Cianjur (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur, Jawa Barat, melakukan penanganan cepat secara lintas sektoral dalam perbaikan sementara empat jembatan dan sejumlah ruas jalan yang putus akibat banjir dan longsor.

Kepala BPBD Cianjur Rizal di Cianjur, Rabu, mengatakan penanganan dampak bencana alam yang melanda wilayah selatan daerah itu langsung dilakukan agar tidak menghambat aktivitas warga, terutama perekonomian.

"Penanganan cepat dan darurat dilakukan bersama dinas terkait di Pemkab Cianjur seperti PUTR, Dinas Perumahan dan Pemukiman serta Dinas Sosial. Untuk jalan yang putus akibat longsor terjadi di Kecamatan Naringgul, Leles, dan Cidaun," katanya.

Penanganan longsor yang menutup akses jalan di Kecamatan Naringgul dan Leles sudah tuntas dilakukan, sehingga dapat dilalui kendaraan secara normal dari kedua arah, sedangkan penanganan jalan yang tertutup longsor di empat desa di Kecamatan Cidaun masih dalam proses dengan harapan tuntas dalam dua hari.

Untuk sejumlah jembatan mulai dari jembatan gantung hingga permanen yang rusak di Kecamatan Cidaun, Cijati, Kadupandak, dan Leles, dalam proses perbaikan sementara. Khusus untuk jembatan permanen putus akan dilakukan pembangunan jembatan sementara agar aktivitas warga tidak terhambat.

"Untuk perbaikan total akan dilakukan tahun depan karena membutuhkan anggaran yang cukup besar. Untuk saat ini, kami masih mendata berapa total jembatan gantung dan permanen yang rusak selama satu pekan terakhir. Namun skala penanganan untuk empat jembatan dulu," kata dia.

Rizal menambahkan laporan terbaru jembatan penghubung antarkecamatan putus, Selasa (8/11). Jembatan itu menghubungkan Kecamatan Kadupandak dengan Kecamatan Cijati. Jembatan putus itu mengakibatkan warga dari kedua wilayah harus menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh untuk sementara waktu.

"Kita upayakan penanganan cepat dengan membangun jembatan darurat. Untuk sementara warga diminta menggunakan jalan alternatif meski jarak tempuh menjadi lama," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sejumlah sarana prasarana sebagai antisipasi bencana hidrometeorologi.

Dilansir dari laman resmi Pemprov DKI Jakarta, Rabu (9/11/2022), antisipasi ini menyusul adanya informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bahwa pada November 2022-Februari 2023 soal potensi cuaca ekstrem, seperti hujan lebat disertai petir dan angin kencang.

"Pada periode tersebut, kita harus siap dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang dapat berupa banjir, tanah longsor, dan angin kencang di Jakarta dan sekitarnya," ucap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dalam Apel Kesiapsiagaan Nasional Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2022-2023 di DKI Jakarta.

Sejumlah sarana dan prasarana yang disiapkan tersebut berasal dari berbagai kementerian dan lembaga.

Tercatat Pemprov DKI Jakarta memiliki 132 mobil penanganan bencana, 24 sepeda motor, 103 perahu, dan 24 tenda.

Dalam kesempatan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menampilkan peralatan seperti perahu amfibi, perahu karet, helikopter, kendaraan penanganan bencana yang disiapkan.

Selain itu, ada Kementerian Sosial (Kemensos) yang menampilkan peralatan yakni tenda, peralatan komunikasi, serta kendaraan penanganan bencana.

Ada Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan kendaraan operasional serta peralatan penanganan bencana yang dimiliki.

Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar peralatan penanggulangan bencana berupa mobil SAR, mobil DVI, dan K9.

Ditampilkan pula peralatan dari berbagai lembaga seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Badan Search dan Rescue Nasional (Basarnas), hingga BMKG yang menampilkan mobil pemantau cuaca.

"Ini (apel) merupakan kolaborasi Pemprov DKI Jakarta, Kemenko PMK, BNPB, serta berbagai lembaga penggiat kemanusiaan lainnya," tutur Heru.