REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Pakar kebencanaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rahmawati Husein mengatakan, perubahan iklim secara ekstrem tengah menjadi perhatian seluruh dunia. Bahkan, Indonesia pun merasakan dampaknya.
Pasalnya, cuaca berubah menjadi tidak menentu seperti curah hujan yang tinggi dan lama. Bahkan, kekeringan panjang yang menyebabkan kebakaran di beberapa negara dan kekuatan badai yang semakin meningkat juga terjadi.
"Meningkatnya kejadian bencana itu 15 sampai 30 persen dari adanya perubahan iklim. Kalau di Indonesia tahun 2019 lalu, bencana didominasi berkaitan dengan iklim sebanyak 99 persen dari data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Rahmawati dalam keterangan resminya, Rabu (8/01).
Ia menjelaskan, sepanjang 2019, perubahan iklim mendominasi terjadinya bencana alam di Indonesia. Dengan begitu, ia pun memprediksi di 2020 ini tidak akan jauh berbeda dengan 2019.
Untuk itu, permasalahan ini harus diselesaikan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan gerakan secara terpadu dan masif. Selain itu, menurutnya, pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan yang tepat dalam pengendalian tata ruang dan tata guna lahan.
"Lahan itu kalau tidak ditata, orang akan seenaknya. Misalnya untuk kelapa sawit semua, akhirnya kebakaran. Jadi pemerintah harus melalui intervansi kebiijakan dan aturan, aturan untuk mengatur dan aturan untuk penegakan hukum menjadi sangat penting," katanya yang juga Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah tersebut.
Menurutnya, izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Mendirikan Banagunan (IMB) sangat penting dan berimbas bagi lingkungan. Dengan begitu, peran pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah yakni menjalankan dan menegakkan aturan tersebut dengan baik.
"Aturan itu bukan harus dicabut, tetapi dilihat kenapa tidak berjalan. Jika tidak ada pengendalian, maka akan terjadi kekacauan bagi lingkungan," jelasnya.
