Jakarta (ANTARA News) - Sudah seharusnya penanggulangan bencana di Indonesia sebagai negara yang sangat rawan terhadap bencana alam mulai menyertakan teknologi dalam penanganannya.

Negara Indonesia yang berada di lingkaran cincin api memiliki risiko berbagai bencana mulai dari gempa bumi, longsor, erupsi gunung berapi, hingga tsunami.

Pada tahun 2018, Indonesia mengalami bencana gempa bumi besar, yakni yang terjadi di Lombok Nusa Tenggara Barat dan Palu Sulawesi Tengah hingga melumpuhkan kedua daerah tersebut.

Salah satu kebutuhan dasar yang sangat mendesak pada kedua daerah tersebut pascabencana ialah air minum. Gempa bumi magnitudo 6,9 di Lombok dan magnitudo 7,4 di Palu memadamkan sumber listrik dari PLN dan masyarakat kesulitan air minum.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menawarkan inovasi dalam memenuhi kebutuhan air minum di tengah bencana dengan teknologi penyaringan air baku menjadi air siap minum.

BPPT menamakan teknologi tersebut Mobile Arsinum (Air Siap Minum), yakni mesin yang bisa menyuling berbagai sumber air baku menjadi air siap minum yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat saat di kondisi darurat pascabencana.

Direktur Pusat Teknologi Lingkungan BPPT Rudi Nugroho menjelaskan Arsinum dirancang untuk memproduksi air siap minum dari berbagai air baku mulai dari air hujan, air sumur, air PDAM, air danau, air sungai dan bahkan air payau.

Mesin pengolah air baku tersebut ditempatkan di atas mobil dobel gardan untuk memudahkan menjangkau lokasi sulit saat terjadi bencana.

Untuk bisa mengoperasikan seluruh pipa Arsinum untuk bekerja memerlukan tenaga listrik maksimal 2.000 watt. Setiap satu jam pengoperasian Arsinum dapat menghasilkan air siap minum sebanyak 400 liter.

BPPT telah mengirimkan mobil Arsinum ke Lombok saat pascabencana pertengahan tahun 2018 dan menghasilkan 50 ribu liter air siap minum untuk kebutuhan masyarakat selama satu bulan. Mobil Arsinum yang berkeliling di Lombok menggunakan air baku dari sumur saat beroperasi.

"Jika satu orang butuh air minum dua liter per hari maka, maka 4.000 liter air siap minum bisa mencukupi kebutuhan 2.000 orang," kata Rudi.

Rudi memaparkan teknologi yang digunakan pada Arsinum termasuk teknologi tinggi dengan penggunaan pompa air baku, filter bertekanan, filter mangan zeolit, filter karbon aktif, catridge filter, sterilisator ultra violet dan ozon generator. 

Mobil tersebut juga dilengkapi dengan panel surya sebagai sumber listrik alternatif apabila pasokan listrik dari PLN di daerah bencana belum pulih. Total listrik yang diserap melalui panel surya itu bisa mengoperasikan mesin selama enam jam.

Setelah Lombok, Mobil Arsinum juga diberangkatkan ke Palu pascabencana gempa dan likuifaksi yang melanda daerah Sulawesi Tengah akhir tahun ini hingga awal Januari 2019.

Rudi menjelaskan bahwa pengiriman Mobil Arsinum ke daerah bencana di Lombok dan Palu sekaligus menjadi uji lapangan bagi inovasi tersebut untuk kemudian diperkenalkan pada penggunaan yang lebih masif.

Deputi Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam BPPT Hammam Riza berpendapat penggunaan teknologi Mobil Arsinum bisa digunakan secara masif dalam penanggulangan di setiap kejadian bencana.

Lebih lagi, Mobil Arsinum diterapkan dapat digunakan tidak hanya sekadar pada penanggulangan bencana, melainkan untuk memenuhi kebutuhan air di daerah Indonesia yang kerap mengalami kekeringan.

