Liputan6.com, Makassar - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar mengeluarkan status siaga waspada menyusul aktivitas angin Muson Asia yang bergerak di wilayah Sulawesi Selatan hingga dua hari terakhir yang menjadikan sejumlah daerah terendam banjir akibat intensitas curah hujan tinggi.

"Saat ini curah hujan dengan intensitas lebat dan sedang masih mengguyur sejumlah wilayah pesisir bagian barat serta wilayah selatan di Provinsi Sulawesi Selatan," kata Prakirawan BMKG Wilayah IV Makassar Esti Kristanti di Makassar, Minggu (12/1/2020).

Selain itu, BMKG mengeluarkan iimbauan siaga banjir dan waspada bencana alam di sejumlah wilayah Sulsel, mengingat dari pantauan pergerakan curah hujan yang hampir merata dengan intensitas lebat hingga 50 milimeter.

Tidak hanya itu, pergerakan angin Muson Asia yang bergerak dari Filipina menuju wilayah Sulawesi juga berdampak di Kota Makassar dan sekitarnya seperti Kota Pare-pare, Kabupaten Pinrang, Barru, Soppeng, Barru, Pangkep, dilansir Antara.

Kemudian, Maros, Takalar, Gowa, Jeneponto serta sejumlah kabupaten lainnya di Sulsel, dengan status siaga banjir dan angin kencang.

Kondisi ini dikarenakan menguatnya angin Muson Asia di wilayah Sulsel dan sekitarnya dan kemudian peningkatan pergerakan konferensi atau pertemuan angin serta suhu muka air laut di sekitar wilayah perairan Makassar yang menimbulkan pertumbuhan awan konvektif, terutama di perairan selat Makassar yang tidak hanya menyebabkan terjadi hujan dengan intensitas sedang serta lebat disertai angin kencang.

"Oleh karena itu, BMKG Wilayah IV Makassar mengeluarkan status siaga waspada di wilayah Provinsi Sulsel berdasarkan analisis peta berbasis dampak," katanya.

Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis proses prosedural ganti rugi rumah warga terdampak bencana seperti banjir dan longsor. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo mengatakan, semua biaya ditanggung oleh pemerintah dengan terlebih dahulu dilakukan pendataan oleh pemerintah daerah.

"Inventarisasi kerusakan rumah, kewenangan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk Tim Inventarisasi lintas sektor. Dalam hal ini BNPB diminta untuk mendampingi," kata Agus lewat keterangan pers diterima, Minggu (12/1/2020).

Terkait prosesnya, Agus menjelaskan ada beberapa tahapan yang akan dikerjakan. Pertama adalah survei oleh tim internal terhadap kerusakan rumah warga. Tim ini akan mengklasifikasikannya ke dalam tiga jenis kerusakan yakni Rusak Berat (RB), Rusak Sedang (RS) dan Rusak Ringan (RR) dengan dilengkapi dengan nama dan alamat pemilik rumah.

"Selanjut Bupati/Walikota membuat Surat Keputusan (SK) yang berisi daftar nama dan alamat serta klasifikasi tingkat kerusakan rumahnya. Selanjutnya SK ini dilampirkan dalam surat pengajuan pendanaan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Stimulan Rumah ke BNPB," jelas Agus.

Agus melanjutkan, pemerintah akan memutus kebijakan kepada warga yang rumahnya berkategori rusak berat (RB) untuk langsung dibangunkan Hunian Tetap (Huntap). Jadi, selama menunggu proses pembangunan huntap selesai, warga akan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 500 ribu per keluarga.

Agus mengatakan, anggaran yang digunakan untuk DTH dan Stimulan Rumah adalah Dana Siap Pakai (DSP). Sehingga, salah satu syarat pengajuan yang harus dilengkapi adalah Surat Keputusan Tanggap Darurat yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dengan lampiran SK nama, alamat dan tingkat kerusakan rumah, dan SK Tanggap Darurat.

