logo2

ugm-logo

Blog

Reportase Sesi 2: Seminar Persiapan Rumah Sakit Dalam Penanggulangan Bencana

adib

Bom Sarinah Thamrin yang terjadi beberapa waktu lalu membuat salah satu RS di sekitar lokasi menerapkan Hospital Disaster Plan (HDP) yang sempat disusun sebelumnya. Bahkan, tiga hari sebelum terjadinya bencana bom (teror) ini, RS tersebut melakukan simulasi terror. Sehingga, terror Sarinah menjadi simulasi kedua bagi staf medis di RS tersebut. Mereka menyebut system komando saat bencana di RS-nya dengan nama White Code. Hal ini dituturkan oleh dr. Adib Abdullah Yahya, MARS (PERSI). Catatannya, penting untuk melakukan latihan atas HDP yang disusun suatu RS.

Apa yang harus disiapkan saat masa Response ini? Hal pertama yang harus dipikirkan ialah bagaimana sistem komando yang harus dilakukan seluruh pihak dalam penanggulangan bencana ini. lalu apa yang harus disiapkan uuntuk menyusun HDP? Pertanyaan ini terjawab dalam  sesi penyusunan dan penerapan HDP dalam Seminar Penerapan Hospital Disaster Plan di Rumah Sakit.

Materi dalam penyusunan HDP antara lain, kebijakan direktur, sistem komando, protap (SOP), dukungan administrasi, denah RS dan sekitar, fasilitas (pos komando saat bencana seharusnya ditaruh di depan RS, mudah diakses, dan ada sarana komunikasi), lalu kapasiitas darurat. Hal yang perlu dipahami bersama ialah HDP bukan untuk menghindari chaos, tapi memperpendek masa chaos tersebut, ungkap dr. dr.Hendro Wartatmo, SpB, KBD (Pokja Bencana FK UGM).

Saat bencana terjadi, harus ada disaster commander yang mengepalai seluruh kegiatan tanggap darurat atau penanganan pasien di suatu RS. Untuk RS yang kecil, disaster commander ini bisa dijabat orang lain, selain Direktur RS. Namun untuk RS besar dengan pasien yang sangat banyak, disaster commander-nya ialah direktur RS, ungkap dr. Adib Abdullah Yahya, MARS (PERSI). Adib menjadi pembicara kedua di sesi ini.

Saat penanggulangan bencana, harus menggunakan kartu tugas dalam penanganan pasien. Kartu tugas ini mencakup job action sheet, perlu diatur tanggung jawab masing-masing, perlu ditulis garis kewenangan yang jelas (lengkap, disimpan di posko dan bisa ditaruh di IGD), serta identifikasi personel yang akan bergerak saat penanggulangan bencana.

Catatan penting lainnya yang harus disiapkan antara lain: pusat komando, sistem komunikasi, manajemen lalu lintas, keamanan, pengunjung, sukarelawan, penerimaan korban, lokasi utama. Tim lapangan, daftar kontak, RS yang terisolasi dan training. Selain itu, harus ada peta Jawa, wilayah kejadian bencana, serta peta RS per ruangan atau bagian.

Hal lain yang perlu diperhatikan, perlu regulasi yang mengatur persediaan obat saat terjadi bencana. Dulu, persediaan obat semacam ini dianggap inefisiensi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan akhirnya menjadi temuan auditor. Kita perlu belajar dari pergudangan yang dimiliki tentara nasional Indonesia. Sekitar sepertiga dari gudang mereka diperhitungkan untuk masa-masa perang, antara lain suplai obat-obatan, amunisi, bahan makanan dan lain-lain (Wid).

Reportase Diskusi Outlook Manajemen Bencana Kesehatan Tahun 2016

Description: C:\Users\Madelinaani\Downloads\IMG_8865.JPG

Setiap  awal tahun Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan  rutin melaksanakan outlook kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Diskusi outlook manajemen bencana kesehatan tahun 2016 ini dimoderatori oleh Madelina Ariani, SKM, MPH. Diskusi diawali penyampaian refleksi dan outlook manajemen bencana oleh dr. Bella Donna, M.Kes selaku Kepala Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM. Bella menyampaikan bencana yang terjadi pada tahun 2015 lebih banyak disebabkan oleh bencana yang berhubungan dengan perubahan iklim seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Bencana kebakaran hutan merupakan bencana yang memiliki dampak paling parah. Kebijakan penanggulangan bencana sektor kesehatan tahun 2016 masih akan berfokus pada pengurangan risiko bencana sesuai dengan Sendai Framework.

