Reportase Sesi 3

Seminar Kaitan Peningkatan Risiko Bencana dengan Pencapaian MDGs

Senin, 16 Maret 2015 || Ruang Senat lantai 2 Gedung KPTU Fakultas Kedokteran UGM

 
dr. Hendro Wartatmo merupakan konsultasn senior di Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM, juga sebagai konsultan bedah di RS Sardjito Yogyakarta, dalam kesempatan kali ini menjadi moderator untuk sesi 3 mengenai penguatan peran sektor kesehatan dalam menghadapi risiko bencana pasca MDGs.

dr. Ina dari PPKK Kemenkes menerangkan mengenai risiko yang dihadapi sektor kesehatan dan penguatan ketahanan yang harus juga dilakukan oleh sektor kesehatan. Penguarangan risiko bencana yang tidak memadai akan memperburuk krisis kesehatan yang terjadi.

Memang ada sedikit perbedaan antara bencana dan krisis kesehatan. Penanggulangan yang dilakukan oleh PPKK sebagai leader dalam penanganan bencana sektor kesahatan dilakukan dalam beberapa tahap tetapi tetap dalam satu rangkaian pase penanganan bencana. Pada tahap tanggap darurat kita melakukan RHA, kemudian hasil ini akan kita lakukan ERNA atau A2 yang merupaka laporan awal untuk melakukan kegiatan operasional segera. Dan terakhir kita menyususn Ina DRI atau Indonesia Disaster Recovery Indeks.
Memang ada perbedaan data bencana antara BNPB, PPKK, dan WHO misalnya, karena indikator yang digunakan berbeda. Kalau PPKK khusus untuk bencana yang kemudian menimbulkan ancaman krisis kesehatan. data di PPKK lebih sedikit dari BNPB karena memang hanya mencatat data bencana yang berdampak pada krisis kesehatan.

Menarik, pembicara membahas mengenai analogi berfikir kesiapsiagaan bencana. Misalkan pada situasi normal standar peralatan yang dibutuhkan untuk layanan kesehatan sekian. Maka dapat kita prediksi jika terjadi bencana maka keadaan layanan kesehatan pasti dibawah standart. Jika suatu daerah tidak memiliki kesiapsiagaan sektor kesehatan yang baik maka sudah dipastikan pada saat bencana terjadi maka status layana kesehatan akan jauh di bawah standar. Untuk itulah diperlukan peningkatan upaya kesiapsiagaan layanan kesehatan termasuk peralatan sehingga jika terjadi bencana sekalipu, layanan dan peralatan kesehatan masih berada di atas standar.

dr. Handoyo Pramusinto, beliau menyampaikan mengenai peran perguruan tinggi dalam penguatan sektor kesehatan dalam menghadapi peningkatan risiko bencana pasca MDGs ini. Pada intinya perguruan tinggi terlibat dalam penyediaan data-data penelitian dan rumusan rekomendasi kebijakan. Mendukung pemerintah dalam upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. Setelah kita mengetahui bahwa koban yang paling banyak dalam bencana adalah ibu dan anak maka kita dapat berperan untuk mengadvokasi populasi rentan ini.

Pembahas sesi ini adalah Prof. Laksono Trisnantoro seorang pakar kebijakan kesehatan. Dalam bahasannya beliau sangat menghimbau dan mengajak seluruh individu dan tim yang menamakan dirinya sebagai penggiat bencana untuk dapat berperan aktif dalam mengadvokasi pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan untuk memperhatikan masalah kebencanaan dan krisis kesehatan.

Adanya dana penelitian merupakan upaya konkrit dari pemerintah untuk mendukung upaya advokasi kita bersama, misalnya. Masalahnya, kita bergerak di tahap mitigasi atau kesiapsiagaan, sedangkan bencana atau ancaman bencana masih terjadi di masa depan, tapi merupakan tantangan bagi kita bersama untuk dapat menyakinkan pemerintah dan pengambil keputusan untuk sadar mengenai masalah bencana dan krisis kesehatan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat ke depannya.

