Blog

Longsor dan Banjir Masih Dominasi Bencana di Sukabumi

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Peristiwa longsor dan banjir masih mendominasi bencana di Kota Sukabumi dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2022. Hal itu berdasarkan data dari Sistem informasi Elektronik Data Bencana (SiEdan) yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi.

''Dalam kurun waktu enam bulan dari Januari hingga Juni 2022, secara aggregate tercatat 86 kali kejadian, yang tersebar di tujuh kecamatan,'' ujar Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sukabumi, Zulkarnain Barhami, Kamis (7/7/2022). Akibatnya, ditaksir nilai kerugian mencapai Rp 6.768.545.000.

Dengan luas area 44,719 hekrare dan 63 kepala keluarga terdampak, diantaranya enam orang mengungsi, korban meninggal satu orang dan luka ringan dua orang. Selain itu menyebabman kerusakan pada 626 unit bangunan rusak, 44 unit rusak berat, 155 unit rusak sedang dan 427 unit rusak ringan.

Menurut Zulkarnain, berdasarkan jenis kejadian, frekuensi, taksiran nilai kerugian dan area berdampak (M2) terlihat banjir dan longsor masih mendominasi. Misalnya banjir 22 kali, dengan taksiran kerugian mencapai Rp 4.966.220.000 dan prakiraan luas area terdampak 40.650 M2.

Berikutnya tanah longsor 28 kali, dengan taksiran kerugian mencapai Rp 981.875.000 dan prakiraan luas area terdampak 2.750 M2. Selain itu cuaca ekstrem 20 kali, dengan taksiran kerugian mencapai Rp 367.450.000 dan prakiraan luas area terdampak 601 M2.

Selanjutnya kebakaran 11 kali kejadian dengan taksiran kerugian mencapai Rp 430.000.000 dan prakiraan luas area terdampak 488 M2. Terakhir angin kencang 2 kali, dengan taksiran kerugian mencapai Rp 16.000.000 dan prakiraan luas area terdampak 190 M2 dan gempa 3 kali, dengan sebaran di tujuh Kecamatan.

''Tanah longsor dan banjir paling mendominasi masing-masing 28 kali dan 22 kali dan terendah angin puting beliung dua kali,'' ungkap Zulkarnain. Sementara Februari merupakan frekuensi tertinggi yang dilaporkan masyarakat tercatat 35 kasus dan terendah April empat kasus.

Zulkarnain menuturkan, aggregate nilai kerugian terbesar berasal dari jenis Banjir Rp 4.966.220.000 dengan prakiraan luas area terdampak 40.650 hektare. Disusul dengan taksiran kerugian Tanah longsor Rp 981.875.000 dan prakiraan luas area terdampak 2.750 hektare.

Sementara wilayah tertinggi ada di Kecamatan Cikole 20 kali bencana dan yang tertinggi berasal dari Kelurahan Subangjaya. Sedangkan yang terendah di Kecamatan Cibeureum dan Citamiang yang tertinggi berasal dari Kelurahan Babakan dan Kelurahan Citamiang.

Sebaran kejadian berdasarkan wilayah, Kecamatan Cikole menempati peringkat tertinggi (20 kali), disusul Kecamatan Gunung Puyuh (16 kali) dan Kecamatan Warudoyong (15 kali) serta disusul Kecamatan Lembursitu (14 kali) dan Kecamatan Baros (12 kali).

BPBD Kota Sukabumi kata Zulkarnain, sebagai pengampu bencana telah melakukan penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat dan pasca bencana. Bentuk upaya-upaya yang dilakukan yakni menetapkan status siaga banjir dan longsor dari 15 November 2021 dan berakhir pada 30 April 2022.

Upaya lainnya menetapkan status darurat banjir dan tanah longsor pada 18 Februari 2022 pasca banjir jembatan merah Kelurahan Jayaraksa Kecamatan Baros dan sekitarnya. Penetapan status dibarengi dengan pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Banjir Longsor.

BPBD menggencarkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Bencana kepada masyarakat dari elemen aparat/petugas, mahasiswa, KSR, siswa, serta partai politik dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan, pelatihan dengan tercapai sasaran kurang lebih 500 orang.

''Kami juga menggelar Hari Kesiapsiagaan Bencana pada 26 April dimeriahkan video pendek simulasi mandiri bencana dan video safety briefing yang diikuti oleh SKPD, kecamatan, puskemas di lingkungan Pemkot Sukabumi dan diikuti perguruan tinggi serta BUMD,'' ungkap Zulkarnain.

Upaya lainnya menfasilitasi Sosis GulBencal dan edukasi siap menghadapi bencana baik di komunitas maupun fasilitasi dengan berbagai pihak seperti KIE bencana di rumah sakit, dan perguruan tinggi. Dibentuk juga Forum Pengurangan Risiko Bencana yang menggelar aksi Sukabumi bersih seperti penanaman pohon dan pemasangan rambu-rambu bahaya.

