logo2

ugm-logo

Blog

Doni Monardo Ungkap Penyebab Peningkatan Kasus Positif Covid-19 di Surabaya

KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyanjung penanganan wabah virus corona baru atau Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya.

Hal itu disampaikannya saat berkunjung ke Balai Kota Surabaya bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Balai Kota Surabaya, Selasa (2/6/2020).

Doni mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah melakukan langkah-langkah yang sangat baik.

Adapun peningkatan kasus terkonfirmasi yang dialami Surabaya merupakan buah kerja keras dalam melakukan tracing dan pengambilan sampel di berbagai lingkungan masyarakat.

"Tentunya tak mudah untuk mendapatkan informasi daerah yang kawasannya banyak yang positif. Ini langkah yang strategis dan sangat cerdas," kata Doni, di Balai Kota Surabaya, Selasa.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini berharap, pasien yang saat ini dirawat kemudian sembuh agar mendonasikan plasmanya kepada pemerintah untuk pengobatan pasien yang sakit berat.

Berdasarkan data Pemkot Surabaya, sebanyak 226 kasus kematian akibat Covid-19 memiliki riwayat penyakit penyerta.

Oleh karena itu, ia meminta agar jenis penyakit penyerta itu dipelajari, kemudian diinformasikan ke masyarakat agar berhati-hati.

Sejak beberapa hari terakhir, kasus Covid-19 di Surabaya memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, peningkatan jumlah kasus pozitif Covid-19 itu terjadi karena saat ini pihaknya terus gencar melakukan rapid test massal dan swab di beberapa lokasi yang dinilai ada pandemi.

Ketika kemunculan Covid-19 pada awal Maret lalu, Risma mengaku kesulitan melakukan tes cepat maupun tes swab karena keterbatasan alat itu.

Keterlambatan penanganan di awal pandemi karena keterbatasan alat kesehatan, disebut Risma, membuat kasus Covid-19 di Surabaya menjadi tinggi.

Namun, saat ini, Risma telah menerima banyak bantuan alat kesehatan dari Kemenkes, BIN, dan BNPB untuk melakukan tes kepada masyarakat di wilayah yang dinilai terdapat pandemi Covid-19.

Tes massal ini dilakukan di sejumlah tempat, baik di jalan raya, di perkampungan, maupun tempat ibadah.

"Jadi, kami lakukan rapid test massal di beberapa tempat. Kadang lokasinya di sepanjang jalan, kadang pula di masjid, dan sebagainya. Sampai hari ini rapid test kurang lebih sebanyak 27.000 orang," Risma.

Hingga Selasa (2/6/2020) malam, jumlah kasus Covid-19 di Surabaya mencapai 2.748 kasus.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur menggambarkan sebaran Covid-19 di Jawa Timur melalui peta sebaran yang dirilis rutin setiap hari.

Dalam peta tersebut, wilayah Kota Surabaya terlihat berwarna hitam pekat sejak empat hari terakhir.

Menurut Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, dr Joni Wahyuhadi, warna hitam pekat menunjukkan daerah tersebut angka kasusnya lebih dari 1.025 kasus.

Surabaya Jadi Zona Hitam, Apa yang Terjadi?

KOMPAS.com - Dalam peta sebaran Covid-19 di Jawa Timur, Kota Surabaya terlihat berwarna hitam sejak empat hari terakhir.

Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, dr Joni Wahyuhadi mengatakan, warna hitam menunjukkan kasus Covid-19 di daerah tersebut lebih dari 1.025 kasus.

"Semakin banyak catatan kasusnya, warna di peta sebaran akan semakin pekat hingga berwarna hitam," ujar Joni di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (2/6/2020).

Hingga Selasa (2/6/2020) malam, kasus Covid-19 di Surabaya mencapai 2.748 kasus.

Di peta sebaran, warna lain yaitu merah pekat terdapat di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan 683 kasus dan Kabupaten Gresik 183 kasus.

Di peta sebaran yang terdapat batas wilayah 38 kabupaten dan kota, semua berwarna merah.

Kepekatan warna merah tergantung jumlah kasus yang ada di daerah tersebut.

Hingga Selasa malam, kasus Covid-19 di Jawa Timur bertambah 194 kasus, atau total menjadi 5.132 kasus.

Tambahan 194 kasus berasal dari Surabaya 115 kasus, Sidoarjo 19 kasus, Bangkalan dan Sampang masing-masing 11 kasus, Lamongan, Tuban, dan Pamekasan masing-masing tujuh kasus, Gresik dan Kabupaten Kediri masing-masing lima kasus, Kabupaten Mojokerto tiga kasus, serta Kabupaten Pasuruan dan Jember masing-masing dua kasus. 

Pasien sembuh bertambah 100 orang atau totalnya menjadi 799 kasus.

Sedangkan pasien meninggal bertambah 11 pasien atau menjadi 429 pasien.

Total Orang Dalam Pantauan (ODP) mencapai 24.923 orang dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) 6.754 pasien.

Dokter yang Menangani Corona Meninggal Dunia di RS Polri Kramat Jati

Liputan6.com, Jakarta - Seorang dokter yang menangani pasien penderita virus Corona atau Covid-19 meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Hal itu dibenarkan Kepala Instalasi Forensik RS Polri Kramat Jati Kombes Sumy Hastry Purwanti.

