logo2

ugm-logo

Pascabencana Sulteng, Pemerintah Mulai Bangun Hunian Tetap

Pascabencana Sulteng, Pemerintah Mulai Bangun Hunian Tetap

JawaPos.com – Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi, tsunami, serta likuifaksi di Sulawesi Tengah (Sulteng) masih terus berjalan. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, menargetkan tahapan tersebut rampung dikerjakan dalam dua tahun. Untuk memastikan proyek berjalan lancar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meninjau langsung kondisi terkini lokasi terdampak bencana di sana, Senin (1/7).

Wiranto memastikan, komitmen pemerintah untuk terus mengawal pemulihan seluruh daerah terdampak bencana di Sulteng. Baik yang terdampak gempa bumi, tsunami, maupun likuifaksi. “Memulihkan kondisi masyarakat terdampak bencana,” terang Wiranto. Pasca bencana melanda Sulteng akhir September tahun lalu, dia menyebut tahapan tanggap darurat dan transisi darurat sudah dilalui dengan baik.

Bahkan, Wiranto menilai kondisi daerah-daerah terdampak bencana di Sulteng sudah mulai menunjukan perubahan positif. “Saya melihat roda ekonomi sudah berjalan,” ungkap mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu. Karena itu, tahapan berikutnya yang digenjot pemerintah saat ini adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Yakni dengan menyediakan hunian tetap untuk korban terdampak bencana.

Dengan begitu, masyarakat yang saat ini masih tinggal di lokasi pengungsian segera punya tempat tinggal tetap. “Fokus utama pada tahap (rehabilitasi dan rekontsruksi) ini adalah pembangunan hunian tetap bagi para pengungsi yang saat ini masih berada di tenda-tenda pengungsian maupun di hunian sementara,” terang Wiranto. Dia berharap, proses tersebut tidak memakan waktu lebih dari dua tahun.

Sesuai dengan rencana awal, lanjut Wiranto pada tahap awal jumlah hunian tetap yang akan akan dibangun sebanyak 3.800 unit. Seluruhnya tersebar di tiga lokasi berbeda. Yakni di wilayah Tondo, Duyu, dan Pombewe. Ribuan hunian tetap itu dibangun pemerintah bersama Yayasan Buddha Tzu Chi. Dia sadar betul, jumlah tersebut memang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Namun pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan huntap,” terangnya.

Karena itu, dia memastikan pemerintah akan terus menambah jumlah hunian tetap untuk memenuhi kebutuhan tersebut. “Baik yang didukung melalui dana APBN maupun pnjaman luar negeri,” tutur Wiranto. Dalam peninjauan di Pombewe, Kabupaten Sigi, Sulteng, Wiranto sempat menekankan supaya peresmian pembangunan yang dilaksanakan kemarin tidak sebatas seremoni belaka. Apalagi sampai mangkrak. Semua harus terlaksana sebagaimana sudah disusun.

Kepala Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menyebutkan bahwa pembangunan hunian tetap di Sulteng bakal dilaksanakan dalam tiga tahap. Sebanyak 3.800 hunian tetap yang dibangun pada tahap pertama seluruhnya dikerjakan bersama pihak swasta. Sedangkan yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR masih dalam tahap lelang. “Lebih kurang dua bulan lagi,” imbuhnya.

Rancangan Perpres Multi Hazard Early Warning System Sangat Penting

JAKARTA - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terus menggaungkan pentingnya alat deteksi dini yang mutakhir terkait mitigasi bencana, khususnya mengacu pada kasus Tsunami yang belum lama terjadi di kawasan Selat Sunda

Seperti yang disampaikan Kepala BPPT Hammam Riza yang kembali merekomendasikan BUOY dan kabel bawah laut atau Cable Base Tsunameter (CBT).

Pernyataan mengenai hal itu ia paparkan di hadapan para stake holder saat menghadiri agenda rapat Sinergi pemerintah dan badan usaha dalam penanggulangan bencana nasional yang dihelat di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Senin (4/2/2019).

Ia mengatakan bahwa posisi Indonesia yang berada di wilayah cincin api (ring of fire), membuat banyak daerah berpotensi mengalami beragam bencana.

Mulai dari gempa bumi, gunung meletus, banjir, hingga tsunami.

Oleh karena itu, ia meminta dukungan dari seluruh stake holder yang hadir dalam agenda rapat sinergi tersebut untuk mendorong Rancangan Perpres sistem peringatan dini multi bencana atau Multi Hazard Early Warning System.

"Untuk itu kami meminta dukungan seluruh pihak, terkait Rancangan Perpres Multi Hazard Early Warning System," ujar Hammam.

Menurutnya, Perpres tersebut sangat penting lantaran Indonesia membutuhkan mekanisme terkait langkah mitigasi serta penanggulangan pasca bencana.

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, BPPT akan mengambil peranan sebagai lembaga pemerintah yang merekomendasikan teknologi terbaik yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan Indonesia.

"BPPT akan berperan dalam memberikan rekomendasi teknologi yang tepat sebagai perangkat deteksi dini bencana," jelas Hammam.

Dalam hal ini, perangkat deteksi dini mutakhir yang direkomendasikan lembaga yang memiliki fokus pada bidang teknologi ini adalah BUOY, CBT serta didukung teknologi lainnya.

"Seperti BUOY Tsunami, alat deteksi kabel bawah laut atau CBT, serta teknologi lainnnya," kata Hammam.

sumber:i Tribunnews.com

More Articles ...