan yang tidak dibayar di rumah. Sementara itu, ada bukti menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan diperburuk oleh pandemi, serta pekerja anak-anak dan pernikahan anak meningkat,” imbuhnya

Pejabat-pejabat PBB mengatakan, solusi dapat diperoleh dengan memperkuat sistem perlindungan sosial dan mengatasi akar penyebab meningkatnya ketidaksetaraan. [ps/ka]

More Articles ...

Berita