Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap Program Desa Saudara (Sister Village) bisa menjadi percontohan di tingkat nasional dalam penanganan dan pengurangan risiko berbagai bencana alam.
"Desa Saudara dalam penanganan bencana ini keren, apalagi melibatkan dua kabupaten. Ini bisa dijadikan percontohan nasional, jadi urusan bencana itu tidak ada urusan dengan suku agama ras golongan ataupun kesukuan," kata Ganjar saat mengunjungi Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Rabu. Desa Saudara atau Sister Village yang terdiri dari dua desa itu mempunyai fungsi jika salah satu desa tersebut mengalami bencana alam, maka desa yang satunya menjadi tujuan pengungsian sehingga bisa mengurangi risiko bencana maupun jumlah korban.
Desa Tlogolele sendiri mempunyai dua Desa Saudara yakni Desa Klakah, Kecamatan Selo, Boyolali, dan Desa Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
Menurut Ganjar, cara kerja sama pada Desa Saudara itu menunjukkan rasa persatuan dan ke-Indonesiaan-nya, serta nilai-nilai yang dipraktikkan warga Desa Tlogolele itu harus dijaga dan ditularkan ke berbagai pihak.
Langkah selanjutnya, Ganjar kini telah menyiapkan untuk membantu warga Desa Tlogolele berlatih evakuasi sebagai cara pengurangan risiko bencana.
"Kalau di negara maju mereka latihan dua kali satu tahun, nah kita satu kali setahun saja sudah bagus. Ini kita siaga Merapi seperti ini masyarakat bisa sadar betul. Termasuk ternaknya. Saya terima kasih perangkat desa dan kecamatannya bagus. Tadi juga tanya kepada warga bagaimana takut tidak, tidak Pak. Sudah biasa," ujarnya.
LANGSA - Pemerintah Kota (Pemko) Langsa menggelar rapat koordinaasi (Rakor) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Langsa 2020-2022. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dibuka oleh Wakil Wali Kota Langsa, Dr H Marzuki Hamid MM di Hotel Harmoni Langsa, Rabu (8/7).
Marzuki Hamid mengatakan kawasan rawan bencana alam di daerah agar dapat dimasukkan ke dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Langsa tahun 2020-2022. Dia meminta SKPK terkait dapat memetakan wilayah yang berpotensi bencana banjir, kebakaran, dan kekeringan.
“Peta wilayah bencana yang ada di daerah termasuk di Kota Langsa ini harus dimasukkan dalam penyusunan rencana PRB tahun 2020-2022,” ujarnya. Marzuki Hamid menambahkan, untuk penyusunan RPB ini harus dilakukan dengan cermat, melibatkan seluruh pihak terkait supaya dapat diusulkan dalam Peraturan Walikota (Perwal) Kota Langsa. Dia menilai dalam mengatasi bencana selama ini sering terjadi terjadi kepanikan, mungkin masih kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan RPB dalam bekerja, baik dari personil penanggulangan bencana itu sendiri maupun masyarakat yang terkena musibah.
“Mudah-mudahan darui hasil rakor yang dilaksanakan oleh BPBA ini dapat melahirkan SOP dan RPB yang tepat, cepat dan terukur,” pungkas Wakil Wali Kota.
Sedangkan Kasi Kesiap Siagaan BPBA,Fazli SKM Mkes menyebutkan rakor ini untuk memberikan panduan memadai bagi Pemko Langsa, dalam hal kegiatan penanggulangan bencana. Menurut Fazli, untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana harus difokuskan pada indikator penilaian kapasitas daerah tersebut. Dia menambahkan juga harus parameter risiko bencana dasar yang jelas dan terukur, serta melindungi masyarakat di seluruh wilayah ini dari bencana.(hbl)
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan pihaknya merencanakan membangun pusat-pusat penanggulangan bencana di daerah untuk memaksimalkan penanganan bencana di Indonesia.
"Melalui koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kami merencanakan pembangunan pusat logistik, pusat kesiapsiagaan, dan pusat komando krisis," kata Doni dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR yang diikuti secara daring melalui siaran TVR Parlemen di Jakarta, Selasa.
Doni mengatakan pihaknya merencanakan membangun tujuh pusat logistik penanggulangan bencana, tiga pusat kesiapsiagaan bencana, dan tiga pusat komando krisis darurat bencana.
Menurut Doni, pusat-pusat penanggulangan bencana tersebut diharapkan bisa menjadi ujung tombak penanggulangan bencana di daerah dengan menyinergikan potensi-potensi yang ada.
"Penanggulangan bencana memerlukan sinergi antardaerah, antarlembaga, dan antara pusat dan daerah," tuturnya.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mendukung rencana pemerintah membangun pusat-pusat penanggulangan bencana tersebut, karena sesuai dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan.
