Reportase

GLADI BENCANA KEGAGALAN TEKNOLOGI

DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016

Yogyakarta, 31 Agustus 2016

Reportase oleh Intan A.

PKMK-FK UGM-- Keberadaan reaktor nuklir di wilayah DIY membuat masyarakat harus tetap waspada. Adanya teknologi tersebut memiliki resiko kebencanaan yang tinggi. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY menggelar latihan kedaruratan bencana kegagalan teknologi nuklir. Kegiatan ini melibatkan Badan Tenaga Nuklir Yogyakarta, PKMK FK UGM dan instansi-instansi terkait lainnya.

Doc. Tribun Yogyakarta. Pers conference

“Pelatihan ini kami gelar agar masyarakat semakin waspada. Kalau dari pihak BATAN (Badan Tenaga Nuklir) personilnya sudah mengerti tentang potensi bencana nuklir, sedangkan masyarakat umum belum," kata Kepala BPBD DIY Krido Suprayitno saat ditemui di Kantor BATAN Caturtunggal, Depok, Rabu (31/8).

Saat ini pemukiman warga di sekitar Reaktor Nuklir Kartini Batan DIY sudah semakin padat. Bahkan penghuni kawasan tersebut didominasi oleh mahasiswa atau masyarakat yang pada dasarnya merupakan pendatang baru dan tidak mengetahui keberadaan reaktor nuklir di kawasan Caturtunggal ini.

Meski instalasi nuklir tersebut telah dibangun dengan standar keselamatan dan operasional tertentu berikut rencana kontijensi, tetap diperlukan upaya mencegah resiko kecelakaan dan bencana. Di antaranya dengan melakukan latihan penguatan ketangguhan dalam kedaruratan. Rangkaian kegiatan latihan bencana dari BPBD ini terdiri atas beberapa kegiatan yaitu Table Top Exercise (TTX), Command Post Exercise (CPX), Field Training Exercise (FTX), serta After Action Review (AAR).

Table Top Exercise digelar pada 31 Agustus 2016 melibatkan 150 personil penanganan bencana. Hasil diskusi akan digunakan sebagai masukan untuk menyusun materi gladi posko. Dari situ, dilanjutkan gladi lapang dan simulasi yang melibatkan 500 personil dari BPBD, PKMK FK UGM, kepolisian, militer, BATAN, dan juga masyarakat sekitar.

Kepala Pusat Sains dan Teknologi Akselerator BATAN, Susilo Widodo mengatakan, di antara sekian banyak potensi bencana teknologi,nuklirsebetulnya memiliki resiko paling kecil mengingat ada standar prosedur ketat yang diterapkan. Ia juga menyebut, potensi bencananuklirdi Yogyakarta sebenarnya mendekati nol persen meski di instansinya ada reaktornuklirKartini yang sudah berdiri sejak 1979. Namun begitu, dirinya sepakat bahwa upaya kontijensi dan kewaspadaan serta kesiapsiagaan bencana tetap diperlukan. Termasuk juga pemahaman masyarakat umum terhadap keberadaan BATAN. "Dengansimulasi lapangan, harapannya ada penyempurnaan SOP dan koordinasi antar instansi. ini penting dilakukan," katanya.

Divisi Manajemen Bencana PKMK-FK UGM sebagai tim yang membangun konsep penanganan bencana khususnya di sektor kesehatan, dan institusi pendidikan juga ikut terlibat di kegiatan ini. Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM dalam kegiatan ini melakukan pendampingan khususnya pada Sektor Kesehatan. PKMK FK UGM diwakili oleh dr. Bella Donna dan dr. Sulanto Saleh Danu menjadi observer dan evaluator pada kegiatan ini.

Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM memberikan pendampingan pada Tim Kesehatan BATAN, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit mengenai pentingnya membuat SOP untuk penanganan bencana pada kegagalan teknologi. Dengan terbentuknya SOP ini diharapkan masing-masing instansi mengetahui tugas dan fungsinya saat terjadi kegagalan teknologi di BATAN.

Reportase: 

SEMINAR NASIONAL
HOSPITAL DISASTER PLAN

(PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DI RUMAH SAKIT)

Rabu, 7 September 2016

PKMK-Yogya. Seminar Hospital Disaster Plan (HDP) telah dilaksanakan pada Rabu, 7 September 2016 di FK UGM. Acara ini diinisiasi oleh Pokja Bencana PKMK FK UGM. Acara dibuka oleh Kepala Divisi Manajemen Bencana PKMK yaitu dr. Bella Donna, M. Kes. Tujuan penyusunan Hospital Disaster Plan (HDP) ialah RS memiliki respon yang baik saat terjadi bencana. Seminar ini diharapkan bisa memberikan bekal agar mahasiswa dan umum siap menghadapi bencana, selain untuk pembelajaran.

