JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Universitas Brigham Young University (BYU), Ronald Albert Harris berpendapat, ada beberapa kelompok masyarakat tidak mengetahui sejarah tsunami di wilayahnya.

Misalnya, masyarakat di Waingapu, Sumba Timur. Selain itu masyatakat di Bali juga tidak mengetahui bahwa mereka hidup di bekas endapan tsunami purba.

Padahal, menurut penelitian Ron, mengetahui sejarah bencana di lokasi tempat tinggal merupakan hal penting bagi keberlangsungan masyarakat setempat. Selain itu, sebagai upaya penyusunan gagasan mitigasi bencana yang efektif dan efisien.

Hal ini dikatakan Ron dalam diskusi terkait mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada Jumat (4/8/2017), sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho melalui keterangan tertulisnya, Minggu (6/8/2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ron, beberapa gagasan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami dapat menjadi acuan dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Untuk beberapa wilayah di Jawa dan pulau-pulau Sunda kecil, misalnya.

Berdasarkan penelitian, Ron Harris menggagas jargon 20–20–20.

"Angka itu bukan sekedar angka yang kemudian muncul begitu saja. Namun, angka ini berdasarkan kalkulasi saintifik yang memperhitungkan durasi gempa yang terjadi, kecepatan tsunami dan wilayah evakuasi aman," kata Sutopo, melansir ucapan Ron.

Adapun yang dimaksud dengan 20–20–20, yakni 20 detik gempa (5 km/det x 200 det = 100 km zona pecah), 20 menit evakuasi (tsunami velocity) dan 20 meter ketinggian (tsunami model menunjukkan 20 m gelombang run-up).

Meskipun demikian, menurut penelitian Ron, konsep mengenai mitigasi itu bisa berbeda-beda angkanya di setiap wilayah. Sebab, harus adaptasi dengan konteks wilayah.

"Mungkin saja di Ambon 20–10–20, atau di Bali 20–20–10," ucap Sutopo, mengutip Ron.

Ron, menurut Sutopo, juga mengkritisi pemasangan rambu di beberapa daerah, salah satunya di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Mencermati realitas dan hasil penelitian di lapangan maka untuk melihat kembali pemasangan rambu evakuasi seperti yang terpasang di Kuta Lombok. Rambu evakuasi tersebut menurutnya tidak mengarahkan pada tempat yang tinggi namun arah evakuasi masih menunjukkan wilayah yang terkena genangan tsunami," kata Sutopo.

Sementara itu, upaya mitigasi di Pulau Dewata juga membutuhkan pendekatan di beberapa sektor seperti budaya, mengingat sesuai peraturan daerah yang mengizinkan bangunan dengan tinggi maksimal 15 meter.

Di sisi lain, berdasarkan pemodelan tsunami dari BYU bahwa dengan gempa bermagnitudo 9 di zona subduksi selatan Bali dapat memicu tsunami hingga lebih dari 20 meter.

Sementara terkait tanda peringatan, sebagian besar masyarakat memilih sirine. Data ini diambil dari warga di Pelabuhan Ratu, Pacitan, dan Pangandaran.

Namun, menurut Sutopo, Ron menegaskan bahwa terkait alat peringatan bencana itu perlu dipastikan selalu dalam kondisi baik atau tidak rusak.

"Sebagian besar masyarakat di Pelabuhan Ratu, Pacitan, dan Pangandaran memilih sirine. Namun yang terjadi, apakah semua sirine yang terpasang berfungsi secara baik?," tutur Sutopo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, kembali meletus dengan melontarkan abu setinggi 4,2 kilometer. Letusan tersebut juga meluncurkan awan panas sejauh 4,5 kilometer ke arah tenggara dan timur pada Rabu (2/8) sekitar pukul 10.00 WIB.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis, meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergerak cepat menolong para penduduk terdampak.

"Sejauh ini berdasarkan laporan diketahui letusan itu membuat ribuan penduduk terdampak langsung dari hujan abu vulkanik," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (2/8).

Menurut Iskan, para penduduk terdampak itu sudah pasti membutuhkan suplai masker agar tidak tidak mengalami gangguan pernapasan. Dia menyebut, beberapa wilayah di sekitar kaki Gunung Sinabung bisa dikatakan mengalami dampak bencana yang parah. Hujan abu menyebar di beberapa tempat seperti di Desa Perbaji, Sukatendel, Temberun, Perteguhen, Kuta Rakyat, Simpang Empat, Tiga Pancur, Selandi, Payung, dan Kuta Gugung.

"Kondisi itu membuat warga membutuhkan masker dan air untuk membersihkan lingkungan. Apalagi berdasarkan laporan diketahui, di Desa Perbaji jarak pandang saat ini hanya tinggal 20 meter karena tertutup abu tebal," ujar politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Untuk itulah Iskan meminta BNPB dan BPBD segera melakukan kordinasi penanggulangan bencana meletusnya Gunung Sinabung. "Perlu dipikirkan langkah-langkah antisipatif, sehingga dapat meminimalisir terjadinya korban pascaterjadinya bencana," kata dia.

