MALANGRAYA.CO – Memasuki musim kemarau, Kabupaten Malang berstatus siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan. Status ini setidaknya bakal berlangsung hingga September 2024 mendatang. Bahkan, diperkirakan ada 20 desa yang terancam mengalami kekeringan.
Hal tersebut diutarakan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Sadono Irawan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Malang (Pemkab) diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.
“Mulai 7 Juli sampai 30 September 2024, status kita adalah siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan,” ujar Sadono.
“Penerbitan status itu berdasarkan rekomendasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait dari awal musim sampai dengan puncak kemarau, termasuk surat edaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Provinsi Jawa Timur,” sambung dia.
Karena SK siaga sudah terbit, lanjut Sadono, maka BPBD Kabupaten Malan akan melakukan kegiatan pemantauan dan monitoring di daerah rawan kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, juga menyiapkan sumber daya, baik personel maupun peralatan.
“Segala bentuk peralatan untuk mendukung kegiatan penanganan kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan sudah disiapkan mulai saat ini. Pemerintah daerah juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan,” tambah dia.
Tanda-tanda kekeringan sudah mulai terlihat di sejumlah wilayah. Pihaknya pun memperkirakan puncak musim kemarau akan berlangsung pada Agustus hingga September 2024.
Dijelaskan Sadono, setidaknya ada 20 desa di Kabupaten Malang yang akan dilanda kekeringan. Mereka tersebar di enam kecamatan, yakni Singosari, Jabung, Sumberpucung, Kalipare, Donomulyo, dan Sumbermanjing Wetan.
“Terbanyak yang berpotensi mengalami kekeringan adalah Sumbermanjing Wetan, dengan 11 desa,” kata dia.
Meski berstatus siaga, menurut Sadono, ancaman kekeringan pada tahun ini diprediksi tidak separah tahun 2023 lalu. Pasalnya, tahun lalu juga ada fenomena El Nino yang membuat cuaca semakin kering.
“Tahun lalu, BPBD memasok sampai 400 ribu liter untuk 20 desa, dengan perhitungan satu desa biasanya membutuhkan 10 sampai 20 ribu liter air bersih. Distribusi berlangsung sejak September sampai Desember 2023,” pungkas Sadono.***