KABARMEGAPOLITAN.com – Kepala BMKG: anggaran peringatan dini cuaca ekstrem dan bencana akan dipertahankan. Di tengah efisiensi anggaran, Komisi V DPR RI mendukung Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam mempertahankan anggaran terkait pengelolaan hingga peringatan dini cuaca, gempa, dan tsunami.

“Terkait dengan perawatan early warning system, misalnya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, pelayanan publik, informasi cuaca, kemudian peringatan dini itu memang tidak boleh disentuh,” ujar Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus pada Rabu, 12 Februari 2025.

Larasus menilai, bahwa efisiensi anggaran terkait hal-hal tersebut di BMKG memang harus dipertahankan, demi memastikan keselamatan masyarakat dari dampak bencana alam maupun cuaca ekstrem.

“Dengan demikian, BMKG tetap dapat memberikan informasi-informasi penting dalam rangka keselamatan kita semua, manakala terjadi bencana dan seterusnya, peringatan cuaca dan seterusnya,” paparnya.

Sebelumnya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menegaskan, bahwa anggaran pengelolaan gempa dan tsunami tetap dipertahankan di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran.

“Di sini, dalam poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami Rp41,9 miliar, di situ tetap dipertahankan, termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi,” tutur Dwikorita.

Selain itu, anggaran pelayanan publik lainnya juga akan dipertahankan, seperti layanan informasi iklim terapan BMKG sebesar Rp70.800.000.

itekankan oleh Dwikorita, bahwa efisiensi anggaran di BMKG tidak berdampak pada gaji serta tunjangan kinerja dan tetap sesuai dengan pagu awal, yaitu sebesar Rp847.243.319.

Baca Juga: BMKG Rilis Peringatan Dini Gelombang Tinggi Perairan Indonesia, Apakah Daerahmu Termasuk?

Diketahui, rincian anggaran belanja BMKG pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.826.897.302.000.

Kemudian, dengan adanya kebijakan efisiensi, ditargetkan pemotongan sebesar Rp1.423.397.000.000, sehingga pagu anggaran BMKG setelah efisiensi bernilai Rp1.403.500.302.000.

Dwikorita berharap, dengan adanya dukungan Komisi V DPRI RI, rekonstruksi akan segera disahkan secara hukum.

“Semoga saja dengan dukungan Bapak/Ibu (Komisi V DPR RI), rekonstruksi itu akan segera disahkan secara hukum dan bahkan ditambah,” pungkasnya.***

Makassar (ANTARA) - Lembaga swadaya nasyarajat, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan membeberkan penyebab bencana banjir dan longsor yang berulang setiap tahun di sejumlah daerah terdampak yang menjadi langganan tiap tahun karena kualitas lingkungan berkurang serta perusakan hutan secara masif.

"Berdasarkan kajian kami, tingginya angka kehilangan tutupan hutan di wilayah ini dipengaruhi beberapa faktor utamanya soal masifnya izin pertambangan di wilayah hulu atau kawasan hutan, alih fungsi lahan, penebangan liar, serta pembangunan," ungkap Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik Walhi Sulsel Slamet di Makassar, Kamis.

Catatan akhir tahun Walhi Sulsel menyebutkan ada sekitar 362 kejadian bencana di seluruh kabupaten/kota se-Sulsel. Dari hasil kajian, Provinsi Sulsel sudah mengalami penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

Dalam 10 tahun terakhir, setidaknya angka kejadian bencana di Sulsel meningkat enam kali lipat. Dimana tahun 2014 tercatat hanya ada 54 kejadian angka bencana dan 2024 angkanya mencapai 362 kejadian.

Kerugian yang dialami oleh masyarakat Sulsel akibat bencana tahun lalu itu jumlahnya sangat fantastis yakni mencapai Rp1,95 triliun lebih.

Beberapa penyebab dari kritisnya kondisi lingkungan yang ada di Sulsel, kata dia, karena tutupan hutan terus berkurang. Di Sulsel hanya memiliki luas tutupan hutan pada tahun 2023 sekitar 1.359.039 hektare atau hanya tersisa 29,70 persen dari luas provinsi.

Dari 139 daerah aliran sungai (DAS) di Sulsel, hanya 38 DAS dalam kategori sehat karena memiliki tutupan hutan di atas 30 persen, sedangkan sisanya, kritis.