A new study shows nearly 4,000 buildings in Victoria are at risk of complete damage from a major earthquake.

It’s only the second such analysis — after one by the District of North Vancouver in 2015 — conducted recently by communities in southwestern B.C. which are beginning to grapple with increasing scientific knowledge that a major earthquake will be devastating.

While Victoria has responded to the study by expanding a program to seismically upgrade heritage buildings, it will only add 60 buildings to an eligible pool now totalling 222, and which accounts for only five per cent of the buildings identified at significant risk in the study.

Following the release of the study, Victoria city councillor Geoff Young noted it was going to be a long and sometimes painful process readying the city, the province’s capital, for a big earthquake.

BANGLI,  – Pemerintah Kabupaten Bangli kini tengah berupaya menyiapkan lahan yang aman untuk merelokasi warga korban bencana alam yang selama ini tinggal di kawasan zona merah bencana. Rencananya para warga korban bencana tersebut akan direlokasi ke lahan hutan milik pemerintah yang ditukar guling dengan lahan milik warga yang terkena bencana.

Selain menyiapkan lahan, Pemkab Bangli rencananya juga bakal membantu pembangunan rumah untuk korban bencana alam yang sebagian biayanya diambil dari sumbangan para donatur.

“Kalau pindah ke daerah hutan hukumnya harus ada pengganti satu kali tiga. Satu are tanah hutan nanti ditukar dengan 3 are tanah milik warga. Tanah yang akan dibanguni rumah di tempat yang rawan diserahkan ke pemerintah, nanti pemerintah akan membebaskan hutannya,” jelasnya.

Meski sudah mendapat izin untuk memanfaatkan lahan hutan sebagai tempat merelokasi warganya, namun rencananya Bupati Made Gianyar akan menawarnya kembali. “Kita akan tawar. Karena ini bencana bukan untuk kepentingan bisnis, kita akan tawar 1-1 (satu are tanah hutan ditukar dengan satu are tanah milik warga yang terkena bencana),” ujarnya.

Kalau nantinya tidak disetujui menukar 1-1 dan hanya disetujui 1-2, maka pihak Pemkab nantinya akan berupaya mencarikan satu are lagi untuk pengganti lahan hutan milik Pemerintah.

“Mengenai lokasi lahan hutannya sejauh ini belum ada kepastian. Tim masih turun. Yang jelas lahan hutan yang akan kita mohonkan adalah lahan hutan yang tidak masuk zona merah. Kita targetkan penyiapan lahan termasuk pembangunan rumah untuk korban bencana selesai dalam waktu empat bulan,” tegasnya. (dayu rina/balipost)

Bupati Bangli I Made Gianyar saat ditemui di Posko Utama Tanggap Darurat di Kantor Camat Kintamani, menjelaskan, pasca status tanggap darurat dicabut, pihaknya sempat melakukan pertemuan dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika Sabtu lalu.

Pemprov Bali sangat memberikan perhatian besar terhadap bencana alam di Bangli dengan membantu memfasilitasi pemulihan kondisi korban, infrastruktur jalan, serta jembatan yang rusak akibat bencana alam. Hal itu dilakukan agar perekonomian masyarakat yang beberapa lebih dari sepekan terakhir tersendat akibat bencana bisa segera pulih, katanya, Minggu (19/2).

Gianyar mengatakan, dalam pertemuan itu dibahas juga soal rencana perelokasian warga korban bencana yang selama ini tinggal di kawasan zona merah bencana ke tempat yang lebih aman.

sumber: BALIPOST.com