logo2

ugm-logo

Blog

Reportase “Launching Buku Pedoman Hospital Disaster Plan (HDP) dalam Rangkaian Kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024”

bnpb 1Padang, PKMK – Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) dan Kementerian Kesehatan RI telah menyusun dan menerbitkan buku pedoman Hospital Disaster Plan (HDP). Peresmian perilisan buku edisi pertama dilaksanakan di Padang dalam acara Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024 berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

SELENGKAPNYA

Peran Dokter Umum dalam Manajemen Kesehatan Bencana

Bencana adalah saat dimana permintaan akan perawatan medis melebihi layanan medis yang tersedia. Dokter Umum adalah tenaga kesehatan lokal yang sudah berada di lokasi untuk menangani kesehatan sebagian besar masyarakat ketika bencana terjadi. Mereka adalah sumber daya medis yang memiliki pengetahuan tentang konteks masyarakat setempat, dan tetap berbagi perjalanan adaptasi dan pemulihan dengan masyarakat setempat di hari-hari hingga tahun-tahun berikutnya. Pengamatan awal pada awal penelitian ini menunjukkan bahwa baik dokter umum memilih atau tidak, sebagai tenaga profesional kesehatan masyarakat setempat, mereka akan terlibat dalam berbagai cara dalam setiap bencana yang menimpa komunitas mereka baik selama, dan/atau setelah kejadian. Di sebagian besar negara, termasuk Australia, dokter umum tidak dilibatkan dalam sistem tanggap bencana. Artikel ini dipublikasikan pada 2022 di jurnal Research Gate

SELENGKAPNYA

Studi Perbandingan Undang-Undang Penanggulangan Bencana Gempa Bumi antara Amerika Serikat dan Indonesia

Seringnya terjadi bencana karena lokasi geografis Indonesia yang berada di dalam Cincin Api (Ring of Fire) menuntut upaya penanggulangan bencana yang efektif. Dengan dikeluarkannya UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kemudian dibentuk. Mengingat bencana-bencana sebelumnya di Indonesia yang terjadi di berbagai daerah, yaitu Tsunami Palu dan Aceh, gempa bumi Cianjur, dan Gunung Merapi, undang-undang penanggulangan bencana di Indonesia masih bersifat umum dan tidak memiliki panduan teknis untuk memenuhi kebutuhan berbagai daerah dan kontur geografis yang berbeda. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis masalah peraturan dan lembaga yang ada di Indonesia dalam penanggulangan bencana dengan melakukan pendekatan normatif dan komparatif antara kebijakan penanggulangan bencana di Amerika Serikat (AS) dan Indonesia. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal NCBI

SELENGKAPNYA

Menata Ulang Bahaya Alam dan Kesiapsiagaan Bencana

Dunia menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari bencana dan bahaya alam, yang frekuensi dan intensitasnya meningkat akibat perubahan iklim. Selain itu, bencana-bencana tersebut dapat saling tumpang tindih, menghasilkan efek yang bertumpuk dan bertingkat. Meskipun kejadian-kejadian ini secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat menghancurkan, kabar baiknya adalah kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi akibatnya. Di sinilah seni kesiapsiagaan bencana berperan. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal NCBI,

SELENGKAPNYA

Penilaian Risiko Banjir yang Berfokus pada Karakteristik Sosial yang Terpapar di Jawa Tengah, Indonesia

Studi ini menganalisis Indonesia, sebuah negara yang ditandai dengan keragaman sosial ekonomi yang signifikan, untuk menginformasikan pengembangan strategi manajemen risiko banjir yang holistik. Peneliti mengkaji hubungan antara populasi yang terpapar banjir dan faktor sosial ekonomi di tingkat kabupaten, khususnya di Jawa Tengah, dengan menggunakan data terbuka yang mencakup wilayah rawan banjir, topografi, distribusi populasi, dan indikator sosial ekonomi. Temuan utama termasuk paparan penduduk terhadap banjir sangat bervariasi di 33 kabupaten dan 7 kota, mulai dari 1% hingga 61%. Terdapat perbedaan 5,8 kali lipat dalam pendapatan rata-rata di antara kabupaten-kabupaten tersebut, dengan pendapatan yang berkorelasi kuat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Demikian pula, tingkat kemiskinan berkorelasi dengan tingkat pendidikan yang rendah; terdapat rentang yang sangat besar dalam keseimbangan antara ukuran ekonomi yang terpapar dengan jumlah penduduk miskin yang terpapar di setiap wilayah administratif. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan sistem klasifikasi yang mempertimbangkan kerentanan sosial akibat kemiskinan, pendidikan rendah, dan dampak ekonomi. Peta yang mencerminkan klasifikasi ini adalah peta risiko yang memfasilitasi pemahaman tentang karakteristik risiko dan besaran risiko relatif dari setiap wilayah administratif. Analisis peneliti menggarisbawahi pentingnya mengadaptasi strategi manajemen risiko banjir dengan karakteristik sosial ekonomi lokal dan menyarankan pentingnya local wisdom. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal MDPI.

SELENGKAPNYA