logo2

ugm-logo

Aktivitas Pertambangan Batu Bara Berkontribusi Besar Terhadap Dampak Bencana Banjir

RMOLBengkulu. Pasca Bencana alam yang melanda Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu banyak menimbulkan tanda tanya besar prihal dibalik bencana alam ini sendiri.

Gelaran diskusi bersama Kanopi Bengkulu dengan SMSI Bengkulu ini menjawab siapakah yang bertanggung jawab akan hal ini

Ali Akbar selaku Direktur Kanopi Bengkulu menyebutkan bahwa ini adalah banjir dengan korban terbesar dalam sejarah Bengkulu dan ini bentuk bahwasanya daya tampung lingkungan sudah semakin kritis dan kalau melihat Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat jelas bagaimana porak-porandanya DAS Bengkulu ini

"Kanopi melihat negara salah urus. Point pentingnya adalah kita tegaskan bagaimana menyelamatkan DAS yang sebenarnya bermuara pada penyelamatan manusia dan juga menyelamatkan sumber-sumber kehidupan,: kata Ali kepada RMOLBengkulu, Rabu (8/5).

Ia juga menjelaskan berdasarkan data yang Kanopi punya, tambang batu bara punya  sekitar 19 ribu Hektare dan itu dimiliki oleh 8 perusahaan dan itu semua berada di DAS Bengkulu.

"Kita liat,  sebenarnya jarak atau panjang sungai di Provinsi Bengkulu ini relatif pendek dan paling panjang sekitar 112 Km dan paling pendek ada di bawah 40 Km," sambungnya.

DAS Bengkulu sendiri sebenarnya berada di jarak sungai yang pendek. Apa yang terjadi di hulu mudah sekali sampai ke muara. Dan itu yang menyebabkan Kota Bengkulu merupakan Kota yang langganan akan bencana banjir.

"Itu disebabkan akibat aktivitas tambang batu bara yang kita lihat ," singkat Ali.

Angka 19 ribu hektare dari total DAS itu ada sekitar 92 ribu hektare atau kalau di petakan ada sebanyak 51.945 hektare dan itu semua merupakan fakta yang nyata bahwasannya aktivitas pertambangan batu bara bekontribusi besar terhadap dampak bencana banjir. [ogi]

Pemerintah Diminta Tingkatkan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekontruksi Bencana

Pemerintah Diminta Tingkatkan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekontruksi Bencana

RMOL. Besarnya biaya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah daerah Indonesia menguras keuangan negara hingga mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.

Terkait persoalan itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran bencana tahun 2019, terutama yang digunakan untuk tahap pemulihan yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Mengingat anggaran cadangan untuk bencana pada tahun 2018, mengalami defisit sebesar Rp 650 miliar dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN 2018), sebesar Rp 6,5 triliun," kata Bamsoet sapaan akrabnya di Gedung  DPR, Senayan, Rabu (8/5).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga diminta meningkatkan mitigasi, terutama kepada masyarakat di daerah-daerah yang rawan terjadi bencana, hal itu dilakukan guna meminimalisir adanya korban jiwa dan bertambahnya kerugian ekonomi negara.

Untuk itu, politisi Golkar ini mendesak pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki drainase, tata ruang, serta aliran sungai yang bermasalah di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat meminimalisir terjadinya bencana sekalipun cuaca yang ekstrem.

Bamsoet juga menghimbau masyarakat agar selalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, seperti dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan alih fungsi lahan tanpa izin, dan tidak melakukan penebangan liar.

"Mari kita bersama-sama menjaga ekosistem, agar dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya bencana seperti banjir, longsor, ataupun kebakaran hutan," kata Bamsoet

More Articles ...