"Setelah menerima surat permohon tersebut, BNPB maka akan meneliti dan memverifikasi dokumen pengajuan serta melakukan pengecekan lapangan. Hasil verifikasi kemudian diajukan ke Kepala BNPB untuk mendapat persetujuan, setelah syarat admininistrasi dipenuhi BPBD seperti nomor rekening, usulan PPK/BPP, MOU," tutur Agus.

Terakhir, setelah semua selesai maka DTH dan Stimulan Rumah akan ditransfer ke rekening BPBD terkait dan masyarakat penerima wajib membuka Rekening Bank baru untuk kemudian BPBD dapat mentransfer dana bantuan ke rekening tersebut.

"Hal ini ditujukan agar warga dapat segera membangun kembali rumah yang dibantu oleh Fasilitator pembangunan rumah, Agus menandasi.

Sesuai informasi disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Doni Monardo bahwa besaran dana stimulan diterima warga akibat rumah rusak mencapai Rp 50 juta untuk RB, Rp 25 juta untuk RS dan Rp 10 juta untuk RR.

Jakarta, CNBC Indonesia- Berada di pasific ring of fire dan dikelilingi oleh tiga lempeng tektonik dunia, dengan curah hujan yang cukup tinggi menjadi satu penyebab Indonesia menjadi negara yang rawan bencana. Salah satunya bencana banjir yang saat ini menghampiri ibu kota Jakarta dan beberapa wilayah di Indonesia. Tentu saja kondisi bencana ini harus diantisipasi, agar kita dapat mengenali risiko potensi kehilangan aset sehingga dapat terlindungi dari dampak bencana.

Seperti apa mengenali risiko bencana untuk melindungi asset berharga? Selengkapnya saksikan dialog  Exist In Exist dengan Perencana Keuangan, Rista Zwestika dalam Investime, CNBC Indonesia (Senin, 06/01/2020)

video bisa di saksikan di halaman berikut:

https://www.cnbcindonesia.com/investment/20190913160207-23-99309/pentingnya-kenali-risiko-bencana-untuk-lindungi-aset-berharga

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan siap memenuhi permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana apabila memerlukan tambahan dana dalam penanganan bencana.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Dia mengatakan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah telah menganggarkan Rp5 triliun untuk tanggap darurat bencana. Meski demikian, pihaknya siap memenuhi permintaan tambahan anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila diperlukan.

“Kami siap menambah anggaran [BNPB] untuk penanggulangan bencana, memang sewaktu-waktu akan dibutuhkan seperti pada 2017,” ujar Askolani.

Anggaran tersebut dimasukkan  dalam pos Bendahara Umum Negara (BUN), sehingga dapat diambil sewaktu-waktu ketika terjadi bencana alam.

Selain itu, Kemenkeu telah memberikan dana Rp500 miliar ke BNPB sejak awal tahun. Tujuannya adalah agar BNPB dapat cepat tanggap dalam penanganan bencana alam yang mungkin terjadi.

Selain BNPB, alokasi dana tanggap bencana alam juga telah dialokasikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Sosial. Dana tersebut akan digunakan untuk penanganan bencana dan pascabencana serta pemberian bantuan-bantuan sosial.

“Apabila sudah habis, mereka dapat mengajukan permintaan tambahan anggaran, tetapi tujuannya memang harus untuk mengatasi bencana alam,” lanjut Askolani.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pihaknya akan terus memberikan dukungan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memaksimalkan penanggulangan banjir.

Dia menerangkan pihaknya selaku bendahara negara akan memonitor kerja BNPB dan akan memastikan bahwa kebutuhan logistik dari lembaga penanggulangan bencana tersebut terpenuhi. Hal yang sama juga berlaku kepada Pemda, di mana pemerintah berupaya untuk memberikan dukungan dana untuk menanggulangi dampak bencana.

"Kita terus berupaya agar kerugian yang berasal dari bencana ini bisa diminimalisir, kerusakan fasilitas umum yang dibangun menggunakan anggaran seharusnya bisa dimitigasi," ujar Sri Mulyani, Kamis (2/1).