Warta Ekonomi, Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI selama tiga hari dengan tema Kolaborasi Menuju Jakarta sebagai Kota Global Tangguh Bencana.
Riza juga memaparkan bahwa kegiatan tersebut penting dilakukan mengingat bencana alam yang bisa datang kapan saja dan di mana saja. Dalam hal tersebut, Riza juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut berguna untuk meningkatkan mitigasi bencana yang terintegrasi dan terencana dengan baik.
Untuk itu, kata Riza, Rakorda PB ini diharapkan menjadi sarana untuk penguatan kolaborasi dan sinergitas lembaga-lembaga atau seluruh unsur pentahelix penanggulangan bencana di Kota Jakarta.
"Terima kasih sebesar-besarnya, khususnya BPBD DKI Jakarta, atas kesungguhan dan kerja kerasnya selama ini bagi kemanusiaan, bersama berbagai pihak, seperti relawan, aparat, dan masyarakat. Sehingga, kinerja ini makin terasa. Kerja keras dan dedikasi itu akan menjadi tanggung jawab kita ke depan untuk terus meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terbaik. Dengan total penduduk mencapai lebih dari 10 juta jiwa, Jakarta memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana," papar Riza dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/7/2022).
Riza juga mengatakan bahwa Rakorda mestinya bisa mengidentifikasi berbagai hambatan dalam program penanggulangan bencana yang sudah berjalan di Jakarta. Dengan demikian, kata Riza, Rakorda diharapkan bisa merumuskan rencana dan menghadirkan integrasi rencana yang strategis.
"Pada akhirnya, kami mengajak kepada semua untuk bersama menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Semoga apa yang kita lakukan seluruhnya akan memberikan manfaat bagi DKI Jakarta sebagai provinsi tangguh dalam menghadapi bencana, sekaligus membangun semangat kita untuk terus berjuang demi kemanusiaan," ucap Riza.
Sementara itu, terdapat unsur koordinasi penanggulangan bencana di Kota Jakarta, di antaranya, pertama memperkuat integrasi penanggulangan bencana jangka menengah dan menjabarkannya ke dalam rencana strategis, terutama bagi BPBD dan organisasi perangkat daerah terkait.
Kedua, memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan dukungan anggaran yang memadai secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ketiga, terus berupaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia terkait penanggulangan bencana melalui penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan, di berbagai titik wilayah Kota Jakarta, terutama daerah rawan bencana.Keempat, pelaksanaan pembentukan dan pengembangan kampung tangguh bencana di berbagai wilayah Kota Jakarta, dalam rangka mendidik masyarakat menjadi warga yang siap siaga dan memiliki kemandirian dalam menanggulangi bencana.
Kelima, meningkatkan kualitas data, informasi, pelaporan kejadian bencana melalui optimalisasi pemanfaatan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, serta memanfaatkan kanal-kanal media sosial yang cepat dan efektif sampai ke masyarakat Kota Jakarta.
Ada dua hal yang menjadi prioritas bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan semua pihak dalam penanggulangan bencana, yaitu memastikan tidak ada korban Jiwa dengan mitigasi yang baik melalui Siaga, Tanggap dan Galang, kemudian pemulihan (recovery) dengan percepatan memulihkan kondisi kembali normal sehingga semua yang terdampak dapat kembali menjalani kehidupannya.
Adapun, respons cepat yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk penanganan genangan air di sejumlah wilayah di Jakarta, di antaranya menerjunkan petugas-petugas lapangan untuk melakukan penyedotan air agar cepat surut, yang dibantu oleh Dinas SDA, Dinas Damkar, dan PPSU setempat.
Selain itu, mendata lokasi-lokasi terdampak berikut kebutuhan yang diperlukan di lapangan. Lalu, mengevakuasi warga rentan yang membutuhkan pertolongan. Kemudian melakukan koordinasi intensif dengan BMKG dalam hal update informasi cuaca, dan stakeholder lain untuk antisipasi ke depan.