JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar 2.000 rumah terdampak erupsi Gunung Semeru segera direlokasi ke tempat lebih aman.
"Segera kita putuskan di mana relokasinya dan saat itu juga akan kita bangun kalau semua sudah siap," ujar Jokowi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (7/12/2021).
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Jokowi mengungkapkan, ada beberapa hal yang perlu diprioritaskan untuk penanganan tanggap darurat peristiwa tersebut.
Mulai dari pencarian korban dan proses evakuasi serta ketersediaan logistik bagi masyarakat terdampak dan pengungsi, termasuk rencana perbaikan infrastruktur yang rusak.
"Kita berharap semua sudah bisa dimulai, baik itu perbaikan infrastruktur maupun kemungkinan relokasi dari tempat-tempat yang kita perkirakan memang berbahaya untuk dihuni kembali," lanjut Jokowi.
Sebagai tindaklanjut perintah Presiden, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membantu penanganan darurat bencana alam erupsi Gunung Semeru dengan mengerahkan sumber daya dan personel di balai-balai Kementerian PUPR di Provinsi Jawa Timur.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, tugas Kementerian PUPR adalah memastikan akses menuju ke lokasi terdampak bencana bisa dilalui untuk kendaraan logistik, termasuk kebutuhan pengungsi.
"Tugas kami adalah mendukung upaya tanggap darurat, pembersihan, termasuk sarana dan prasarana juga sudah didistribusikan," ujar Hedy.
Untuk relokasi warga, Kementerian PUPR menunggu lokasi yang aman dari Badan Geologi (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).
Untuk percepatan peningkatan konektivitas, telah dilakukan langkah-langkah penanganan dengan mencari jalur-jalur alternatif untuk menghubungkan Lumajang-Turen-Malang yang putus akibat robohnya Jembatan Besuk Koboan.
Contohnya, pembangunan jembatan gantung dalam dua bulan ke depan untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua sebagai penghubung Kabupaten Lumajang dengan Malang Selatan.
Jembatan tersebut juga didesain dapat dilalui ambulans untuk keadaan darurat.
"Kami juga menyiapkan jalur alternatif ke arah selatan sepanjang 2 kilometer yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Kementerian PUPR membantu 7 kilometer," ungkap Hedy.
Namun, jalur alternatif tersebut tidak bisa digunakan untuk kendaraan berat, melainkan hanya logistik ringan.
Untuk perbaikan permanen Jembatan Besuk Koboan di ruas Jalan Nasional Turen-Lumajang, dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun.
"Pembangunan jembatan permanen dengan bentang 130 meter butuh waktu. Makanya, kita buatkan dulu jembatan gantung yang bersifat sementara untuk pemulihan konektivitas," sambungnya.
Untuk mendukung kebutuhan pengungsi, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur telah memobilisasi 10 unit Hidran Umum (HU) kapasitas 2.000 liter.
Lalu, ada 4 unit Mobil Tangki Air (MTA) berkapasitas 4.000 liter, 6 unit tenda hunian darurat, 3 mobil toilet, 11 bed, 6 tenda ukuran 4x4, 1 unit dump truck dan mobil kabin, juga dukungan 16 personel tanggap darurat.
Kemudian, alat berat juga dikerahkan untuk mempercepat evakuasi korban dan pembersihan kawasan terdampak oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali seperti 1 unit ekskavator, 2 unit loader dan 2 dump truck.
Selanjutnya, 1 unit water tanker, 3 unit pick up di Lumajang dan Malang, serta 1 unit jembatan bailey, dan 2 unit dump truck, 3000 lembar kawat bronjong sudah standby di kantor balai.
Tambahan alat berat juga didistribusikan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas berupa 1 unit ekskavatpr, 1 unit loader, 2 dump truck, dan perlengkapan tambahan berupa 1 set lighting lamp, 1 unit MTA dan alkon, 2 drum solar serta oli hidrolik dan oli mesin.