Selamat berjumpa kembali pembaca website bencana kesehatan, semoga setelah libur hari raya semakin semangat melakukan aktivitas. Pengantar website minggu ini akan membahas bagaimana kondisi arus mudik lebaran dan banjir Sulawesi Tenggara. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumardi memberikan evaluasi mudik Lebaran 2019. Budi menyatakan banyak kabar gembira mengenai perjalanan arus mudik dimana warga tidak mengalami macet parah, misalnya beberapa warga menceritakan dari Jakarta ke Semarang hanya 6 jam, Jakarta ke Palembang 8,5 jam, Jakarta ke Solo 8 jam dan sebagainya. Budi juga menambahkan angka kecelakaan pada arus mudik 2019 mengalami penurunan lebih dari 50%. Informasi linimasa fakta dan data arus mudik selengkapnya  di

Selengkapnya Klik Disini

Selanjutnya informasi cuaca buruk yang melanda Sulawesi Tenggara. Sejak Sabtu (1/6/2019) hujan deras mengguyur Sulawesi Tenggara menyebabkan 4 kabupaten terendam banjir yaitu Kolaka Timur, Konawe Utara, Konawe dan Konawe Selatan. Kabupaten terparah adalah Konawe Utara dimana terdapat 8 desa yang terisolasi. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB menyatakan bahwa 8 desa tersebut belum bisa dijangkau karena akses yang putus dan derasnya aliran air. Jumlah pengungsi mencapai 4.089 orang dan rumah rusak sebanyak 58 unit. Jembatan jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Konawe Utara putus akibat banjir dan memutuskan aliran listrik serta akses informasi warga. Pemda Konawe Utara masih terus melakukan evakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. 

Selengkapnya Klik Disini

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek adalah salah satu rumah sakit yang terkena dampak tsunami 22 Desember 2018, tsunami yang disebabkan oleh letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menghantam pesisir Banten dan Lampung, Indonesia. Tidak hanya itu, kejadian gawat darurat sehari - hari, krisis kesehatan, dan bencana lainnya juga akan berdampak pada RSUD Dr. H Abdul Moeloek karena merupakan rumah sakit rujukan provinsi dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Hal ini mendasari kebutuhan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek untuk mempersiapkan Hospital Disaster Plan (HDP)-nya.

Selengkapnya Klik Disini

Selamat bertemu kembali pembaca website bencana kesehatan. Hari Senin ini tepat 27 Mei mengingatkan kita pada Gempa Jogja 27 Mei 2006. Tepat 13 tahun gempa yang berpusat di Kabupaten Bantul silam menewaskan ribuan jiwa. Gempa Bumi tersebut tektonik  kuat kurang lebih pukul 05:55:03 WIB selama 57 detik berkekuatan 5,9 pada skala Richter. Mengulas kembali kekacauan yang terjadi pada gempa Jogja 2006, warga panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Berbagai relawan datang untuk memberikan bantuan termasuk PKMK UGM bidang bencana kesehatan. Laporan kegiatan oleh PKMK UGM pada masa itu bisa dibaca kembali di laman berikut.

Selengkapnya Klik Disini

Selanjutnya berikut hasil penelitian oleh Mid-America Earthquake Center tentang Yogyakarta Earthquake, penelitian membahas dampak gempa terhadap sosial, ekonomi, lingkungan, pendidikan serta rekomendasi perbaikan. Selengkapnya Klik Disini. Belajar dari gempa Jogja 2006 semua pemerintah daerah terus memperbaiki manajemen penanganan bencana. Sekilas perkembangan persiapan penanggulangan bencana DIY sudah dibahas pada pengantar website bencana minggu lalu pada rapat koordinasi teknis klaster kesehatan di DIY. Regulasi Klaster Kesehatan oleh Dinas Kesehatan akan ditingkatkan menjadi SK Gubernur.

Pada 16 Mei 2019, BPBD DIY melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) terkait klaster kesehatan di kantor BPBD DIY. BPBD mengundang semua pihak terkait untuk membahas bagaimana koordinasi antar lembaga dalam darurat bencana diantaranya dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, universitas dan NGO/LSM. Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK - KMK UGM juga ikut serta dalam rakornis tersebut dan diberi kepercayaan sebagai moderator sesi materi. Target payung hukum tentang penetapan klaster - klaster dalam Pergub membicarakan koordinasi dan kolaborasi dalam konteks kesehatan dalam penanganan bencana. Update klaster kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DIY, bentuk regulasi klaster kesehatan masih sebatas SK Kepala Dinas, sehingga belum menyentuh semua instansi yang ada di DIY. Rencana selanjutnya akan ditingkatkan menjadi SK Gubernur. Dalam SK Klaster sudah dijelaskan tupoksi yang jelas, sekarang yang perlu ditambahkan adalah siapa saja yang bertugas dalam sub - sub klaster kesehatan.

Dok. PKMK FK - KMK UGM “Penyampaian Materi”

Sesi materi 1 “Mekanisme Koordinasi antar Lembaga dalam Penanggulangan Darurat Bencana” disampaikan oleh Danang Samsu dari BPBD DIY. Pendekatan klaster merupakan suatu model koordinasi dengan mengelompokkan para pelaku kemanusiaan berdasarkan gugus kerja untuk memberikan respon darurat dengan penetapan pimpinan kelompok/ klaster. Alur penanganan darurat bencana dimulai dari info awal pengkajian cepat apakah keadaan tidak darurat atau keadaan darurat. Jika hasil pengkajian adalah keadaan darurat maka dilakukan penetapan status keadaan darurat dan aktivasi sistem komando melakukan rencana operasi. Rencana operasi dapat melihat rencana kontijensi bencana yang sudah ada, apa fungsi sektor kesehatan dalam kontijensi tersebut. Selanjutnya ketika masa tanggap darurat sudah selesai maka penanganan bencana dilanjut ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Selengkapnya Klik Disini

Sesi Materi 2 “Pengorganisasian Klaster Kesehatan pada Kejadian Bencana di Indonesia” disampaikan oleh Budi Santoso dari MDMC. Budi menyampaikan beberapa pengalaman selama bertugas di lapangan, bagaimana kondisi klaster kesehatan. Klaster kesehatan dikoordinir oleh Dinas Kesehatan dan relawan melaporkan mulai dari kedatangan, pelayanan yang diberikan sampai kepulangan mereka pada klaster kesehatan. Klaster kesehatan terdiri dari 6 sub klaster yaitu (1) sub klaster pelayanan kesehatan; (2) sub klaster pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan dan penyiapan air bersih; (3) sub klaster kesehatan reproduksi; (4) sub klaster kesehatan jiwa; (5) sub klaster disaster victim identification /DVI ; dan (6) sub klaster gizi. 

Selengkapnya Klik Disini