Diskusi outlook kebijakan manajemen bencana kesehatan menghadirkan pembicara yaitu Danang Samurizal, ST dari BPBD DIY. Danang menyampaikan koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan pada fase pra bencana, sedangkan pada saat tanggap darurat yang berlaku adalah sistem komando. Danang menegaskan untuk menciptakan koordinasi yang bagus maka diperlukan sebuah perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Penanggulangan Bencana. Terkait dengan dana penanggulangan bencana, Danang menyampaikan dana on call memang terpusat di BNPB, sedangkan di daerah untuk penanggulangan bencana masuk dalam belanja tidak terduga. 

Pembicara kedua dr. Achmad Yurianto, Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Achmad menyampaikan berdasarkan hasil assessment kesiapsiagaan sektor kesehatan di 34 Kabupaten/Kota, masih banyak daerah yang belum siap. Untuk tahun 2016, sesuai dengan renstra kebijakan sektor kesehatan masih pada isu pengurangan risiko bencana. Pendekatan penanggulangan bencana yang digunakan oleh PPKK antara lain pendekatan faktor hazard, kerentanan masyarakat dan kemudian peningkatan kapasitas masyarakat. Selanjutnya, penanggulangan bencana dilaksanakan dengan pendekatan klaster kesehatan. untuk mengkoordinasikan semua kapasitas. Koordinasi akan lebih bagus jika dikumpulkan dalam satu klaster sehingga kapasitas terebut bisa berkolaborasi dengan baik.

Pembicara ketiga Rimawati, SH, M.Hum, Dosen Fakultas Hukum UGM itu menyoroti isu kebakaran hutan yang hampir terjadi setiap tahun yang meresahkan masyarakat juga negara tetangga. Perlu adanya sanksi tegas bagi pelaku pembakaran hutan. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi perdata, pidana dan sanksi administratif. Peran lintas Sektor-SKPD dalam penegakan hukum terhadap isu pengendalian kabut asap dapat berupaya preventif seperti sosialisasi, advokasi dan evaluasi dan dapat juga upaya represif dengan penegakan regulasi penanganan bencana.
dr Handoyo Pramusinto, Sp.BS selaku ketua pokja bencana menyoroti rencana penanggulangan bencana di daerah dan rumah sakit. Handoyo menyatakan bahwa dalam Permenkes No 64 Tahun 2013 mengatur peran kementerian kesehatan, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten dalam penanggulangan krisis kesehatan. Dalam Permenkes tersebut belum ada yang mengatur peran rumah sakit dan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan, Handoyo mengusulkan agar Permenkes dapat direvisi.

Description: C:\Users\Madelinaani\Downloads\IMG_8861.JPG


Pembicara terakhir adalah dr. Iskandar Leman dari Masyarakat penanggulangan Bencana di Indonesia. Iskandar menyampaikan bahwa sekarang kita fokus pada pengurangan risiko bencana dengan membentuk masyarakat yang tangguh bencana. Iskandar memandang sangat penting untuk memasukkan agenda penguatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Kementerian memiliki banyak program desa binaan, tetapi berjalan sendiri-sendiri sehingga program-program ini perlu diintegrasikan (Oktomi Wijaya).

 

Reportase PPGD Awam

Puskesmas Desa Talaga, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat.


C:\Users\Madelinaani\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P_20151216_113954.jpgC:\Users\Madelinaani\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P_20151216_140225.jpg

Dok. PKMK: Proses Praktek Triase Korban

Di sesi ini peserta diajak untuk dapat melakukan tindakan seperti yang sudah diberikan pada sesi pagi, mengenai triase, stabilisasi, dan pembidaian. Masyarakat diminta membawa peralatan yang ada di desa untuk pelatihan ini, seperti sarung, bambu, kain kerudung, dan karung beras. Peserta yang terdiri dari tenaga kesehatan di puskesmas dan masyarakat ini lah yang diharapkan nantinya dapat menjadi kader untuk mengajarkan kembali kepada warga mengenai pertolongan pertama kegawatdaruratan di masyarakat.

Telah ditentukan tujuh kasus yang akan diberikan kepada korban. Kemudian, kelompok lainnya bertugas menjadi petugas triase. Korban di sebar lalu kemudian petugas kesehatan dan masyarakat menolong korban sesuai dengan kegawatdaruratannya. Meski ini hanya simulasi, tetapi peserta serius dalam melakukan triase kepada korban. Meski didapatkan kekeliruan dalam menentukan tingkat kegawatdaruratan dana prioritas pasien, namun pada akhirnya peserta memahaminya melalui penjelasan instruktur.

