Sebagian besar korban yang selamat dari bencana karena mereka mampu menyelamatkan diri. Masyarakat penting mengetahui apa yang harus mereka lakukan sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana. Pengantar website bencana kesehatan minggu ini akan memberikan informasi tentang Pemberdayaan Masyarakat Mengelola Menghadapi Krisis Kesehatan. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dalam sistem kesehatan nasional. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pembentukan kader - ,kader kesehatan yang berdaya lokal untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, memberikan respon secara cepat pada saat bencana dan berkoordinasi dalam upaya pemulihan pada pasca bencana. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kemenkes telah menyusun buku pegangan kader kesehatan mengenai penanggulangan krisis kesehatan. Buku ini menjelaskan bagaimana peran kader kesehatan pada periode pra krisis kesehatan, saat krisis kesehatan dan pada pasca krisis kesehatan. Selengkapnya KLIK DISINI

Artikel berikut sangat menarik terkait kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri ketika bencana terjadi. Tenaga kesehatan atau kader kesehatan tetap tidak bisa menjadi satu - satunya penyelamat korban massal. Para penulis berpendapat bahwa perlu memperluas pemahaman tentang peran masyarakat untuk menyelamatkan diri dan membantu orang lain ketika bencana terjadi. Pelatihan universal dan pendidikan merupakan peluang untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana secara keseluruhan. Pendidikan tersebut dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan untuk memberikan pengetahuan pada semua orang, keterampilan dan kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk menyelamatkan hidup segera setelah bencana. KLIK DISINI untuk menyimak artikel tersebut.

Selamat berjumpa kembali pembaca website bencana kesehatan. Minggu lalu kita telah membahas makalah tentang Militaries and global health: peace, conflict, and disaster response. Bagaimana peran militer di Indonesia dalam upaya meningkatkan kesehatan nasional terkhusus penanggulangan bencana? Bagi Indonesia sendiri salah satu ancaman kesehatan nasional adalah banyak wilayah - wilayah Indonesia rentan bencana. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap kesehatan global. Ketahanan nasional membutuhkan kerja sama dan sinergitas lintas sectoral. Ketahanan suatu wilayah yang rentan bencana bisa ditinjau dari kemampuan institusi - institusi wilayah tersebut dalam penanggulangan bencana. Indonesia sendiri dalam upaya menghadapi berbagai ancaman khususnya bidang kesehatan, di setiap daerah telah disiagakan aparat Babinsa sebagai ujung tombak TNI yang bertugas melakukan deteksi dini, cegah dini, temu cepat dan lapor cepat.

Pemerintah daerah perlu menggandeng TNI dalam penanggulangan bencana mulai dari pra - bencana, masa tanggap darurat sampai dengan masa recovery pasca bencana. Peran TNI dalam menanggulangi bencana alam sudah diatur dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada masa respon tanggap darurat, dalam beberapa bencana yang terjadi di Indonesia kita bisa melihat peran TNI sangat dominan. TNI bertugas untuk melakukan evakuasi terhadap korban, distribusi bantuan logistik atau tim relawan serta memberikan jaminan keamanan selama proses pengungsian. Sebagai contoh bencana di Sulawesi Tengah, TNI mengerahkan ribuan prajurit ke Palu dan Donggala. Mereka diperintahkan untuk mencegah penjarahan serta mengamankan toko - toko dan bantuan kemanusiaan dari aksi penjarahan oleh berbagai oknum. Hal yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan peran TNI pada saat pra bencana dan pasca bencana. Beberapa penelitian di Indonesia menyebutkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat militer belum terbangun dengan baik khususnya dalam tahap pra bencana dan pasca bencana. Salah satunya silakan KLIK DISINI. Dengan demikian pemerintah daerah dan institusi militer harus menjaga komitmen untuk bekerja sama meningkatkan kesehatan nasional dan kesehatan global.