Bencana Hari Ini: 87 Hektare Persawahan Terdampak Banjir di Sulawesi Selatan

KARAWANGPOST - Bencana banjir kembali melanda wilayah Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Senin (4/7) pukul 07.00 WITA.

Banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan genangan air banjir di pemukiman warga.

Peristiwa bencana banjir ini juga dalam keadaan darurat karena sistem drainase di wilayah tersebut sedang dalam tahap pengerjaan sehingga saluran air kurang lancar.

Adapun, bencana banjir tersebut berdampak pada Desa Cenda Putih di Kecamatan Mappadeceng.

BPBD Kabupaten Luwu Utara mencatat banjir ini menggenangi 76 rumah warga dan 87 hektare persawahan.

Sementara itu, untuk sektor komunikasi dan jaringan listrik dilaporkan tidak terganggu. Hasil pemantauan dilapangan, kondisi bencana banjir kini sudah surut.

Kemudian, warga yang terdampak bencana banjir di desa tersebut sudah kembali beraktivitas dan situasi aman terkendali.

Meski demikian, BPBD Kabupaten Luwu Utara mengupayakan koordinasi dengan instansi terkait guna mengantisipasi adanya potensi banjir susulan.

Dalam pantauan prakiraan cuaca BMKG tiga hari kedepan (8/7) wilayah Luwu Utara berpeluang turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

BNPB mengimbau kepada seluruh komponen pemangku kebijakan di daerah dan masyarakat agar dapat mengantisipasi adanya potensi banjir susulan yang dapat dipicu oleh faktor cuaca.

Penguatan desiminasi informasi melalui whatsapp group dan jaringan radio lokal juga dapat dilakukan untuk memberikan informasi peringatan dini kepada masyarakat agar dapat mempersiapkan upaya evakuasi mandiri.***

Bencana Hidrometeorologi Basah Terjang Maluku Barat Daya

PORTAL BANDUNG TIMUR - Bencana hidrometeorologi basah yang melanda sejumlah wilayah di Maluku Barat Daya Provinsi Maluku mengakibatkan banjir dan tanah longsor memaksa ratusan warga mengungsi ke tempat lebih aman. Bupati Maluku Barat Daya mMelalui Surat Keputusan bernomor 362 -209 Tahun 2022 disebutkan masa berlaku status tanggap darurat terhitung sejak 30 Juni sampai dengan 13 Juli 2022 atau 14 hari.

Hingga minggu 3 Juli 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maluku masih melakukan pemutakhiran data. Akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi di dua desa terdampak paling parah di Desa Jesuru Kecamatan Pulau Romang dan Desa Wulur Kemacamatan Damer, tercatat 418 jiwa dari 88 kepala keluarga terpaksa mengungsi.

Sebagaimana dikutip dari laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bencana hidrometeorologi basah berlangsung sejak Kamis 29 Juni 2022 malam, pukul 20.36 waktu setempat atau WIT. Bencana alam tidak hanya memaksa 88 kepala keluarga dari dua desa mengungsi, tetapi juga teridentifikasi kerusakan ringan rumah sebanyak 64 unit dan jembatan 4 unit.

“Penanganan darurat telah dilakukan oleh personel BPBD yang dibantu aparat desa setempat. Bantuan logistik pun didistribusikan kepada warga terdampak. Tercatat sembako dikirimkan BPBD, antara lain beras, mie instan dan lauk pauk,” terang Abdul Muhari, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Disampaikan Abdul Muhari, banjir dan tanah longsor terjadi setelah hujan lebat mengguyur kawasan terdampak pada malam hari. Struktur tanah yang labil menurut BPBD Maluku, juga memicu terjadinya longsoran, sementara pantauan saat banjir terjadi, tinggi muka air berkisar 50 hingga 70 cm.

Sebelum peristiwa ini terjadi, BPBD Kabupaten Maluku Barat Daya telah meneruskan informasi peringatan dini cuaca kepada pihak desa maupun masyarakat. Hal tersebut membantu kesiapsiagaan masyarakat untuk menghindari dampak bencana yang terjadi.

Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th Noach, telah mengeluarkan keputusan penetapan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah Longsor. Melalui Surat Keputusan bernomor 362 -209 Tahun 2022 disebutkan masa berlaku status tanggap darurat terhitung sejak 30 Juni sampai dengan 13 Juli 2022 atau 14 hari.

Berdasarkan kajian inaRISK, Kecamatan Pulau Romang termasuk wilayah dengan potensi bahaya banjir dan tanah longsor pada kategori tinggi, sedangkan wilayah Damer pada kategori bahaya banjir.

