Artikel ini menyerukan untuk memikirkan kembali sumber pengetahuan dan pembelajaran untuk pencegahan bencana. Ini berfokus pada praktisi yang terlibat dalam pengurangan risiko bencana di tingkat lokal, menyajikan program penelitian tindakan yang didedikasikan untuk memperkuat pengetahuan dan belajar dari praktik.

Ini adalah sifat dari “industri” pencegahan bencana dan industri pengembangan yang lebih luas dimana ia bersandar bahwa banyak pembelajaran bersifat “top down”, berdasarkan pada studi dan kerangka kerja formal dan kelembagaan seperti kerangka kerja Sendai untuk tindakan pada pengurangan risiko bencana (UNISDR, 2015a). Ini cenderung berfokus pada acara intensif berskala besar; namun, pencegahan bencana berkaitan dengan spektrum bahaya yang luas dan bukti menunjukkan bahwa banyak bencana yang berdampak pada kehidupan dan mata pencaharian adalah “bencana harian” berskala kecil dan berulang. Program “Garis Depan” GNDR (2017) mengumpulkan bukti dari lebih dari 14.000 responden tingkat lokal yang menunjukkan prevalensi beragam, “ancaman” skala kecil dan konsekuensinya, diperiksa di Gibson dan Wisner (2016). GAR UNISDR 2013 dan 2015 juga menyoroti dampak substansial dari “bencana luas” yang atrisi pada kehidupan dan mata pencaharian (UNISDR, 2013, 2015b).

Selengkapnya Klik Disini

Akhir Desember 2018 lalu, 4 kabupaten di pesisir Lampung mengalami dampak bencana Tsunami. Kejadian ini menimbulkan korban jiwa, luka, kerugian harta benda serta menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Faktanya, Lampung termasuk dalam lebih dari 75 persen wilayah Indonesia memang berada pada Indeks Risiko bencana tinggi (IRBI, 2013). Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai leading sector di kesehatan sudah mulai mempersiapkan kapasitas dalam menghadapinya.

Dinas kesehatan sebagai koordinator di daerah harus memiliki rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen yang di dalamnya tertuang perhitungan risiko jenis tantangan krisis kesehatan yang akan dihadapi, kebijakan-kebijakan di daerah, sistem kegawatdaruratan dan komunikasi, SDM, logistik, penentuan fasilitas, penganggaran hingga rencana berjejaring dengan lintas sektor di daerah. Dinkes Provinsi Lampung bekerja sama dengan Pokja Bencana Kesehatan FK - KMK UGM melaksanakan Workshop Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Dinkes Provinsi Lampung (Dinkes Disaster Plan) pada Rabu - Jumat, 6-8 Februari 2019 di Lampung. Peserta workshop ini adalah perwakilan dari 4 dinas kesehatan kabupaten yaitu Dinkes Kab, Lampung Selatan, Dinkes Kab. Mesuji, Dinkes Kab. Pesisis Barat, Dinkes Kab. Pesawaran. Klik Disini untuk menyimak laporan workshop tersebut.

Salah satu kendala yang sering terjadi dalam upaya penanggulangan bencana kesehatan adalah keterbatasan sumber daya manusia kesehatan. Jika menilik kembali bencana yang terjadi beruntun di Indonesia, sektor kesehatan sudah mulai tanggap untuk memperbaiki kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Kesiapsiagaan tersebut dimulai dengan penyusunan disaster plan dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas. Sumber daya kesehatan menjadi key person untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang penanggulangan bencana ke masyarakat langsung. Dengan demikian masyarakat mampu menyelamatkan diri ketika bencana terjadi. Satu sisi, sumber daya manusia kesehatan belum paham tentang manajemen penanggulangan bencana, sehingga ketika bencana terjadi sering sekali dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas mengalami kekacauan (chaos).

Pusat krisis kesehatan telah menyusun buku pedoman manajemen sumber daya manusia kesehatan dalam penanggulangan bencana, buku ini merupakan implementasi dari Keputusan Menteri Kesehatan No.81/Menkes/SK/2004 yang diterbitkan pada 13 Januari 2004 tentang “Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit. Buku pedoman ini membahas tentang kebijakan strategi penanggulangan bencana, permasalahan kesehatan berkaitan dengan bencana, manajemen SDM kesehatan dan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana. Melalui pedoman ini, diharapkan terjadi peningkatan pengelolaan SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana diikuti dengan ketersediaan SDM Kesehatan dengan kompetensi yang memadai khususnya dalam penanggulangan krisis kesehatan.

Klik Disini

Sebagian besar korban yang selamat dari bencana karena mereka mampu menyelamatkan diri. Masyarakat penting mengetahui apa yang harus mereka lakukan sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana. Pengantar website bencana kesehatan minggu ini akan memberikan informasi tentang Pemberdayaan Masyarakat Mengelola Menghadapi Krisis Kesehatan. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dalam sistem kesehatan nasional. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pembentukan kader - ,kader kesehatan yang berdaya lokal untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, memberikan respon secara cepat pada saat bencana dan berkoordinasi dalam upaya pemulihan pada pasca bencana. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kemenkes telah menyusun buku pegangan kader kesehatan mengenai penanggulangan krisis kesehatan. Buku ini menjelaskan bagaimana peran kader kesehatan pada periode pra krisis kesehatan, saat krisis kesehatan dan pada pasca krisis kesehatan. Selengkapnya KLIK DISINI

Artikel berikut sangat menarik terkait kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri ketika bencana terjadi. Tenaga kesehatan atau kader kesehatan tetap tidak bisa menjadi satu - satunya penyelamat korban massal. Para penulis berpendapat bahwa perlu memperluas pemahaman tentang peran masyarakat untuk menyelamatkan diri dan membantu orang lain ketika bencana terjadi. Pelatihan universal dan pendidikan merupakan peluang untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana secara keseluruhan. Pendidikan tersebut dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan untuk memberikan pengetahuan pada semua orang, keterampilan dan kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk menyelamatkan hidup segera setelah bencana. KLIK DISINI untuk menyimak artikel tersebut.