logo2

ugm-logo

BNPB Paparkan Kebutuhan Mendesak Pengungsi Banjir Sultra

Seorang anak menangis di depan rumahnya yang terendam banjir di Desa Laikandonga, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin (17/6/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis kebutuhan pengungsi bencana banjir di Sulawesi Tenggara (Sultra). Pengungsi masih memerlukan perlengkapan logistik, penyediaan air bersih, hingga mandi cuci kakus (MCK).

Kasubdit Pengembalian Hak Pengungsi Kedeputian Penanganan Darurat BNPB Budhi Erwanto mengatakan, 7.963 kepala keluarga (KK)/30.226 jiwa pengungsi tersebar di titik pengungsian. Selain itu, ia menyebut masih terdapat pengungsian mandiri di sepanjang jalan poros Konawe-Kendari Wonggeduku dan Pondidaha.

"Hingga per Senin (17/6), kebutuhan mendesak pengungsi adalah sandang, selimut, tikar, logistik, obat-obatan, kelambu, genset, alat komunikasi untuk daerah terisolir (HT), penyediaan air bersih, MCK darurat," katanya saat dihubungi, Selasa (18/6).

Meski masih memerlukan kebutuhan mendesak, ia mengklaim pemerintah tidak lepas tangan.

Ia menyebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe bersama OPD, TNI/polri, relawan melakukan distribusi logistik di delapan kecamatan dan delapan desa dengan menggunakan angkutan darat, berjalan kaki dan perahu karet. BNPB juga memberikan bantuan berupa selimut 1.750 lembar, matras 700 lembar, family kit 50 paket, kids ware 30 paket, tenda gulung 30 unit. Kemudian pelayanan kesehatan (YanKes) Kabupaten Konawe beserta relawan untuk warga terdampak melakukan pelayanan kesehatan secara rutin di semua titik lokasi bencana dan pengungsian.

"Jadi logistik dan kebutuhan cukup tersedia," ujarnya.

Curah hujan di lokasi bencana mulai berkurang. Tim petugas terus berupaya menyisir dan memulihkan akses. Ia menyebut tim SAR TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan bencana menyisir lokasi Kecamatan Latoma melalui jalur sungai dengan menggunakan perahu karet mesin 40pk.

Dinas PU Kabupaten Konawe, Balai Besar Wilayah Sungai, dan jalan dan pihak swasta di Konawe untuk mengoptimalkan alat berat di Kabupaten Konawe. Tim Balai Jalan dan Irigasi Wilayah IV telah berupaya menimbun jalan yang terputus di Jembatan rahabangga.

Ia menambahkan, diusahakan tiga-empat hari sudah dapat difungsikan tetapi dengan kapasitas berat maksimal enam ton. Kemudian alat berat sebanyak satu unit dikerahkan oleh Dinas PU Kabupaten Konawe.

 

Pemerintah Siapkan PKH Bagi Korban Bencana yang Jatuh Miskin

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menyanyikan mars Program Bantuan Harapan (PKH) saat acara Penyaluran Bantuan Sosial PKH dan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gor Dadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (11/4/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi korban bencana yang jatuh miskin akibat bencana seperti korban banjir di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Hal itu akan menggantikan peserta PKH yang sudah mandiri.

"Pemerintah telah menetapkan jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH 10 juta, tentu ada yang keluar. Mereka yang telah keluar dari PKH akan diisi peserta baru," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat di Jakarta, Ahad (16/6).

Pemerintah menargetkan sebanyak 800 ribu KPM PKH tergraduasi atau keluar dari kepesertaan program pada 2019 yang dapat diisi peserta baru. Ia menambahkan dalam PKH terdapat program PKH adaptif yang berfungsi untuk mengakomodasi korban bencana alam menjadi peserta PKH baru.

"Salah satu penerimanya yaitu para korban bencana atau kejadian luar biasa dan jatuh miskin yang kami sebut PKH adaptif," ujarnya.

Namun, katanya, korban banjir tersebut tetap akan menjalani verifikasi yang ketat untuk memastikan kelayakan mereka menjadi peserta PKH. Untuk memastikan korban bencana layak mendapatkan PKH, kata dia, pendamping PKH akan melakukan pendataan dan verifikasi secara ketat.

"Pendamping akan melakukan pendataan, mencatat mereka yang menjadi korban lalu disesuaikan dengan kriteria keluarga tidak mampu," katanya.

Pendamping di daerah yang terkena bencana, kata dia, harus bekerja sama dengan dinas terkait guna memastikan apakah korban tersebut benar-benar layak mendapatkan PKH. Hal itu untuk memastikan pemberian bansos tersebut tepat sasaran.

"Setelah diverifikasi dan mereka yang jatuh miskin karena kehilangan aset akibat terkena bencana alam seperti banjir bandang memungkinkan untuk menjadi penerima PKH baru," katanya.

Penerapan PKH adaptif tersebut pernah dilakukan pemerintah terhadap 13 ribu keluarga yang terdampak bencana erupsi Gunung Sinabung pada 2018.

 

More Articles ...