Sesi 1

dr. Ina Agustina Isturini (Kasubid Evaluasi Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI) menyatakan telah ada kebijakan nasional untuk HDP. Salah satunya UU No 24 Tahun 2007  yang mengatur tentang penanggulangan bencana agar pemerintah dapat melindungi masyarakat dari ancaman bencana (salah satunya RS yang aman saat terjadi bencana). Sementara, untuk kesepakatan internasional terkait RS yang aman, antara lain kesepakatan yang diinisiasi WHO SEARO, Yogyakarta Declaration 2012, Sendai Framework 2015, sebelumnya tahun 2012 OKI dan Negara Asia Pasifik juga mendukung upaya ini.

RS berperan di seluruh tahap bencana, pra (pengurangan resiko), tanggap darurat (siap, mudah diakses, tetap aman dan berfungsi maksimum, siap dimobilisasi, tetap menyediakan layanan penting), pasca bencana (segera memperbaiki sarana prasarana membangun lebih baik atau build back better, tujuannya jika bencana terjadi lagi, situasi akan lebih baik). Kemudian, RS juga berperan dalam meningkatkan fungsi layanan kesehatan. Resiko bencana berbanding terbalik dengan kapasitas, namun berbanding lurus dengan kerentanan. Kerentanan ini juga bisa berasal dari struktur dan non struktur bangunan, misalnya letak lampu yang berada di atas persis bed  pasien harus diperhitungkan agar tidak mengganggu keselamatan pasien (jatuh atau yang lain). Kapasitas ini erat dengan kemampuan manajerial pemerintah dalam penanganan bencana. Salah satu tujuan HDP ialah mengurangi hazard dengan memiliki sistem pencegahan, menerapkan standar K3, melindungi pasien, pengunjung dan lingkungan. RS juga berfungsi sebagai jembatan perdamaian, tidak boleh memihak. Sehingga dalam situasi konflik, RS harus mampu melayani secara maksimal. Permenkes No 64 Tahun 2012 mengatur penanggulangan krisis kesehatan di tiap level. Sehingga peran Mentri Kesehatan dan Kadinkes Provinsi ialah memetakan unit yang ada. Sementara Kadinkes Kabupaten/Kota berfungsi memfasilitasi unit/fasilitas kesehatan. Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Kementrian Kesehatan terbagi dalam 9 PPK regional dan 2 PPK subregional. Tantangan seputar HDP ialah RS atau fasyankes yang aman belum menjadi komponen kunci dalam akreditasi, sehingga program yang terkait dengan hal ini berjalan sendiri dan tidak berkelanjutan. Kedua, SDM yang mampu memahami dan menyusun HDP masih kurang. Ketiga, HDP belum menjadi penilaian dalam akreditasi.

Susi Runtiawati, BE, SE, MKM (Kepala Bidang Sarana dan Prasarana RS Sardjito) memaparkan seputar Hubungan K3 dan HDP. RS Sardjito sudah memiliki HDP dan terakreditasi JCI. Dalam implementasi kerja K3, RS harus melakukan drili atau simulasi. Namun, di lokasi lain, Kadang K3 masih digabung dengan santitasi, teknik dan lain-lain. Fungsi utama K3 ialah melakukan advokasi dan sosialisasi  misalnya agar aman atau tidak terkena radiasi. Lalu diikuti dengan alat medis yang siap pakai dan tidak beresiko. Komitmen kebijakan K3 ialah bagaimana pengorganisasian K3? Bagaimana kajian atau penelitiannya? Bagaimana monev-nya?

Kesulitan K3 ialah saat sosialisasi harus mampu menyentuh banyak lapisan, baik staf RS maupun pengunjung. Perlu memaparkan seluruh bahaya yang mungkin muncul di RS, baik medis maupun non medis. Kemudian perlu membangun kesadaran seluruh pihak agar selalu waspada, mengurangi kepanikan dan mempelajari jalur evakuasi yang ada jika bencana terjadi.

Bangunan yang ada pun harus memenuhi standar evakuasi, misal gedung tinggi dengan kaca harus dilengkapi teralis, agar resiko jatuh dan bunuh diri dapat diminimalkan. Upaya lain yang dapat dilakukan ialah, semaksimal mungkin mengurangi resiko ergonomis saat dokter mengoperasi lebih dari tiga jam. Lalu, jika memadamkan api, jangan menyemprot ke arah dan lidah api, yang tepat ialah mengikuti arah angin atau sudut 30 derajat.

