PURWOREJO (KRjogja.com) – Curah hujan yang cukup tinggi di awal tahun ini, mengakibatkan terjadinya berbagai bencana di wilayah Kabupaten Purworejo. Banjir, tanah longsor, dan jaringan irigasi rusak akibat tidak mampu menahan derasnya arus air. Cuaca ekstrem ini diperkirakan akan berlangsung hingga Februari mendatang.

“Informasi yang kami terima, hingga dua bulan kedepan curah hujan di Purworejo masih akan tinggi,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purworejo Drs Boedi Hardjono, Kamis (12/1). Akibat cuaca ekstrem ini lanjut Boedi Hardjono, di awal tahun ini sudah terjadi bencana di berbagai tempat meskipun tidak menimbulkan korban jiwa. Bencana juga nengakibatkan akses jalan dan sejumlah titik jaringan irigasi rusak.

Mensikapi kondisi ini Kodim 0708 Purworejo menyiagakan personilnya untuk membantu masyarakat dalam menghadapi setiap kejadian bencana. Termasuk jaringan irigasi akibat tanggul jebol, tertimbun longsoran dan lainnya. “Jaringan irigasi memiliki dampak jauh lebih luas, tidak hanya dirasakan warga setempat, tapi juga masyarakat daerah lain yang mengandalkan jaringan irigasi untuk kebutuhan pertanian,” kata

Komandan Kodim (Dandim) Purworejo Letkol (Inf) Aswin Kartawijaya. Kodim Purworejo lanjut Aswin Kartawijaya, telah menyiagakan anggotanya yang tersebar hingga tingkat desa (Babinsa), untuk membantu masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi bencana. (Nar)

SUNGGUMINASA - Keluarnya Kabupaten Gowa dari kepesertaan integrasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga menjadi perhatian Komisi IX DPR RI.

Anggota Komisi IX DPR RI asal Provinsi Sulawesi Selatan, Aliyah Mustika Ilham yang menangani masalah kesehatan, pun mempertanyakan langsung hal itu kepada Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan.

Pertemuan itu berlangsung di ruang kerja Adnan, Senin (9/1/2016).

"Kami ingin mengetahui langsung apa alasan Pemerintah Kabupaten Gowa memutuskan keluar dari kepesertaan integrasi BPJS kesehatan karena dengan adanya hal tersebut akan ada kecenderungan daerah lain ikut langkah yang diambil oleh Gowa," kata politisi Partai Demokrat ini.

Adnan lalu menjelaskan secara rinci jika peserta integrasi BPJS Kesehatan di Gowa sebanyak 119.601 jiwa dengan mendapatkan layanan fasilitas kesehatan kelas III sama dengan layanan kesehatan gratis yang dimiliki oleh Pemkab Gowa.

"Jika tetap dilanjutkan maka anggaran akan dobel padahal saat ini Pemkab Gowa kekurangan anggaran diakibatkan pemotongan DAK sebesar 220 milyar rupiah dari pemerintah pusat untuk membiayai program prioritas. Layanan kesehatan gratis dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tetap menjadi salah satu prioritas,” jelas Adnan.

Pemkab Gowa tidak lagi memperpanjang kepesertaan integrasi BPJS sejak 1 Januari 2017 sehingga bisa terjadi efisiensi anggaran. Apalagi sistem yang digunakan berbeda dengan kesehatan gratis yang menggunakan sistem klaim sedangkan integrasi BPJS menggunakan sistem pembayaran premi tiap bulannya.

Premi BPJS yang sama diseluruh Indonesia, juga dikritik oleh Bupati Gowa pasalnya tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) .

"Seharusnya besaran premi BPJS ditetapkan berdasarkan regional, berbeda premi di regional Jawa dengan Sulawesi. UMR di Jawa kan lebih tinggi dari pada di Sulawesi," tambah orang nomor satu di Gowa ini.

Penjelasan itu diapresiasi oleh Aliyah yang juga istri dari mantan Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin dan akan menjadikan bahan referensi Komisi IX DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI.

Kedatangan Aliyah turut didampingi Kader Demokrat Sulsel, Airin Nizar, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gowa, Asriady Arasy, Tenaga Ahli DPR RI, Charisma dan Baharuddin Hafid.

sumber: TRIBUN-TIMUR.COM