"Kita sendiri merasakan selama ini penyaluran logistik untuk penanggulangan bencana di daerah kerap kali ada kendala," katanya.
Namun, politisi PDI Perjuangan itu meminta BNPB untuk menyediakan logistik yang sesuai dengan kebutuhan daerah mengingat masing-masing daerah memiliki kerawanan dan demografi yang berbeda.
"Harus dipastikan pasokan kebutuhan logistik antara daerah satu dengan yang lainnya berbeda, menyesuaikan kebutuhan masing-masing daerah," tuturnya.
TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, mencatat sebanyak 75 kejadian bencana terjadi di beberapa wilayahnya selama cuaca buruk sepekan terakhir.
Bencana terjadi mulai tanah longsor, banjir bandang, angin puting beliung sampai pergerakan tanah di beberapa kecamatan Kabupaten Tasikmalaya.
Akibat kejadian tersebut diketahui satu warga meninggal dunia akibat tertimbun longsor di Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya, dan 10 orang mengalami luka ringan akibat longsor di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya.
"Selama sepekan terakhir terjadi cuaca buruk mulai hujan berintensitas tinggi dan angin kencang, hampir tiap hari selama sepekan terakhir terjadi bencana. Apalagi memang wilayah kita ini sangat rawan bencana," jelas Kepala Bidang Darurat Logistik BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Irwan, kepada wartawan, Kamis (25/6/2020).
Irwan menambahkan, selain beberapa korban akibat puluhan bencana tersebut dampak lainnya seperti rumah rusak warga, jembatan putus, dan kerugian warga lainnya masih dalam proses inventarisir.
Pihaknya pun terus memantau beberapa titik rawan bencana yang kemungkinan masih akan terjadi saat cuaca buruk kembali melanda wilayah Tasikmalaya.
"Kalau dampak kerusakan lainnya masih proses inventarisir petugas kami. Yang jelas, akibat beberapa bencana tersebut kita dan warga sangat perlu diwaspadai sekali," tambah Irwan.
Warga mengungsi
Akibat beberapa bencana tersebut, terdapat warga yang mengungsi akibat bencana longsor di dua kecamatan yakni Cigalontang dan Taraju sampai sekarang.
Paling banyak warga terpaksa mengungsi ke lokasi paling aman di salah satu titik wilayah pemukiman Kecamatan Taraju.
"Warga yang mengungsi di daerah Kecamatan Cigalontang dan Taraju. Tapi, kita tak membuat tenda karena mereka mengungsi di rumah saudaranya masing-masing yang lokasinya relatif aman. Yang paling banyak itu di Taraju. Karena banyak rumah yang terdampak. Apalagi sekarang masih terus hujan.
Tapi kita membuat dapur umum dan diserahkan ke masing-masing RT. Kita stok logistik," pungkasnya.
AKURAT.CO, Tak bisa dimungkiri, Indonesia kesulitan mengatasi krisis ganda ekonomi sekaligus kesehatan publik akibat pandemi virus corona. Tak ayal, baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan 'new normal' demi menggenjot perekonomian Tanah Air yang terus merosot. Namun, langkah ini justru disebut sebagai upaya kesengajaan yang menyesatkan dan mengaburkan tingginya risiko epidemi oleh sebuah media internasional, Asia Times.
Dimuat pada Senin (8/6), disebutkan bahwa para ahli telah memperingatkan pendekatan prematur untuk memulihkan ekonomi ini berisiko mengekspos rakyat Indonesia ke wabah lebih lanjut dan gangguan ekonomi jangka panjang yang lebih dalam. Bulan lalu, pakar tanggap darurat terkemuka, Dr. Corona Rintawan, meninggalkan Satuan Tugas Nasional COVID-19 Indonesia. Saat membagi pandangannya dengan Asia Times, dokter tersebut mengatakan pandemi COVID-19 telah membuat pemerintah Indonesia terpuruk. Ia juga menggarisbawahi bagaimana arahan 'New Normal' Jokowi bisa mengundang lebih banyak infeksi dan kebingungan, alih-alih membuat kurva membaik dan aman.
"Kami punya kekurangan kronis dalam tes dan pelacakan. Kapasitas kami untuk melakukan tes PCR jauh dari target 20 ribu tes per hari. Namun, sekarang semuanya dilonggarkan, ekonomi sedang digenjot, sekolah dibuka kembali, peribadahan massa diizinkan, semuanya atas nama narasi 'New Normal'," ungkap Corona.
Ia menilai kementerian berusaha menunjukkan dukungan mereka kepada presiden dengan berlomba menerapkan konsep 'New Normal' dalam waktu sesingkat mungkin. Padahal, masih belum jelas apakah masyarakat sudah siap atau apakah langkah itu memang diperlukan.