Kita membutuhkan adanya advokasi yang menggunakan kebutuhan masyarakat sebagai dasarnya. Pertemuan kita kali ini harus menjadi rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.

Beberapa pertanyaan pada sesi diskusi:

1. Bagaiman sistem koordinasi PPKK dalam satu regional sehingga semua kebutuhan daerah dipenuhi oleh PPKK regional?
2. Apa tantangan PPKK yang sudah melakukan pelatihan untuk SDM di daerah?
3. Apa perbedaan krisis kesehatan dan bencana?

Memang sistem regional dalam pusat penanggulangan krisis akan dilakukan evaluasi kembali bagaimana efektivitasnya dan kondisinya selama ini. Memang harusnya regional yang bertanggungjawab dengan daerah-daerah di bawah regionalnya. Ini memang perlu kita kaji lagi bagaiamana sebaiknya.

Iya, tantangannya adalah mutasi yang cepat di daerah. Pindah-pindah SDM kesehatan di daerah menyulitkan monitoring evaluasi pelatihan yang kami berikan.

Ini pertanyaan yang menarik, selama ini bencana adalah bagian dari krisis kesehatan. Namun, dengan paradigma seperti ini, sektor kesehatan agak kesulitan dalam penanganannya yang membutuhkan koordinasi bersama dengan sektor lain. Sehingga ke depannya kita mengupayakan meluruskan persepsi bahwa krisis kesehatan salah satunya disebabkan oleh bencana sehingga penanganan bencana harus memperhatikan penanganan dampak krisis kesehatan yang ditimbulkannya juga.

Kegiatan seminar ini kemudian ditutup oleh dr.Bella Donna. Dan diakhir kegiatan kembali beliau mengingatkan bahwa aka nada tahap tiga pasca seminar ini untuk kita bersama-sama merekomendasikan kebijakan yang terkait mengenai kesehatan ibu dan anak serta peningkatan risiko bencan yang mempengarhi capaian target kesehatan masyarakat.

Back to  ASM Pokja Bencana >>

Reportase Sesi 2

Seminar Kaitan Peningkatan Risiko Bencana dengan Pencapaian MDGs

Senin, 16 Maret 2015 || Ruang Senat lantai 2 Gedung KPTU Fakultas Kedokteran UGM

dr. Nandy Wilasto peneliti dari Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan FK UGM sebagai moderator sesi 2 ini.

Pembicara pertama, Prof. Tjandra Yoga Aditama menyampaikan pengantar mengenai Nawacita sebagai dasar politik Indonesia saat ini. dalam lima tahun ke depan pemerintah sudah mengupayakan untuk kesehatan yang tercermin dalam nawacita 5 disusul nawacita 3 dan 6. Dimana posisi dampak perubahan iklim mempengaruhi semuanya.

Litbangkes sudah pernah melakukan penelitian yang terkait mengenai perubahan iklim dan kesehatan, diantaranya pada tahun 2012 dimana penelitian untuk melihat wawasan pemerintah terhadap perubahan iklim. Pencatatan data kesehatan juga masih buruk, padahal adanya dampak perubahan iklim kita harus siaga dengan data yang kuat sehingga mudah untuk melakukan prediksi untuk kesiapsiagaan. Hasil ini merekomendasikan surveilans sistem yang baik ke depannya.

Banyak dampak kesehatan secara nyata akibat perubahan iklim seperti kejadian deman berdarah, diare, dan gizi buruk. Ini semua meningkatkan beban ganda Indonesia dalam menyelesaikan masalah kesehatan.

Penelitian pernah dilakukan di Manado dan juga DIY. Curah hujan jelas ada hubungannya dengan peningkatan kasus DBD. Semua ini dapat dijelaskan dengan pola statistik, data inilah harapannya yang dapat diterjemahkan untuk melakukan tindakan mitigasi dalam kesiapsiagaan penanggulangan  bencana dan krisis kesehatan.

