Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 - 2030 mengakui kesehatan di jantung manajemen risiko bencana (DRM) di tingkat kebijakan global. Lima tahun kemudian, telah menjadi katalisator perkembangan pesat bidang Kesehatan Darurat dan Manajemen Risiko Bencana (Emergency Disaster Risk Management/ Health EDRM) dengan memberikan mandat untuk membangun kemitraan serta meningkatkan penelitian ilmiah. Tonggak penting yang dicapai termasuk publikasi Kerangka EDRM Kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia, pengembangan Platform Tematik WHO untuk EDRM Kesehatan dan Jaringan Penelitian EDRM Kesehatan WHO, dan penerapan lebih lanjut prinsip-prinsip informasi kesehatan untuk DRM. Selain itu, para pelaku kesehatan di semua tingkatan terus terlibat dalam proses Kerangka Sendai dan memiliki peran kunci dalam pelaksanaan dan pemantauan yang diusulkan. Ada keuntungan signifikan yang diperoleh melalui kemitraan antara kesehatan dan DRM, namun hubungan tersebut bukannya tanpa tantangan. Banyak inisiatif nasional, regional, dan global terus beroperasi dengan kurangnya konsistensi dan keterkaitan untuk menanggapi seruan Sendai Framework untuk menanamkan ketahanan kesehatan dalam DRM, dan sebaliknya, menanamkan DRM dalam ketahanan kesehatan. Mengatasi rintangan ini penting, dan melakukannya akan menjadi penanda kunci keberhasilan kemitraan 10 tahun ke depan di bawah Kerangka Sendai. Artikel ini dipublikasikan pada 2020 di jurnal Nature Public Health Emergency Collection
Tahun ini merupakan kedua kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan meniadakan mudik lebaran di tengah pandemi demi mencegah lonjakan kasus COVID-19. Memang angka kasus COVID-19 di Indonesia perlahan - lahan sudah menunjukkan penurunan, namun saat ini jumlah kasus ini masih tergolong tinggi. Hal ini diperkuat dengan dilaksanakannya vaksin, kelonggaran masyarakat untuk taat protokol kesehatan semakin tinggi, ada pemahaman yang salah bagi beberapa masyarakat bahwa setelah mendapatkan vaksin tidak akan tertular COVID-19. Sementara vaksinisasi ini bukan serta merta “meredupkan” peredaran COVID-19, disiplin penerapan protokol kesehatan tetap harus berjalan. Artikel BBC News Indonesia pada 13 April, menuliskan bahwa merujuk data survei Kementerian Perhubungan pada Maret lalu, sebanyak 11% responden atau sekitar 27,6 juta orang menyatakan tetap akan melakukan mudik meski ada larangan dari pemerintah. Sosialisasi secara massif terkait larangan mudik ini akan dilakukan dan kepolisian juga menegaskan akan menindak tegas pelanggar larangan mudik.