BANGLI, BALIPOST.com- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, mengunjungi korban bencana alam tanah longsor di Desa Songan Kintamani, Bangli, Senin (13/2). Selain meninjau langsung lokasi longsor di Banjar Bantas, Mensos dalam kesempatan tersebut juga memberikan sejumlah bantuan kepada korban luka dan ahli waris korban meninggal.
Kedatangan Mensos Khofifah Indar Parawansa bersama sejumlah pejabat di Kementerian Sosial disambut Wabup Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Dandrem Kolonel Inf. Nyoman Cantiasa, Dandim Bangli Letkol Inf. Susanto Lastua Manurung, Kapolres dan sejumlah pejabat Pemkab Bangli dan masyarakat setempat.
Sebelum meninjau lokasi longsor di Banjar Bantas, Mensos menyempatkan diri mengecek logsitik dan meninjau langsung kondisi dapur umum serta tenda pengungsian yang lokasinya tak jauh dari setra adat setempat.
Kedatangan Mensos Kofifah menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya terhadap masyarakat yang menjadi korban bencana alam di Kintamani. Dalam kesempatan tersebut Mensos meminta masyarakat untuk sabar dan tabah atas musibah yang terjadi.
Mensos menyatakan bahwa belakangan ini Indonesia mendapat banyak ujian bencana alam seperti banjir dan longsor. Atas kondisi itu pihaknya meminnta langkah antisipasi kini harus lebih ditingkatkan.
Program kampung siaga bencana yang di inisiasi Kementerian Sosial harus dibangun dan dikuatkan kembali supaya masyarakat yang ada di daerah-daerah rawan bencana bisa lebih waspada.
Mensos mengatakan, sebagaimana hasil kajian dari asesor bahwa wilayah di kaldera Kintamani yang sebagian besar berupa lereng, masuk dalam kategori zona merah. Sehingga dibutuhkan kehati-hatian dan kewaspadaan masyrakat untuk tetap menjadikan kawasan tersebut sebagai lahan berproduksi dan hunian.
“Ketika sudah kita lihat ada longsoran tanah yang akhirnya menimbulkan korban termasuk juga ada rumah yang tertimbun tentu akan dilakukan proses asesmen kembali, di titik mana yang masih bisa dilakukan untuk bercocok tanam dan hunian dan dititik mana yang memang sudah harus dibebaskan dari hunian,” jelasnya.
Sementara, kebutuhan logistik untuk korban bencana, Mensos mengatakan, dalam kondisi darurat seperti sekarang maka Bupati bisa mengeluarkan cadangan beras pemerintah (CBP) sampai 100 ton.
“Setiap kabupaten atau kota dimana ada bencana alam dan bencana sosial, dan sudah dikeluarkan SK darurat maka bupati/walikota bisa mengeluarkan CBP sampai 100 ton. Kalau yang 100 ton sudah terpakai maka bisa mengeluarkan SK dari gubernur bisa mengeluarkan cadangan beras 200 ton. Kalau yang 200 ton pun sudah habis baru mennggunakan SK menteri sosial. Pada dasarnya bahwa pada saat tanggap darurat tidak boleh ada masyarakat yang tidak tercukupi logistiknya,” tegasnya. (dayu rina/balipost)