Sleman Dorong Penguatan Sinergi Elemen Penanggulangan Bencana

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pemkab Sleman, DIY, kembali menggelar kegiatan pembinaan komunitas relawan penanggulangan bencana. Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Makwan menilai, kegiatan ini merupakan agenda yang wajib dilakukan berdasarkan Peraturan Ka BNPB 17/2011.

Makwan menerangkan, setidaknya ada sebanyak 60 komunitas relawanpenanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Sleman. Pembinaan dilakukan dalam lima sesi. Dalam setiap sesi, menghadirkan 12 komunitas relawan dan komunitas diwakili 10 orang.

"Pembinaan tersebut diisi dengan sosialisasi terkait dengan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan program kerja BPBD Sleman melibatkan komunitas relawan," kata Makwan, Jumat (1/7).

Untuk penguatan kesadaran bencana, Pemkab Sleman masih terus melakukan pengukuhan Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Sleman. Pada Juni 2022, ada satu lagi kampung yang dikukuhkan yaitu Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.

Kalurahan Bangunkerto sendiri merupakan kampung ke-52 yang telah memiliki pengurus Kampung Siaga Bencana di DIY. Selain penanggulangan bencana, keberadaan mereka diharapkan mampu menggerakkan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi.

Dalam sambutannya, Bupati Sleman, Kustini Purnomo, menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan komunitas relawan penanggulangan bencana tersebut. Apalagi, Kabupaten Sleman termasuk daerah rawan bencana.

Disebabkan oleh karakteristik geologis, topografis, klimatologis, demografis, maupun sosiologis. Menyadari potensi ancaman bencana tersebut, maka Pemkab Sleman terus berusaha untuk meningkatkan kapasitas seluruh masyarakat.

Termasuk, lanjut Kustini, anggota-anggota komunitas relawan, khususnya kepada yang berada di wilayah-wilayah dengan potensi kebencanaan. Kustini menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada relawan yang telah memberikan kontribusi nyatanya.

Dengan terlibat langsung dalam mitigasi bencana maupun penanggulangan bencana seperti Covid-19. BPBD Sleman terus berusaha pula untuk memberi penghargaan, salah satunya lewat pembinaan komunitas relawan penanggulangan bencana.

"Saya berharap, melalui sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dan program kerja BPBD Kabupaten Sleman ini kita dapat bersinergi dan berkoordinasi dalam setiap upaya upaya penanggulangan bencana," ujar Kustini.

Bencana Alam 2022: 104 Orang Meninggal, Hampir 2,5 Juta Jiwa Mengungsi

JAKARTA - Indonesia adalah negara yang rentan dengan bencana alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 1.945 kali bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang 2022.

"Sampai tanggal 2 Juli 2022 tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 1.945 kejadian," tulis laporan BNBP melalui akun twitternya @BNPB_Indonesia, dikutip Senin (4/7/2022).

Adapun kejadian bencana alam yang mendominasi adalah cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor. Rinciannya, bencana banjir terjadi sebanyak 756 kali, tanah longsor 377 kali, cuaca ektrem 694 kali.

Sementara itu gempa bumi terjadi sebanyak 12 kali, kebakaran hutan dan lahan 94 kali dan gelombang pasang dan abrasi 11 kali.

"Dari dampak bencana alam tersebut menimbulkan korban meninggal dunia 104 jiwa, hilang 15 jiwa, 692 luka-luka dan terdampak dan mengungsi 2.433.952 jiwa," tutup laporan itu.

Sebelumnya, Plt Kepala Pusat Data, Informasi, Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan tren bencana alam pada 2022 ini merupakan hidrometeorologi basah, dan terjadi hampir di seluruh pulau yang ada Indonesia.

"Dominannya di 2021 kita hidrometeorologi basah sehingga ini menjadi perhatian kita karena tren ini juga kemudian terjadi di 2022," jelasnya dalam konferensi pers, beberapa waku lalu.

Untuk itu, pihaknya telah memetakan tujuh provinsi yang paling sering terjadi bencana alam hidrometeorologi basah. Ketujuh provinsi itu yakni, Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Untuk itu, BNPB mengimbau bagi pemerintah daerah di tujuh provinsi tersebut agar benar-benar memerhatikan kondisi lingkungannya untuk dibenahi secara kolektif.

"Kami meminta untuk melihat kembali kondisi lingkungan, kondisi sungai, kondisi alam pegunungan yang selama ini menjadi daerah tangkapan air daerah resapan air, kondisi daerah sepanjang aliran sungai yang mungkin selama ini terjadi penyempitan terjadi pendangkalan itu harus benar-benar kita benahi bersama selanjutnya," pungkasnya.