Hammam berpendapat teknologi Mobil Arsinum bisa digunakan oleh instansi maupun kementerian-lembaga yang berkaitan dengan kebencanaan atau kebutuhan dasar air minum di daerah-daerah sulit air.

Rudi mengungkapkan biaya untuk membuat satu unit Mobil Arsinum mencapai Rp1,2 miliar. Angka tersebut sudah termasuk harga mobil sebesar Rp460 juta yang mengangkut mesin Arsinum.

"Diharapkan nanti kementerian bisa mengadopsi sistem yang kami kembangkan di bppt, jika nanti begitu ada bencana bisa tanggap membantu masyarakat yang terdampak bencana," kata Rudi. 

sumber: antara

JAKARTA - Pemerintah meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan atau mencurigai secara berlebihan terhadap tawaran pinjaman bagi bencana alam senilai hingga USD1 miliar atau sekitar Rp15 triliun dari World Bank (Bank Dunia).

Menurut Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Schneider Siahaan pinjaman jangka panjang hingga USD1 miliar atau sekitar Rp15 triliun itu serupa pinjaman darurat atau siaga.

“Bentuk pinjamannya namanya Catastrophic Deffered Drawdown Option (Cat DDO). Jadi sifatnya standby loan yang ditarik ketika trigger atau pemicu terpenuhi yakni saat bencana alam terjadi. Jadi bisa ditarik ketika triggernya terpenuhi,” tuturnya, Senin (10/12/2018).

Bahkan, lanjutnya, meski terjadi bencana sekalipun tidak serta merta pinjaman tersebut harus diambil karena pemerintah menilai kas negara masih mampu menanggung ketersediaan dana akibat musibah bencana alam.

“Sekali lagi, sifat pinjaman ini serupa pinjaman darurat. Tidak menggunakan jaminan. Jika pinjaman tidak ditarik maka tidak menjadi utang baru bagi pemerintah Indonesia. Jadi tawaran pinjaman World Bank itu bukan komitmen utang baru,” tegas Schneider.

Kementerian Keuangan menegaskan ajang Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali yang sukses digelar beberapa waktu lalu tidak menghasilkan satu pun komitmen pinjaman baru bagi Indonesia.

Tawaran pinjaman saat terjadi bencana alam bagi Indonesia menjadi perbincangan setelah disampaikan oleh CEO World Bank Kristalina Georgieva pada Pertemuan Tahunan IMF-World Bank. Tawaran pinjaman diberikan untuk membantu pemulihan dan rekonstruksi daerah yang terdampak bencana alam, termasuk bagi korban gempa di Lombok dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Bantuan pinjaman akan dicairkan sesuai permintaan pemerintah Indonesia. Bantuan pendanaan itu juga melengkapi hibah yang sebelumnya diberikan senilai US$5 juta atau sekitar Rp75 miliar untuk asistensi teknis dalam perencanaan terperinci untuk menjamin pemulihan pasca rekonstruksi dan melibatkan masyarakat.

Paket bantuan tersebut dapat mencakup dana transfer tunai (cash transfer) ke 150 ribu keluarga termiskin yang terdampak selama enam bulan hingga setahun. Penguatan sistem perlindungan sosial yang dirancang untuk mendukung perekonomian lokal dan penyerapan tenaga kerja selama fase pemulihan.

Selain itu, bantuan juga diberikan untuk menghindari kerusakan jangka panjang pada sumber daya manusia maupun program pemulihan darurat baru untuk membiayai pembangunan kembali fasilitas publik dan aset infrastruktur penting, seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan tol, dan infrastruktur untuk pasokan air.

Bantuan pinjaman ini juga dapat memperkuat upaya pengawasan dan sistem peringatan dini dan membantu pembiayaan untuk rekonstruksi perumahan serta infrastruktur dan fasilitas di lingkungan tempat tinggal.