C:\Users\Madelinaani\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P_20151216_142405.jpgC:\Users\Madelinaani\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P_20151216_142518.jpgC:\Users\Madelinaani\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P_20151216_142536.jpg

Dok. PKMK: Praktek Pembidaian

Selanjutnya, peserta diajak untuk mempraktekkan teknik pembidaian, teknik mengangkat korban, dan stabilisasi. Pada dasarnya seluruh peserta mampu untuk melakukan tindakan penyelamatan korban. Yang dirasakan sulit bagi peserta mengenai mengangkat korban, faktor kebiasaan yang masih salah dalam mengambil atau mengangkat beban menjadi penyebabnya. Masih banyak peserta yang mengangkat menggunakan otot pinggung ketimbang otot kaki atau betis yang benar.

C:\Users\Madelinaani\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P_20151216_153306.jpg

Dok. PKMK: Penutupan

Kegiatan kali ini diakhiri dengan pengarahan dan refleksi dari Kepala Puskesmas Desa Talaga, Beliau memberikan catatan bagi masukan dari narasumber dan pengalam hari ini kaitannya dengan persiapan bencana dan wacana berkembangnya puskesmas menjadi puskesmas perawatan pada tahun 2016. Baik sarana prasarana, perlatan, dan kapasitas SDM harus ditingkatkan untuk hal ini. Penutupan diakhir dengan foto bersama.


Reportase oleh Madelina Ariani

Reportase:

Pembukaan Pameran Ilmiah Manajemen Bencana Kesehatan di Indonesia

Lobby Auditorium Fakultas Kedokteran UGM

Senin, 2 November 2015


 

0--suasana

Dok. PKMK: Suasana pembukaan pameran Imiah manajemen bencana kesehatan FK UGM

Pameran Ilmiah Manajemen bencana kesehatan merupakan kegiatan rutin yang  dilaksanakan di Fakultas Kedokteran UGM bekerjasama dengan Pokja Bencana FK UGM dan Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM. Pembukaan Pameran ilmiah Manajemen Bencana Kesehatan diawali dengan sambutan oleh Ketua Pokja Bencana FK UGM, dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan pameran ini adalah untuk mendukung kegiatan perkuliahan  blok 4.2 “Sistem Kesehatan dan Manajemen Bencana”. dr. Handoyo merasakan bahwa pameran tahun ini mengalami kemajuan dari pameran tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dari FK UGM yang mendanai pameran ini.

Sambutan kedua disampaikan  oleh Ibu Putu Eka Andayani, SKM, M.Kes, sekretaris Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan (PKMK FK UGM).  Dalam sambutannya beliau  menyampaikan bahwa ada kemajuan dalam pameran kali ini dari pada tahun sebelumnya.  Beliau berharap kegiatan pameran yang rutin dilaksanakan ini bermanfaat buat mahasiswa dalam mendukung proses pembelajaran. Beliau menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Kedokteran UGM, Pokja Bencana, divisi manajemen bencana PKMK FK UGM berserta seluruh pihak yang telah mendukung sehingga terlaksananya pameran ini.

Sambutan Ketiga diberikan oleh dekan FK UGM, Prof. Dr.dr. Teguh Aryandono, SpB(K)Onk. Dalam sambutannya beliau merasakan bahwa rasanya baru kemare n pameran ilmiah manajemen bencana dilaksanakan, tidak terasa begitu cepat sudah pameran lagi. Apa makna dari semua ini, bahwa pameran bencana merupana suatu agenda rutin yang dilaksanakan secara baik dan berhasil. Beliau berharap dengan adanya pameran ilmiah manajemen bencana ini bermanfaat bagi mahasiswa, mahasiswa memanfaatkan pameran ini untuk memperdalam pengetahuan tentang penanggulangan bencana.

Setelah sambutan, dekan FK UGM didampingi ketua Pokja Bencana FK UGM, Sekretaris PKMK FK UGM beserta kepala divisi manajemen bencana FK UGM memotong pita sebagai tanda dibukanya pameran ilmiah manajemen bencana kesehatan di Indonesia. Setelah pemotongan pita, Dekan FK UGM berkeliling menuju stand Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC),  PK MKM FK UGM dan Tim Bantuan Medis Mahasiswa FK UGM, serta PMI.

Reportase Sesi 1

Workshop Klaster Kesehatan dan Transportasi dalam
Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Ende

Senin, 12 Oktober 2015
Hotel Grand Wisata Ende

sesi-1-klaster-transportasi

Dok. PKMK: (dari kiri) Pembicara Dinas Kesehatan Kab. Ende, BPBD Kab.Ende, Fakultas Teknik UGM, Fakultas Kedokteran UGM, dan Moderator dari Fakultas Kedokteran UGM

Pembaca sekalian, menarik sekali bahasan sesi 1 ini. Dari sesi 1 kita mendapat paparan mengenai situasi bencana di Kabupaten Ende serta bagaimana koordinasi untuk layanan kesehatannya. Dalam kesempatan ini, empat pembicara yang dihadirkan berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Badan PenanggulanganBencana Daerah Kabupaten Ende, Bidang Transportasi dari Fakultas Teknik UGM, dan Bidang Kesehatan dari Fakultas Kedokteran UGM.

Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Sislawus Bendu dari Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK) Kabupaten Ende. Sislawus menyampaikan bahwa ancaman krisis kesehatan dari penyakit dan terdampak bencana alam tinggi di Ende. Mereka sudah pernah mengalami dampak banjir, tanah longsor, dan wabah penyakit dalam lima tahun ini. Memang belum ada koordinasi yang resmi dengan badan di luar dari kesehatan, tetapi dalam struktur internal antar bidang di dinas kesehatan sudah melakukan kerjasama.

BPBD Kabupaten Ende diwakili oleh sekertaris, Agustinus memaparkan beberapa kegiatan BPBD selama ini, seperti simulasi dan pelatihan. Hal yang menjadi tantangan kerja BPBD selama ini adalah paradigma mengenai bencana dan musibah. Banyak kejadian yang sebenarnya musibah tetapi harus ditanggulangi BPBD karena masyarakat menginginkan hal tersebut. Inilah yang menjadi salah satu tantangan sosialisasi peran BPBD dalam penanggulangan bencana di daerah.

Pertanyaannya, bagaimanakah koordinasi layanan kesehatan selama ini yang dirasakan oleh BPBD dengan sektor kesehatan? Menarik sekali menyimak jawaban BPBD yakni masih belum ada kesamaan persepsi mengenai istilah bencana dan krisis kesehatan, belum ada rencana kontijensi yang dibuat bersama-sama, dan selama ini koordinasi layanan kesehatan hanya dilakukan pada saat respon.

Pembaca sekalian, setelah menyimak bahasan Dinas Kesehatan dan BPBD akhirnya kita mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan koordinasi layanan kesehatan terkait bencana di Kabupaten Ende. Evaluasinya adalah koordinasi telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan BPBD secara sederhana dalam bentuk kerjasama pelatihan. Ke depannya, Dinas Kesehatan dan BPBD merasa butuh untuk melakukan kerjasama dan koordinasi untuk penanggulangan bencana.

Paparan dari pembicara lokal di atas melengkapi rasa ingin tahu kita mengenai kesiapsiagaan daerah Kabupaten Ende dalam penanggulangan bencana. Selain itu, dapat kita identifikasi juga apa saja kebutuhan mereka dalam pengembangan klaster kesehatan dalam penanggulangan bencana.

Pembicara selanjutnya berasal dari UGM, Joko Murwono dari bidang transportasi Fakultas Kedokteran UGM. Paparan Joko lebih mengenai bahaya gempa, bangunan dan retakan. Joko juga menjelaskan mengenai jalur evakuasi, jalan, dan transportasi. Memang jika kita ingin ideal maka akan banyak konsekuensinya antara lain anggaran dan pembangunan tetapi ini mau tidak mau harus dikoordinasikan bersama untuk kebaikan Kabupaten Ende.

Terakhir, Bella Donna dari bidang kesehatan Fakultas Kedokteran UGM menjelaskan mengenai pentingnya sistem klaster kesehatan dibangun untuk Kabupaten Ende. Dalam paparannya, Bella juga menjelaskan mengenai tujuh klaster lainnya yang harus di bawah komando BPBD. Dalam kesempatan ini, juga menghimbau sekali agar momen seperti ini dapat dimanfaatkan untuk membangun koordinasi terutama untuk membangun klaster kesehatan.

Sulanto Saleh Danu juga dari bidang kesehatan Fakultas Kedokteran UGM berlaku sebagai moderator memberikan kesempatan kepada 5 penanya. Banyak cerita, usulan, dan pertanyaan dari peserta kepada empat pembicara. Ada saran untuk membangun sistem komunikasi tanggap darurat bencana, barangkali hal ini dapat mencontoh koordinasi program kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan oleh rumah sakit hingga puskesmas. Ada pertanyaan mengenai kapan kita akan mengeksekusi koordinasi dan kerjasama untuk klaster kesehatan di Kabupaten Ende ini.

Terakhir Sulanto Saleh Danu memberikan kesimpulannya bahwa Kabupaten Ende memerlukan kesiapan SDM yang masih banyak dan perlu dilatih. Menjawab pertanyaan siapa yang harusnya melakukan koordinasi maka yang menjadi koordinator adalah BPBD. Anggaran juga menjadi hal yang perlu kita pikirkan, pada saat apapun perlu tetap kita aanggarakan terutama untuk peingkatan kapasitas. Pemda juga harus terlibat dalam pengaturan pembangunan daerah.

Reportase oleh Madelina Ariani