Diskusi

Jika menilik substansi maka HDP sudah termasuk di semua regulasi terkait RS yang telah ada (penanggulangan, pra dan pengurangan resiko). Sejumlah tema muncul dalam diskusi, namun yang cukup mencuri perhatian ialah penyusun HDP ialah seluruh elemen yang terlibat di RS. Sehingga HDP ini sangat tergantung pada situasi dan kemampuan masing-masing RS. Namun, siapa yang akan menghidupkannya? Tentu saja jawabannya ialah K3 karena K3 yang akan mensosialisasikan dan banyak melakukan drill terkait HDP ini, misal simulasi di bangsal jiwa, simulasi rawat jalan, simulasi penculikan bayi dan lain-lain. PPK menyatakan, PPK sempat menyusun hospital safety index dan hasilnya banyak RS yang tidak aman terhadap bencana.  Misalnya jika terjadi flu burung dalam skala luas di negara kita, maka banyak faskes yang belum mampu menangani hal tersebut. Untuk jalur evakuasi bangunan baru, sebaiknya ada jalur tersendiri yang menghubungkan gedung di atas lantai 3 ke bawah, misal dengan jalur langsung.

Sesi 2

dr. Adib A Yahya, MARS (PERSI) yang merupakan surveyor dan instruktur di penyusunan HOPE RS memaparkan pengalamannya dalam penerapan HDP di Indonesia. Selama ini, masih banyak RS yang meniru HDP RS tetangga tanpa memperhitungkan kebutuhan internal. Faktanya, HDP harus disusun dengan struktur yang jelas, agar pengorganisasiannya mudah. Setelah HDP disusun, perlu dilakukan pelatihan ke seluruh staf. Setelah pelatihan, perlu dilakukan pencatatan. Salah satu kunci dalam penanggulangan bencana ialah mengurangi rasa panik yang pasti muncul.

dr. Hendro Wartatmo, SpBKBD ((Pokja Bencana FK UGM) menyatakan HDP merupakan kumpulan protap atas respon bencana. Sehingga, dalam HDP perlu dituangkan kerjasama antara tim medis dan tim manajemen yang ada di RS. Salah satu isu yang mengemuka ialah belum banyak RS yang melakukan search capacity saat pra bencana, pasalnya jika bed hanya ada 700 sementara pasien yang datang ada 2 ribu, maka perlu disiapkan sejumlah tempat yang dapat digunakan untuk merawat pasien, misal aula, lobby dan lain-lain. Adib menambahkan pengalamannya saat di Seoul, Korea terdapat satu RS yang memasang colokan listrik dan jalur oksigen tiap 2 meter di aulanya, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan pasien saat terjadi bencana.  Hendro juga menambahkan, sebaiknya HDP ini masuk dalam kategori penilaian akreditasi KARST atau JCI agar pewujudkan RS aman dapat segera tercapai.

Diskusi

Salah seorang peserta dari Poso menanyakan, bagaimana penyusunan HDP di lingkungan konflik semacam Poso? Adib menyatakan untuk lingkungan khusus seperti wilayah konflik, HDP perlu melibatkan militer dan masyarakat, karena dibutuhkan dukungan semua pihak agar RS menjadi tempat yang aman untuk berobat.

Pada masa pra bencana perlu diupayakan adanya jejaring antar RS dan faskes dalam satu wilayah, misalnya di Jogja ada Pusabankes 118, dimana antar satu dan lain ambulance saling terhubung. Sehingga, saat terjadi kecelakaan pesawat di Jogja pada 2008, kurang dari satu jam, sudah ada 40 ambulance yang berkumpul di bandara. Saat di bandara pun, ambulance tersebut telah terkoordinir dengan baik (W).

Reportase hari 1

Workshop dan Simulasi Hospital Disaster Plan RSUD Ungaran, Jawa Tengah

Ungaran, 9-10 Agutus 2016

Kali ini, Tim Manajemen Bencana, Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan kembali mengadakan seminar dan workshop HDP. RSUD Ungaran kali ini memilih paket pemantapan HDP (review dan revisi) serta simulasi untuk menguji dokumen HDP yang sudah dimiliki.
Sekurangnya, ada 75 peserta yang mendapat seminar dan sosialisasi HDP di RSUD Ungaran kali ini. Peserta terdiri dari unsur pimpinan, pelayanan, perencanaan, logistik, rumah tangga, hingga keamanan.