"Ya betul," kata Sumy saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (26/4/2020).

Dokter atas nama Michael Robert Marampe itu wafat pada Sabtu, 25 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB. Dia terpapar Covid-19 saat berjuang si garda terdepan menangani pandemi tersebut.

Rencana pernikahan Michael pada 11 April 2020 lalu sempat tertunda lantaran tugas kemanusiaan.

Selain itu, di hari yang sama seorang perawat atas nama Reno Tri Palupi, meninggal dunia sekitar pukul 04.25 WIB di RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Hormat Rekan Kerja

Video jenazah Reno yang dibawa ambulans pun viral di media sosial. Sejumlah rekan kerjanya sesama perawat pun tampak memberikan hormat mengarah ke mobil tersebut.

Suara lirih memanggil nama Reno bersahutan. Takbir dari masyarakat pun terdengar mengiringi kepergian Reno.

IDI Berduka, dr Mikhael Robert Meninggal dengan Keluhan Corona

Jakarta - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kembali berduka. Dokter Mikhael Robert Marampe meninggal dunia terkait virus Corona.

Informasi meninggalnya dokter Mikhael disampaikan IDI melalui akun media sosialnya. Dokter Mikhael sempat berstatus pasien dalam pengawasan (PDP).

"Kalau dr Mikhael, dia kan sehari-hari praktik di Bekasi. Jadi dr Mikhael itu kan sudah sempat dirawat di Rumah Sakit Persahabatan kan ya. Waktu itu (statusnya) PDP, diobservasi di Persahabatan kan. Sudah sempat membaik, pulang ke rumah, kemudian belakangan dikabarkan masuk lagi ke rumah sakit, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati," kata Humas IDI, Halik Malik, saat dihubungi detikcom, Senin (27/4/2020).

Menurut Halik, Mikhael sempat memiliki keluhan sesak napas selama perawatan. Karena itulah, Halik mengatakan ada dugaan Mikhael terjangkit virus Corona.

"Yang kita tahu memang sempat dirawat dengan keluhan sesak napas salah satunya. Jadi untuk status perawatannya sendiri disebutkan dalam pengawasan, dalam observasi COVID. Tapi kan tentu untuk konfirmasi COVID saat ini standarnya kan tetap harus diperiksa konfirmasi. Ya itu SOP atau protap yang ada di rumah sakit, semua pasien ODP atau PDP itu harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan swab," jelas Halik.

"Jadi kalau dikatakan PDP tidak salah, karena kan memang dirawatnya di Rumah Sakit Persahabatan, di Rumah Sakit Polri, dengan keluhan terkait dengan COVID. Jadi memang ada dugaan ke sana, dari gejala-gejala yang dikeluhkan atau ditunjukkan selama perawatan," imbuhnya

sumber detik.com

DPR Kritik Pemerintah soal Zona Merah Corona yang Tak Jelas

DPR Kritik Pemerintah soal Zona Merah Corona yang Tak Jelas

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengkritik pemerintah yang hingga saat ini belum jelas dalam membuat parameter penetapan status suatu daerah sebagai zona merah virus corona (Covid-19). Menurutnya, pemerintah belum menetapkan indikator suatu daerah bisa disebut sebagai zona merah.

"Sekilas, zona merah adalah daerah yang paling banyak kasus positif Corona. Namun, berapa banyak kasus positif agar suatu daerah dikatakan zona merah, tidak dijelaskan. Semestinya, penyebutan zona merah itu ada kalkulasi dan perhitungannya," kata Saleh dalam keterangannya, Minggu (26/4).

Saleh juga mengkritik pemerintah pusat yang menyerahkan penetapan status zona merah kepada pemerintah daerah. Menurutnya, langkah itu tidak tepat karena pasti akan ada penilaian subjektif dari masing-masing kepala daerah. Akibatnya, definisi zona merah menjadi bermacam-macam.

"Lalu, bagaimana dengan daerah lainnya? Persoalan akan berimplikasi pada penerapan kebijakan mudik lebaran. Kementerian Perhubungan, misalnya, menyebut bahwa masyarakat di daerah zona merah tidak boleh mudik. Daerah mana saja zona merah?" Kata Saleh.

Saleh menyarankan agar Pemerintah pusat saja yang menetapkan status zona merah terhadap suatu daerah. Pemerintah pusat pula yang perlu menetapkan parameter atau batasan-batasan suatu daerah bisa ditetapkan sebagai zona merah virus corona.

Saleh lalu mengkritik larangan pemudik yang diterbitkan pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah lebih baik menetapkan zona merah suatu daerah terlebih dahulu sebelum mengeluarkan larangan mudik.

Dengan begitu, masyarakat jadi mendapat kejelasan sebelum memutuskan untuk mudik atau tidak.

Diketahui, larangan mudik tidak berlaku di seluruh Indonesia. dan termasuk zona merah.

"Saya tidak tahu apakah Gugus Tugas mempunyai panduan dan ukuran terkait penentuan status zonasi suatu daerah. Semestinya, ukuran dan panduan itu ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga, semua daerah memiliki panduan yang seragam," jelas Saleh.