Pandemi COVID-19 sudah berlangsung lebih dari enam bulan, bahkan di Indonesia jumlah pasien terus bertambah, dan belum ada tanda tanda untuk kurva epidemi turun (Kemenkes RI, 2020a). Pemerintah sudah berupaya sebaik mungkin untuk menerapkan kebijakan - kebijakan mitigasi, termasuk diantaranya pembatasan sosial.
Seluruh rumah sakit yang telah terakreditasi sudah pasti memiliki perencanaan penanggulangan bencana untuk rumah sakit atau Hospital Disaster Plan (HDP). Namun, karena nilai untuk HDP hanya 20 persen dan bisa lolos tanpa membuat perencanaan, tidak jarang rumah sakit hanya membuat dokumen dan tidak mensosialisasikannya ke seluruh staf. Hal yang kerap menjadi masalah, ketika terjadi bencana rumah sakit mengabaikan kembali dokumen perencanaannya. Siapa yang sudah ditunjuk sebagai komandan, siapa yang akan bertugas secara operasional, bidang data informasi mengurusi apa dan bagaimana analisis risiko rumah sakit sebelumnya untuk perencanaan surge hospital menghadapi lonjakan kasus, bagaimana komunikasi lintas sektor dan sebagainya.