Sambutan sekaligus pembukaan langsung disampaikan oleh Direktur RSUD Ungaran. Beliau menyambut dengan baik antusias pokja bencana di rumah sakit untuk menyelenggarakan kegiatan ini sehingga rumah sakit lebih mengetahui hal-hal apa saja yang masih kurang dan harus dilengkapi oleh rumah sakit untuk siaga dalam menghadapi bencana. Beliau sangat berharap seluruh peserta mengikuti dengan baik proses seminar dan workshop hari ini, serta mengetahui dokumen HDP yang telah dimiliki oleh RSUD Ungaran. Sambutan di tutup dengan menyematkan yel yel RSUD Ungaran.

Materi pertama disampaikan oleh dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD. Beliau dapat disebut sebagai aktivis bencana yang dimiliki oleh RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Sepak terjang beliau dalam kegawatdaruratan telah teruji selama 13 tahun menjadi ketua IGD dan sejak 2014 telah terlibat dalam banyak penanggulangan bencana nasional di Indonesia sebagai tim medis yang dikirimkan ke daerah bencana.

Selalu menarik dari apa yang disampaikan beliau. HDP itu dapat diciptakan dengan baik tanpa rumah sakit terkena bencana dahulu asalkan tidak persis meniru HDP rumah sakit lain, melainkan menyesuaikan dengan kondisi rumah sakit. Dalam pengorganisasian bencana, yang perlu diperhatikan adalah siapa yang menjadi komandan bencana? tidak harus direktur, melainkan orang yang mampu atau menguasai untuk memimpin 4 bagian di bawahnya (logistik, perencanaan, keuangan, dan operasional) pada saat bencana. Selain itu, dalam menyususn pengorganisasian bencana, struktur bukanlah hal yang baru, melainkan mencocokkan kegiatan harian menjadi situasi bencana. Akan lebih baik jika berdasarkan jabatan dari pada nama personal.

Paparan berikutnya dari dr. Bella Donna, M.Kes. Beliau menyampaikan mengenai pengorganisasian dan fasilitas HDP. Menyambung penjelasan dr. Hendro, untuk membuat pengorganisasian saat bencana dapat menggunakan metode cross walk. Kita bisa menyandingkan struktur organisasi situasi normal dengan pengorganisasian yang akan diaktifkan pada saat bencana saja.

Pada point fasilitas, beliau menjelaskan mengenai fungsi ruangan yang disiapkan jika terjadi becnana. Termasuk, hal dan alat apa saja yang harus ada pada ruangan-ruangan atau fasilitas tersebut. Misalnya Pos Komando, carilah ruangan yang aman yang jauh dari bagian operasional, digunakan untuk rapat dan koordinasi, di dalamnya tersedia peta daerah, denah rumah sakit, dan kartu tugas.

Terakhir, paparan dari dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK yang menjelaskan mengenai manajemen logistik pada saat bencana. logistik pada dasarnya terbagi menjadi tiga, yaitu logistik personal, logistik tim, dan logistik operasional. Jika kita berbicara mengenai HDP maka akan lebih banyak dibahas mengenai logistik operasional. Bagaimana tim logistik mampu merencanaan kebutuhan logistik dan menjamin ketersediaannya jika terjadi bencana.

Setelah istirahat siang, kegiatan dilanjutkan kembali dengan satu paparan mengenai komponen-komponen HDP oleh dr. Bella Donna, M.Kes. Komponen HDP pada dasarnya seperti daftar isi sebuah dokumen. Apa saja yang direncakan harus masuk dalam dokumen tersebut sehingga siapapun yang akan menggunakannya suatu saat bisa langsung digunakan.

Satu jam kemudian, dr. Dewi dari RSUD Ungaran memberikan sosialisasi dokumen HDP RSUD Ungaran. Analisis situasi rumah sakit terhada ancaman bahaya di Ungaran telah masuk pada latar belakang, termasuk SOP yang coba disusun dan tupoksi pada pengorganisasian HDP. Namun, seperti poin fasilitas dan bagan pengorganisasian masih perlu ditambahkan lagi. Harapannya, pada saat simulasi esok, rumah sakit mampu menjalankan HDP mereka. Apapun hasilnya akan menjadi masukan yang berharga bagi perkembangan HDP RSUD Ungaran.

Kegiatan terakhir hari ini adalah penjelasan skenario simulasi oleh Madelina Ariani, MPH. Kemudian, kelas dibagi menjadi dua tim yakni tim HDP dan tim korban. Tim korban terdiri dari petugas, staff, dan relawan dari mahasiswa magang. Sedangkan tim HDP juga dibantu oleh staff rumah sakit yang esok bertugas dalam simulasi ini. Kasus simulasi yang akan digunakan esok adalah simulasi kebakaran. Skenario ini akan terus mendapat suntikan kasus selama berlangsung nanti.

