Banjir merupakan risiko yang paling signifikan di Indonesia karena frekuensinya, dampaknya yang meluas, dan kerusakan yang diakibatkannya. Namun, beberapa kota relatif berhasil dalam mengelola banjir, sementara kota lainnya gagal. Bagaimana kota-kota di dalam batas-batas negara yang sama yang menghadapi tantangan yang sama, dapat memiliki kinerja yang berbeda dalam hal pengelolaan banjir? Dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik, dan berdasarkan kombinasi penelitian lapangan yang ekstensif dan analisis kebijakan, studi ini berargumen bahwa kolusi politik dan bisnis yang meluas, yang merupakan ciri umum politik lokal di Indonesia, menghambat efektivitas manajemen risiko banjir.
Bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, NTB menelan delapan orang korban dengan tiga diantaranya ditemukan tewas dan lima korban lainnya masih dalam pencarian. Kemudian aksis jalan lintas provinsi lumpuh total karena terdapat jembatan putus terimbas banjir pada Minggu (3/2/2025). Kepala BPBD Kabupaten Bima menuturkan bahwa masa tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Bima, NTB diperpanjang selama 14 hari sampai 17 Februari 2025. Perpanjangan masa tanggap darurat ini sudah yang keempat kalinya. Masa tanggap darurat ini akan difokuskan pada pemcarian korban hilang serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak seperti dapur umum dan posko kesehatan