TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Wakil Ketua Presedium Dewan Kehutanan Nasional, Glorio Sanen mengharapkan pemerintah melakukan langkah penanggulangan akibat bencana banjir yang tejadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Landak.

"Tentunya penanggulangan pasca bencana secara holistik atau secara utuh. Misalnya penyakit yang disebabkan setelah bencana banjir, karena dalam undang-undang bencana itu ada tiga tahapan yang harus dilakukan," ujarnya di Ngabang pada Rabu (6/9/2017).

Menurut Glorio, sekarang ini kesannya tanggap daruratnya memang cepat. Tapi efek setelah bencana juga harus dipikirkan.

Sedangkan jika berbicara masalah pencegahan, pemerintah dalam hal ini BPBD punya catatan kenapa bencana terjadi dan punya sumber. Misalnya aliran sungai sudah tidak bagus, atau jangan-jangan daya serap air sudah lemah.

"Intinya hal-hal yang bisa dicegah, karena perbuatan atau karena kebijakan bisa dicegah. Cuma kalau murni bencana alam ya tidak bisa, misalnya hujannya deras berminggu-minggu tentu tidak bisa kita tolak banjirnya. Walau pun tata kelola baik," tuturnya.

Maka dari itu, untuk masalah pencegahan pihaknya hanya mendorong kebijakan pemerintah yang lebih ramah lingkungan.

"Intinya kita serahkan ke BPBD, dan mereka punya tim untuk melihat apa penyebab bencana itu terjadi," ungkapnya.

Dengan demikian Glorio menegaskan, masalah penanggulangan pasca bencana harus dilakukan secara holistik. Seperti di sektor pertanian yang pangan-pangan rakyat terendam atau berpotensi gagal panen. Kemudian dari aspek kesehatan, infrastruktur, pendidikan.

"Maksudnya dikerjakan secara holistik dengan melihat secara utuh peristiwa tersebut. Sebab apakah kalau air surut setelah banjir masalah itu selesai, tentu tidak. Jadi penaggulangan pasca bencana jauh lebih penting," pungkasnya.

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua menilai sampai hari ini masalah koordinasi dan pemanfaatan sumber daya, dalam penanggulangan bencana alam masih belum terpecahkan.

Hal tersebut ditegaskan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty saat workshop pengurangan risiko bencana pada lingkungan kerja, di Jayapura, Selasa (5/09/2017).

Disampaikannya pertemuan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman mengenai penanggulangan bencana alam, sangat penting dilakukan mengingat bencana bisa kapan saja terjadi dan di mana saja.

"Instansi dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota bisa duduk bersama membicarakan hal-hal teknis terkait dengan penanganan bencana alam di wilayah Papua," ucapnya.

Menanggapi itu, Elia Loupatty meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayahnya meningkatkan koordinasi dengan stakeholder lainnya.

"Saya sarankan kepada petugas BPBD untuk melakukan latihan seolah-olah sedang terjadi bencana dan bagaimana penanganannya, petugas BPBD pun harus siap siaga 24 jam," ucapnya.

Dia menambahkan, pemerintah provinsi Papua telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar mendukung penanganan bencana selama 2017 untuk semua jenis bencana.

Kepala BPBD Provinsi Papua Welliam Robert Manderi mengaku, dalam penanggulangan bencana terkadang mengalami kekurangan sarana pendukung, seperti kekurangan mobil ambulans, mobil toilet, water treatment serta togar light.

"Dapat dibayangkan jika suatu daerah yang terkena bencana tak memiliki lembaga yang menanganani penanggulangan bencana. Hal inilah yang kita harap bisa menjadi perhatian pihak pemerintah kabupaten untuk bisa melaksanakan perintah UU itu," kata Welliam. (*)