Minggu lalu juga pada website bencana kesehatan membahas tentang kegiatan review Post Disaster Need Assessment (PDNA). Penyempurnaan instrumen PDNA terus dilakukan dengan melibatkan peran akademisi, dinas kesehatan dan kementerian kesehatan. Pertemuan review kedua instrumen PDNA berfokus pada penyajian perbaikan instrumen dari review pertama, serta menggali masukan dari para pakar (dari universitas) dan pemerintah (Kementerian Kesehatan). Reportase kegiatan review kedua PDNA Sektor Kesehatan pada bencana Sulawesi Tengah di Manado 23 - 25 Januari silakan KLIK DISINI. Selanjutnya review III tentang Finalisasi PDNA Sektor Kesehatan pada bencana Sulawesi Tengah akan dilakukan di Balikpapan, 30 Januari - 01 Februari 2019.

Salam sehat dan selamat berjumpa kembali pembaca website manajemen bencana kesehatan. Berita liputan6.com, Jakarta 21 Januari 2019 melaporkan bahwa sejumlah korban gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu masih memerlukan bantuan untuk bangkit. Pada November 2018, Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes dan WHO bekerja sama dengan 3 universitas (UGM, UNHAS, dan UB) melakukan kegiatan assesment bidang kesehatan di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Assesment tersebut dilakukan di beberapa puskesmas, RS, dinas kesehatan kabupaten dan masyarakat Sulteng. Selanjutnya instrumen - instrumen tersebut akan dirumuskan menjadi instrumen Post-Disaster Need Assessment (PDNA). Perumusan instrumen PDNA akan melibatkan pusat krisis kesehatan kemenkes, dinas kesehatan, WHO dan universitas. Perumusan PDNA ini dilakukan dalam 3 kali review yaitu review pertama di Surabaya tanggal 16 - 18 Januari 2019 dikoordinir oleh tim Universitas Hasanuddin. Review kedua akan dilakukan di Manado pada23 - 25 Januari 2019 dikoordinir oleh PKMK FK-KMK UGM. Review kedua ini akan berfokus pada penyajian perbaikan instrumen dari review pertama serta menggali masukan dari para pakar (dari universitas) dan pemerintah (Kementerian Kesehatan). Review ketiga akan dilakukan di Balikpapan pada 30 Januari – 01 Februari 2019 dikoordinir oleh tim Universitas Brawijaya. Silahkan KLIK DISINI untuk menyimak laporan kegiatan review I PDNA di Manado dan silahkan KLIK DISINI untuk mengikuti lebih jauh jadwal kegiatan Review II PDNA Sektor Kesehatan pada Bencana Sulawesi Tengah.

Banyak negara menunjukkan keinginan yang semakin besar untuk menggandeng militer dalam mendukung upaya kesehatan global. Makalah seri ini merangkum berbagai peran, tanggung jawab, dan pendekatan militer dalam kesehatan global, dengan mengambil contoh dan studi kasus di seluruh masa damai, konflik, dan lingkungan respons bencana. Militer memiliki banyak kemampuan yang berlaku untuk kesehatan global, mulai dari penelitian, pengawasan, dan keahlian medis hingga aset skala besar yang dapat digunakan dengan cepat untuk logistik, transportasi, dan keamanan. Terlepas dari berbagai macam kemampuan ini, militer juga memiliki keterbatasan ketika terlibat dalam kegiatan kesehatan global. Militer berfokus pada sasaran strategis, operasional, dan taktis yang mendukung misi keamanan dan pertahanan mereka, yang dapat bertentangan dengan tujuan keadilan kemanusiaan dan kesehatan global. Pedoman baik di dalam maupun di luar militer untuk keterlibatan militer dalam kesehatan global seringkali kurang, demikian pula peluang terstruktur bagi organisasi militer dan sipil untuk saling terlibat. Kami merangkum kebijakan yang dapat membantu menutup kesenjangan antara aktor militer dan sipil untuk mengkatalisasi kontribusi semua peserta untuk meningkatkan kesehatan global. Artikel ini diterbitkan pada 19 Januari 2019 di The Lancet.

SELENGKAPNYA