REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU -- Sebanyak lima kabupaten terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapatkan dana bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 66 miliar. Anggaran itu diberikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar di Kabupaten Banjarbaru, Kamis (20/5), mengatakan, dana bantuan stimulus tersebut, dimanfaatkan untuk pembangunan dan renovasi rumah 3.942 warga terdampak banjir di lima kabupaten. Lima kabupaten tersebut, meliputi Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah (HST), Tanah Laut, dan Balangan.

"Bantuan ini merupakan tahap pertama dari pemerintah pusat. Selanjutnya, kami akan memastikan penyaluran dana ini sesuai tata kelola dana dan ketentuan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, bisa berjalan dengan baik," kata Roy.

Menurut Roy, pihaknya mulai menyusun petunjuk teknis sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. "Kami juga akan meminta BNPB untuk membantu membuat timeline dan pengawasan. Seperti pekerjaan pada pekan pertama, dan pekan selanjutnya harus terencana. "Sampai seluruh tahap selesai," katanya.

Roy menyampaikan, dana yang telah ditransfer ke daerah, dimanfaatkan khusus untuk pembangunan rumah saja. Sedangkan biaya pendampingan, seperti pelaksanaan monitoring didukung menggunakan dana pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota.

"Semoga dana bantuan ini bisa kita serap secara maksimal, dan bisa berjalan dengan baik serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas," ujar Roy.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Rifai saat rapat koordinasi finalisasi penyaluran bantuan perumahan akibat bencana banjir Kalsel mengatakan, dari 12 kabupaten/kota yang diusulkan, baru lima daerah yang dapat direalisasikan rekontruksi infrastruktur dan pemukiman.

"Dari data, ada 3.942 yang menerima alokasi anggaran dari pembiayaan Rp 66 miliar tersebut, dan saya ingin memastikan ini segera dilakukan penyusunan teknisnya, karena waktu penyelenggaraannya sangat singkat yakni paling lama dua sampai tiga bulan," kata Rifai.

REPUBLIKA.CO.ID, CIBINONG -- Pemerintah Bogor, Jawa Barat membuktikan keseriusan menangani tudingan daerah setempat sebagai penyebab potensi banjir wilayah sekitarnya, melalui pembangunan sejumlah waduk.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan daerah setempat kerap disalahkan saat musim hujan yang kemudian mengakibatkan banjir di kawasan hilir, seperti DKI Jakarta.

"Kami juga sudah kerja sama dan komunikasi dengan daerah tetangga, seperti Bekasi, Jakarta, dan Depok untuk berkolaborasi menangani kawasan hulu di Kabupaten Bogor," kata Ade.

Ia mengaku rela kehilangan area persawahan demi mengurangi potensi banjir di DKI Jakarta dengan membangun sejumlah waduk. "Meskipun harus mengorbankan beberapa lahan sawah, seperti di Cibeet dan Cijurey, tapi untuk kepentingan bersama, maka harus ada yang dikorbankan sawahnya meski memiliki potensi bagus," ujar dia.

Dia menyebut beberapa waduk yang tengah dibangun di Kabupaten Bogor, yaitu Waduk Sukamahi dan Cipayung di Megamendung, Waduk Cibeet di Kecamatan Cariu, Waduk Cijurey di Kecamatan Tanjungsari, dan Waduk Narogong di Kecamatan Citeureup.

Ia mengatakan demi pembangunan waduk-waduk itu, akan ada beberapa area sawah beralih fungsi. Ia menyatakan waduk itu akan efektif sebagai penampung air kala hujan dan menjadi sumber air untuk sawah-sawah di sekitarnya saat musim kemarau.

Ia mengaku jengah karena Kabupaten Bogor kerap dituding sebagai biang keladi banjir. Ia mengakui bahwa Bogor berada di hulu yang aliran sungainya langsung menuju Jakarta. Oleh karena itu, ia selalu berupaya melakukan konservasi di daerah aliran sungai (DAS).

"Kabupaten Bogor memiliki sembilan aliran sungai. Cisadani dan Ciliwung itu langsung mengalir ke Jakarta. Ada juga yang lintasan seperti Sungai Cileungsi, Cikeas, Cidurian, Ciaruten, Cibeet. Ini juga sering dituding jadi biang banjir. Makanya ayo sama-sama kita perbaiki kawasan hulu. Jangan kami terus disalahkan," katanya.