AFP
Menurut Corona, jika pembukaan kembali ekonomi, bersama dengan kegiatan sosial dan keagamaan lainnya, tidak dibarengi dengan langkah-langkah yang memperkuat sistem perawatan kesehatan, hal ini dapat mengarah ke 'ledakan infeksi'. Tanpa peraturan dan sanksi yang jelas, ia menegaskan new normal akan menjadi masalah besar. Perekonomian kembali dibuka, sementara saran ahli ilmiah agar pemerintah tidak meremehkan skala infeksi, kematian, dan kemungkinan gelombang infeksi baru diabaikan. Padahal, pemerintah mengumumkan tambahan kasus baru telah menembus angka 1.000 pada 6 Juni.
"Ada lonjakan besar yang diumumkan baru-baru ini. Itu ditelusuri kembali ke 2 minggu lalu, yang mungkin bertepatan dengan perayaan Idulfitri. Klaster infeksi baru ini akan menyebabkan lonjakan infeksi lebih lanjut di kemudian hari. Saat Anda mengatakan 'New Normal', orang-orang akan menganggapnya berarti semuanya kini sudah bisa kembali normal," sambung Corona.
Selain itu, ada kecurigaan pemerintah sengaja menahan tes massal dan kurang melaporkan kematian di kalangan pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pengawasan (ODP). Salah satu inisiatif pelaporan mandiri, Lapor COVID-19, memperkirakan jumlah kematian sebenarnya mungkin 2-3 kali lebih tinggi daripada laporan resminya. Menurut Corona, penyebabnya adalah pemerintah daerah takut disalahkan atas wabah baru saat kebijakan new normal sedang digalakkan.
"Contohnya, ada seorang PDP meninggal dan baru diketahui positif beberapa hari kemudian. Beberapa pemerintah daerah, saya tidak akan mengatakan yang mana, pada saat itu melaporkan bahwa almarhum negatif COVID-19, meski hasil tesnya belum keluar. Ini karena mereka tidak mau dapat masalah jika jumlah kematiannya kemudian melonjak. Pemimpin daerah mana yang ingin disalahkan saat 'new normal' sedang diterapkan?" tambahnya.
Hingga akhir Mei, Gugus Tugas Nasional COVID-19 melaporkan sekitar 300.545 tes telah dilakukan untuk 205.165 orang. Artinya, tingkat tes COVID-19 di Tanah Air mencapai 1.100 per 1 juta penduduk. Ini kira-kira setara dengan Afganistan, salah satu negara dengan tingkat tes terendah di dunia.
AFP
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan stimulus ekonomi COVID-19 hingga USD 48 miliar (Rp677 triliun). Sekitar 13 persen dari anggaran ini ditujukan untuk layanan kesehatan. Di sisi lain, tes cepat dan PCR tidak digratiskan atau tidak digelar besar-besaran untuk secara akurat mengukur dan menganalisis jumlah infeksi di negeri ini. Asia Times menyebut layanan kesehatan Indonesia tidak siap untuk indentifikasi cepat dan menghadapi gelombang baru epidemi.
Sekitar USD 400 juta (Rp5,6 triliun) dari dana stimulus baru ditujukan untuk komponen perawatan kesehatan, berupa tunjangan dan insentif untuk petugas medis COVID-19. Yang mengejutkan, reaksi kalangan petugas medis terhadap pengumuman ini biasa saja. Asia Times menilai adanya kekecewaan yang dirasakan secara luas pada janji-janji sebelumnya yang dilaporkan tak pernah terwujud.
Porsi terbesar dari anggaran COVID-19 ditujukan untuk dukungan kesejahteraan. Sebagian besar berupa bantuan tunai, bantuan makanan, dan subsidi listrik. Sementara itu, banyak pemberian bantuan tunai yang tumpang-tindih, bantuan makanan dan skema kesejahteraan yang membingungkan keluarga miskin dan berpenghasilan rendah, dan banyak yang kesulitan memahami bagaimana dan di mana mengajukan permohonan bantuan.
Di sisi lain, tes COVID-19 tidak tercakup dalam USD 48 miliar (Rp677 triliun) bantuan COVID-19 dan anggaran stimulus ekonomi itu. Tes ini juga tidak murah di Indonesia. Biayanya sekitar USD 25-30 untuk tes cepat dan USD 70-150 untuk tes swab atau PCR.
Meski ada tanda-tanda ketidakmampuan dan kebingungan, Asia Times mempertanyakan Jokowi yang belum mengganti satu pun anggota kabinetnya. Dengan indikasi bahwa kondisi infeksi COVID-19 sebenarnya dan kematian yang tak dilaporkan, presiden Indonesia ini dinilai terburu-buru untuk melanjutkan kenormalan yang berisiko membawa negara ke wabah baru yang lebih besar. []