Pembicara kedua dari WHO CC, dr. Nirmal Kandel. Beliau telah dua kali hadir dalam kegiatan seminar kebencanaan yang diselenggarakan oleh FK UGM. Dalam paparannya dr.Nirmal menekankan mengenai pola dan dampak perubahan iklim yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kesehatan dan berdampak untuk meningkatkan krisis kesehatan.

Dampak kesehatan yang jelas dirasakan adalah meningkatnya kejadian penyakit menular dengan cepat, adanya dampak kesehatan dan kematian akibat peningkatan kejadian bencana alam, dan juga mengenai pencemaran udara yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kerentanan masyarakat semakin melemah jika ia berada pada kelompok miskin di negara berkembang.

Yang dibutuhkan adalah penguatan sistem kesehatan dan ekonomi. Upaya kesiapsiagaan dan perenanaan yang baik dibutuhkan dalam menghadapi beban ganda seperti ini. Sektor kesehatan harus memperkuat dirinya.

 Pembahas pada sesi ini adalah Prof. Hari Kusnanto dari Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM. Pembahas melakukan bahasan pada dua materi yang disampaikan. Dukungan beliau terkait penelitian sebelumnya yang disampaikan pemateri. Ditambahkan bahwa dengan menggunakan pola iklim dan kejadian DB di negara lain kita dapat memprediksi kejadian DB di negara kita. yang jelas ada pola hubungannya adalah dari Google analitik antara kejadian DB di India dengan Indonesia. Kejadian DB di Indonesia selalu didahului oleh kejadian DB di India.

Bagaimana mengatasi ini semua? Tidak ada yang bisa kita lakukan selain siaga dengan upaya mitigasi. Di kesehatan masyarakat kita mengenal adanya tingkatan pencegahan penyakit, maka dalam menghadapi krisis kesehatan dampak perubahan iklim juga seperti itu.

Beberapa pertanyaan pada sesi diskusi:

1. Siapa yang mengkoordinasikan penanggulangan dampak perubahan iklim?
2. Kematian suku anak dalam, apakah ada kaitannya dengan perubahan iklim ini?
3. Adakah dampak perubahan iklim terhadap penyakit neurologi?
4. Bagaimana kita menggunakan data penelitian ini untuk advokasi kebijakan?

Jawaban oleh Prof. Tjandra bahwa ditingkat nasional kita memiliki BNPB sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana dan ada juga dewan perubahan iklim nasional yang mengurusi mengenai dampak perubahan iklim. Nah biasanya kebijakan ditingkat atas bersifat umum maka supaya cepat seluruh masyarakat harus berperan serta terutama yang melaksanakan teknisnya dilapangan.

Masalah kematian anak suku dalam, banyak faktornya, tidak bisa kita katakana karena perubahan iklim saja, bisa jadi itu karena pembabatan hutan. Yang jelas jika perubahan iklim pada beberapa negara telah mengganggu sistem pertanian dan ini yang meningkatkan kejadian kelaparan dan malnutrisi.

Kaitan dengan neurologi ada juga. Perubahan iklim juga berdampak tidak langsung dengan tingkatan stress masyarakat, kemiskinan, dan juga masalah psikososial.

Penggunaan data perubahan iklim terhadap penyakit ini dapat dianalogikan seperti efek Dewi Kasandra yang dikutuk setiap pembicaraannya tidak akan dipercaya. Sama halnya dengan data-data dampak perubahan iklim terhadap lingkungan dan kesehatan. Seolah-olah perubahan iklim adalah fenomena natural yang terjadi sejak dulu. Lagi pula ketika berbicara pengurangan emisi gas maka kepentingan yang terlibat banyak sekali salah satunya adalah negara berkembang dan industri. Untuk itulah dibutuhkan upaya advokasi dari kita bersama seperti pada pertemuan ini untuk kerap mengangkat isu perubahan iklim dan kesehatan ditingkat ilmiah dan dirumuskan sebagai rekomendasi kebijakan untuk sektor kesehatan.

Back to  ASM Pokja Bencana >>