Kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia menyebar di sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan hingga bagian negara tetangga Malaysia dan Singapura. Asap ini sangat pekat dalam beberapa waktu terakhir, sampai menempatkan polusi udara pada tingkat yang berbahaya serta penerbangan mengganggu dan kegiatan di luar ruangan. Di Singapura, sekolah telah ditutup. Akhirnya pemerintah Singapura dan Malaysia membantu meredam titik panas penyebab asap dengan menerjunkan sejumlah pesawat untuk melakukan pemadaman. Selain itu, Indonesia juga dibantu Australia dalam upaya ini. Pemerintah Indonesia telah menangguhkan izin operasi dari tiga perusahaan perkebunan yang dianggap melakukan pembakaran untuk membersihkan lahan untuk pertanian, dan mencabut izin lain.

Ada lima hal menarik yang perlu diketahui bersama tentang bencana asap ini, antara lain: mengapa dan apa penyebab asap? Dimana titik panas muncul? Apa dampaknya? Apa yang dibutuhkan untuk mengatasi hal ini? Terakhir, apa yang sudah dilakukan? Selengkapnya klik di sini: http://blogs.wsj.com

Kabupaten Ende menjadi salah satu tempat penelitian sekaligus pendampingan untuk upaya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang dipilih oleh CaRED program, tentunya dengan mempertimbangkan jenis bencana dan tingkat kerawanan dan risiko bencana yang tinggi di kawasan timur Indonesia. Tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaan kegiatan tersebut, hasil penelitian untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana sektor kesehatan di Kabupaten Ende masih terbilang rendah. Pada dasarnya dinas kesehatan dan rumah sakit di Kabupaten Ende telah memiliki dokumen perencanaan menghadapi bencana tetapi secara komponen di dalamnya masih belum pernah diuji keoperasionalannya. Berdasarkan hal tersebutlah pada tahun kedua ini dilaksanakan workshop secara khusus untuk sektor kesehatan dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di Kabupaten Ende.

Senin, 12 Oktober 2015 telah diselenggarakan kegiatan ini, pembaca sekalian dapat menyimak TOR dan reportasenya, silakan Klik Disini

Workshop Hospital Disaster Plan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende

Sejalan dengan kegiatan di atas, hari kedua, Selasa –Jumat, 13-15-16 Oktober 2015 dilanjutkan dengan kegiatan Workshop Hospital Disaster plan atau Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende.

Rumah sakit sebagai tonggak dalam pemberian layanan kesehatan pada masa bencana harus mampu menyiapkan diri dan lingkungan sekitarnya untuk menghadapi ancaman bencana. Dua hal pokok yang harus dapat dilakukan oleh rumah sakit agar siap menghadapi bencana adalah dukungan kemampuan tehnis medis (Medical Support) dan dukungan kemampuan manejerial (Management Support). Simak reportasenya, silakan Klik Disini

Dalam pertemuan Pokja Bencana Oktober 2015 ini dibahas tentang pemantapan konsep hospital disaster plan (HDP) yang disampaikan oleh dr. Hendro Wartatmo, SpB, KBD. Dalam diskusi ini, Hendro menyampaikan pentingnya pemantapan konsep hospital disaster plan karena masih ada kerancuan tentang konsep hospital disaster plan itu sendiri. Ada yang beranggapan bahwa HDP adalah Hospital Incident Command System (HICS), dan ada juga yang beranggapan bahwa HDP adalah Hospital Preparedness of Emergency and Disaster (HOPE). Apakah HDP sama dengan HOPE dan HICS?. dr Hendro menegaskan bahwa HDP adalah serangkaian prosedur (SOP) yang disiapkan sebelum terjadi bencana, untuk dilakukan apabila bencana terjadi, HOPE adalah ilmu untuk menyusun SOP, sedangkan HICS adalah sistem komando yang merupakan bagian dari HDP.
 
Agar respon bencana dapat maksimal, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah menyusun SOP all hazard dan SOP specific Hazard. SOP mencakup: ragam kegiatan, siapa yang melaksanakan, logistik serta sistem komando. Dalam pelaksanaan HDP selama ini ada kerancuan tentang siapa yang seharusnya menyusun SOP Penanggulangan Bencana. Dalam pelaksanaannya selama ini, SOP dibuat oleh tim penanggulangan bencana, padahal SOP ini seharusnya disusun oleh emergency program manager dan timnya.

Kerancuan berikutnya adalah apakah perlu dibuat organisasi baru? dr. Hendro menekankan bahwa di dalam HDP tidak ada organisasi baru yang dibentuk. Dalam kondisi tanggap darurat  yang dijalankan adalah Incident Command System (ICS). Perbedaan mendasar yang bisa disimak antara sebuah organisasi dan ICS antara lain:

Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah organisasi rumah sakit dapat dipakai pada saat bencana? Jawabannya adalah tidak dapat, mengapa? Faktanya, karena berhubungan dengan kapasitas. Apakah organisasi RS dapat menangani korban bencana yang melebihi kapasitas rumah sakit? Apakah organisasi RS dapat bekerja 24 jam?.

Di akhir pemaparannya dr Hendro menyampaikan bagaimana langkah menyusun HDP yang meliputi: menentukan emergency program manager dan tim, melakukan analisis risiko bencana, memetakan SDM dan menyusun SOP (Oktomi Wijaya).

Pada 21 September lalu telah diselenggarakan workshop finalisasi  draft Pergub tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Bencana di DIY. Selama hampir tiga bulan draft Pergub beserta lampiran SOP-nya dirumuskan oleh tim ahli (Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran UGM dan AKSARA Yogyarakat) dan instansi terkait (Dinas Kesehatan, BPPM DIY, Dinas Sosial, BPBD, BKKBN, IBI dan lainya) untuk penyempurnaan naskah draft dan SOP Pergub ini.

Latar belakang lahirnya draft Pergub ini adalah untuk menanggapi kekhawatiran kurang tertanganinya masalah-masalah kesehatan reproduksi pada situasi bencana karena masih banyak masyarakat yang menganggap hal ini merupakan masalah pribadi masing-masing. Selain itu, muncul kekhawatiran kasus-kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat pada situasi bencana. Sebenarnya pada akhir tahun 2014 lalu, kesehatan reproduksi telah masuk sebagai salah satu sub dalam Klaster Kesehatan dalam penanggulangan bencana. Sebagaimana diketahui bahwa penanggulangan bencana di Indonesia sejak 2014  awal telah ditetapkan menggunakan basis atau pendekatan klaster. Sederhananya pendekatan klaster adalah penyatuan dan berkolaborasinya berbagai instansi dan organisasi yang memiliki fungsi yang sama, salah satunya ada Klaster Kesehatan.

Melalui draft Pergub ini, dapat dikatakan Yogyakarta merupakan daerah pertama yang menginisiasi model pendekatan klaster untuk penyelenggaraan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam situasi bencana di daerah. Semoga draft ini cepat menjadi Pergub sehingga dapat menjadi model monitoring dan evalusi pelaksanaan sub klaster di daerah bagi pusat dan derah lainnya di Indonesia.