JAKARTA - Lurah dan camat di wilayah bantaran sungai di Jakarta diminta mengantisipasi potensi longsor apabila mengalami hujan di atas normal. Selain itu, para pejabat dan warga setempat juga diimbau waspada potensi gerakan tanah.

Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melalui akun Instagramnya, @bpbddkijakarta menejelaskan, prakiraan wilayah potensi terjadi gerakan tanah disusun berdasarkan hasil tumpang susun (overlay) antara peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta prakiraan curah hujan bulanan yang diperoleh dari BMKG.

Menurut informasi dari PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), beberapa daerah di Provinsi DKI Jakarta berada di Zona Menengah.

"Pada Zona Menengah dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan," seperti dikutip Selasa (25/5/2021).

Adapun gerakan tanah berpotensi terjadi Juni 2021 di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan skala menengah. Untuk wilayah Jakarta Selatan ada di Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, dan Pesanggrahan.

Sedangkan untuk Jakarta Timur ada di Kecamatan Kramat Jati dan Pasar Rebo.

(qlh)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian hari ini berkunjung ke Kabupaten Sumba Timur. Dalam kunjungannya tersebut, Tito mengatakan bahwa penanganan dampak bencana Badai Seroja yang menerjang Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) masih belum tuntas.

Dia mengatakan, berbagai permasalahan masih membutuhkan penanganan. Misalnya perbaikan bangunan rumah yang mengalami kerusakan akibat terjangan badai. Dia pun mengimbau agar semua pihak memberi dukungan terhadap penanganan tersebut.

“Nanti kita akan sampaikan kepada (pihak terkait) yang lain-lain, belum tuntas permasalahan. Mitigasinya belum tuntas, masih banyak rumah-rumah yang rusak,” katanya dikutip dari pers rilis Kemendagri, Kamis (3/6/2021).

Dia mengatakan, bahwa perbaikan terhadap kerusakan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Pasalnya, kapasitas fiskal yang dimiliki Kabupaten Sumba Timur terbatas.

Maka dari itu Tito mengatakan, bahwa penanganan pasca bencana ini membutuhkan bantuan dari pihak lainnya, baik dari pemerintah provinsi, maupun di tingkat nasional.

“Ini akan kita suarakan, itu sepenuhnya maksud kedatangan kita ke sini,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Tito berharap kedatangannya dapat menggaungkan terkait persoalan penanganan bencana di Sumba Timur tersebut. Dengan demikian, semua pihak nantinya dapat turut membantu, sehingga penanganannya lebih efektif.