TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang memperkenalkan sistem untuk mengambil gambar lokasi bencana dengan menggunakan drone.

Badan Penanggulangan Kebakaran dan bencana juga akan membuat peta di kantor pusat pemadam kebakaran di seluruh tempat di Jepang untuk mengarah pada kegiatan penyelamatan yang lebih cepat.

"Kami telah mengkonsolidasikan dan memasukkan biaya pemeliharaan dalam permintaan perkiraan kasar untuk anggaran tahun fiskal berikutnya guna pembuatan sistem pemetaan pakai drone," papar sumber Tribunnews.com, Selasa (31/8/2021).

Menurut Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, sejumlah besar tanah dan pasir mengalir ke bawah sekitar 2 km dalam aliran puing-puing yang terjadi di Kota Atami, Juli lalu.

Akibatnya operasi penyelamatan sulit dilakukan, tetapi gambar yang diambil dari langit dengan drone efektif dalam menangkap situasi.

Untuk alasan ini, jika terjadi bencana skala besar, pemerintah nantinya memutuskan untuk memperkenalkan sistem yang membuat peta di tempat berdasarkan gambar yang diambil oleh drone untuk segera memahami situasi di lokasi dan mengarah ke prompt kegiatan penyelamatan.

Caranya dengan meminta petugas pemadam kebakaran beroperasi sendiri di lokasi bencana dan mengambil banyak foto dan membandingkannya dengan foto sebelum bencana.

Hal ini bertujuan untuk memahami situasi dan tingkat bencana dan untuk mengarah pada kegiatan penyelamatan yang lebih efektif seperti menentukan area yang menjadi prioritas untuk segera dilakukan.

Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi ingin memasukkan 390 juta yen dalam permintaan anggaran untuk tahun fiskal berikutnya.

Termasuk pesawat tak berawak dan peralatan transmisi video, dan untuk melanjutkan pemeliharaan di 47 prefektur.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang) dan upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dengan subject: Belajar bahasa Jepang.

KOMPAS.TV - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis daftar wilayah Indonesia yang disebut akan mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH).

Sejumlah wilayah mengalami Hari Tanpa Hujan dengan kategori sangat panjang (31-60 hari) dan ekstrem panjang (lebih dari 60 hari berturut-turut).

Dengan kondisi tersebut, BMKG memperkirakan adanya potensi kekeringan meteorologis di beberapa kabupaten/kota.

Kekeringan merupakan bencana yang disebabkan oleh minimnya ketersediaan air yang ditandai dengan penurunan curah hujan di suatu kawasan atau di bawah normal, serta berkurangnya pasokan air di suatu daerah.

Kekeringan sangat berdampak pada berkurangnya persediaan air untuk rumah tangga dan pertanian, meningkatnya potensi kebakaran semak, hutan, lahan, serta kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan yang menjadi rentan penyakit.

Menurut BMKG, pemerintah setempat dan masyarakat harus segera mempersiapkan langkah mitigasi dan penanganan dari dampak kekeringan meteorologis ini.

Melansir BPBD DIY, upaya mitigasi bencana kekeringan diawali dengan langkah-langkah pemerintah, seperti:

- Penyusunan peraturan daerah berupa penetapan skala prioritas penggunaan air.
- Pembentukan posko kekeringan di tingkat pusat dan daerah.
- Pengembangan jaringan pengamatan iklim di kawasan rawan kekeringan.

Sebelum terjadi bencana, masyarakat dapat memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien, menanam kembali pohon, memperbanyak resapan air, serta melakukan konservasi air.

Saat terjadi bencana, yang dapat dilakukan adalah membuat sumur bor untuk mendapatkan air,  menyediakan air bersih dengan mobil tangki yang sudah di sediakan oleh dinas terkait,  melakukan penyemaian hujan buatan di daerah tangkapan hujan, serta mengatur pemberian air bagi pertanian secara darurat seperti gilir giring.