Report Day 2: Tuesday July, 26 2016

Coverage from the Kalasan Room
Center for Health Policy and Management (CHPM), Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada-Jogja.

INSARAG ASIA PACIFIC REGIONAL EARTHQUAKE RESPONSE EXERCISE

Yogyakarta, 25-28 July 2016

Emergency Medical Team (EMT) Group Discussion

EMT meeting day two was held in Tuesday, July 26, 2016 in Kalasan Room, Inna Garuda Hotel,Yogyakarta.  This session purpose to discuss how they will act in simulation process for tomorrow. This team consist of player, local government and emergency medical team. This team agreed that all of EMT international should registered in Ministry of Health (MoH), Indonesia Republic. If they already registered, it will make a simple way if Indonesia need EMT International (when natural disaster came).

The second session was presentation from 4 speaker, from Health Crisis Center MoH, Pusat Penanganan Krisis/PKK or Health Crisis Center Central Java Regional, DIY Province Health Office, and lesson learnt from Faculty of Medicine, UGM. dr. Ira C Tresna explain about the position of MoH and team for tomorrow simulation. MoH will accept all of EMT international and distribute them to disaster area. The next speaker, Haris Kurniawan, SKM (Health Crisis Center, Central Java Regional) describe that HCC Regional is extension of the hand’ of MoH. Haris and team claim that they was a group of crazy people that respected. In short term, HCC Central Java will make a training for volunteers about basic life support and water rescue.

dr. Anung Trihadi from Health district office, DIY Province recite about Standard Operating and Procedure (SOP) when emergency disaster came. MoH will base in Health district office, DIY Province, and MoH will command HCC, EMT international, call center 118, BPBD (Local Disaster Management Agency), BNPB (National Disaster Management Agency) and another team or volunteers.

Lesson learnt from Faculty of Medicine, UGM explained by dr. Hendro Wartatmo, Sp. BD. Hendro was lecturer in UGM, a doctor and Disaster Working Group member in FoM UGM. He told about Merapi eruption and Bantul earthquake. Merapi eruption causing mental and physics. It is happen because major explosion would occur in 2006. That’s why preparedness is never enough. We already knew that Merapi always gave us a slowdown lava before.

Bantul earthquake made a huge movement to health disaster team in DIY. It was valuable experience in disaster management. Why? Because when Bantul earthquake, Hendro saw an emergency hospital from EMT international on the center of main road. And it was recorded 400 operations are performed in the first 30 days after the earthquake but the data is not detail. So, the conclusion is, in disaster management we are not lack of resources but lack of coordination.

In the middle day session, Supriyadi, Klaten, Central Java, one of the former SAR and Klaten Red Cross volunteers share experiences about what is most important in a disaster and hopes disabilities to be more involved in decision making in the treatment of victims. Supriyadi suffered physical trauma, spinal fractures so use a wheelchair to move. Experience when an earthquake occurs, he has a basic self-rescue, then it could escape, but there are his children who were aged 1 year at that time, then Supriyadi save his son, he became earthquake victims. Currently, many countries that have ratified the CRTF and Sendai Framework, which is a joint agreement to reduce the risk of catastrophic risks. There are 3 points of Sendai Frmework, ie the threats, vulnerabilities and capacities. Disability is currently regarded as a vulnerability, Supriyadi hope each country involving disability opinion as input to determine policy. They also have the capability to reduce the risk of disaster. They are now involved in decision making and policy. It used to be only separated groups of children and gender segregation before.  But now, the existing data classified only age and gender. After Indonesia ratified the Sendai Framework, disability data collection has been done the appropriate form. However, our home work is how the business of international EMT team to be able to work together with the inclusion of persons with disabilities?
 

After Supriyadi’s sharing session, the next session of the group is split into 4 groups discussion: for Logistics, Coordination, Culture, Clinical cases with facilitator dr. Ali Haedar, SP. EM, dr. Cristrijogo Sumartono W, Sp. An, KAR, Alfrinna Hanny, MN, and dr. Surya Prananda Airlangga, Sp. An, M. Kes, KIC.
Some list of questions that raised during the discussion are:

• Is there a cultural shock when registration EMT International to Indonesia?
• If there are cultural differences, what to prepare?
• Does it need a permit if a male doctor checking female?
• Do customs check of EMT international drug arrivals?
• Is there a cultural prohibition if the foreign teams will help?

The results of the group discussions will be used for international EMT simulation which will be held tomorrow (Wednesday, July 27, 2016) with hundreds of health care workers and other volunteers from Indonesia and abroad.