TEMPO.CO, Amuntai - Direktur Perlindungan Sosial dan Bencana Alam Kementerian Sosial Adhy Karyono mengatakan Kementerian Sosial menargetkan pembentukan 540 kampung siaga bencana (KSB) pada 2017.

Menurut dia, keberadaan KSB sangat mendesak untuk menekan risiko korban makin tingginya bencana alam dan nonalam di sejumlah daerah.

“Sampai sekarang sudah terbentuk 497 KSB, dan akan dibentuk lagi 540 KSB dalam tiga bulan ke depan. Kalimantan Selatan sudah dibentuk 19 SKB,” kata Adhy Karyono di sela pembentukan KSB Danau Lestari di Desa Danau Terati, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Kamis, 27 Juli 2017.

Adhy terus menyiapkan masyarakat yang punya kemampuan mitigasi dan evakuasi saat menghadapi bencana. Menurut dia, pembentukan SKB mesti lolos assessment dan daerah rawan bencana alam, seperti Desa Danau Terati yang kerap disapu banjir.

“Apalagi tahun 2017 kan anomali cuaca. Wilayah Aceh, Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan mulai muncul titik api dan tanah longsor,” ujar Adhy.

Menurut dia, Kementerian Sosial cuma sanggup mengalokasikan dana Rp 100 juta per SKB. Adapun pemerintah provinsi juga punya keterbatasan anggaran. Itu sebabnya, Adhy mendorong pemerintah kabupaten responsif atas pembentukan SKB di setiap kabupaten.

“Tanpa harus menunggu bantuan provinsi dan pusat sudah melakukan tindakan sendiri. Kami juga mendorong ada shelter-shelter bencana karena ada 233 kabupaten harus waspada bencana alam,” ucap Adhy sambil menambahkan, bahwa Kemsos sedang berfokus membentuk gugus tugas menghadapi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Fokusnya di Riau, Kaltim, Kalteng, Aceh, Papua, dan Maluku Utara.”  

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan masyarakat desa mesti tanggap ketika datang musibah bencana. Ia berharap pembentukan SKB meningkatkan keahlian masyarakat dalam mitigasi dan evakuasi bencana alam dan nonalam.

“Bapak-bapak harus siap menghadapi segala bencana. Mohon bantuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya mengantisipasi bencana dan membantu korban,” kata Menteri Khofifah.

Yogyakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bencana paling banyak terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi. Angkanya mencapai 90 persen.

"Bencana meningkat, yang paling banyak terjadi bencana hidrometeorologi yang terkait dengan air dengan cuaca itu 90 persen," ujar Deputi Bidang pencegahan Kesiapsiagaan BNPB, B Wisnu Widjaja di tengah kegiatan Sekolah Sungai di Kalibuntung, Karangwaru, Yogyakarta, Rabu (26/7/2017).

Sebagai langkah antisipasi maka BNPB melakukan pendekatan untuk mengantisipasi kemungkinan bencana salah satunya banjir. Hal ini terkait bagaimana dengan pengelolaan sungai yang bagus, mengelola sampah, dan pemukiman yang permasalahanya sangat komplek.

Oleh karenanya diadakan sekolah sungai di Kali Buntung, Karangwaru, Yogyakarta yang diikuti perwakilan BNPB dari berbagai daerah di Indonesia.

Sekolah sungai di Yogyakarta diikuti perwakilan dari 12 kabupaten dan kota di Indonesia.

"Kita latih, kita harapkan mereka mengembangkan pola yang sama di daerah masing-maisng. Daerah yang ikut adalah yang sangat rawan dan pernah mengalami bencana besar berkaitan dengan air seperti Manado dan Garut," kata B Wisnu Widjaja.

Sekolah sungai ini, kata Wisnu, untuk mengembalikan fungsi sungai sesuai ekosistemnya seperti untuk mengalirkan air hujan yang turun. Menurutnya, permasalahan sungai saat ini sangat komplek karena perilaku membuang sampah di sungai, adanya permukiman di pinggiran sungai dan masalah lainnya.

Pengelolaan sungai di Yogyakarta dinilai berkembang cukup bagus karena melibatkan masyarakat di sekitar sungai.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta Krido Suprayitno mengatakan sekolah sungai sebagai salah satu kegiatan untuk mendukung pengurangan resiko bencana. Di DIY terdapat beberapa skema sekolah sungai yang sudah mandiri dan pratama yakni masih rintisan.

Sekolah sungai di Yogyakarta melibatkan perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum dalam bentuk perencanaan. Dan melibatkan ketokohan untuk implementasinya, serta pemerintah setempat.

"Di DIY itu ada beberapa spot yang sudah mandiri yang pertama di kota yakni di Blunyahrejo dan Karangwaru sebagai sebuah model di perkotaan," kata Krido Suprayitno.