Jakarta (ANTARA) - Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai menyurvei pemasangan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) banjir lahar dingin ke beberapa permukiman penduduk dan wilayah sungai di Halmahera Barat, Maluku Utara yang berhulu dari Gunung Ibu.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya di Jakarta Kamis, mengatakan bahwa survei pertama ini pada Rabu (24/7) dimulai dari Desa Togoreba Sungi, Kecamatan Tabaru.

Desa tersebut merupakan desa terdekat dari kawah Gunung Ibu yang ini merupakan wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB) I. Jaraknya sekitar lima kilometer dari bibir kawah pada sisi sebelah barat laut Gunung Api itu.

Selanjutnya, tim BNPB didampingi personel Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyisir Desa Borona, Todoke, Tuguis, Soasangaji, Tukuoku, Duono, hingga Togowo di Kecamatan Tabaru yang juga berpotensi menerima luncuran lahar dingin Gunung Ibu.

Rencananya, sensor EWS akan dipasang sejauh tiga kilometer dari permukiman warga di desa tersebut dengan asumsi kecepatan aliran lahar dingin 6 menit per 1 kilometer.

“Jika lokasi sensor berjarak tiga kilometer untuk menginformasikan bahaya lahar dingin, maka warga memiliki waktu 18 menit untuk evakuasi,” katanya.

Abdul menyebutkan, pemasangan EWS tersebut tidak lepas dari aktivitas Gunung Ibu yang masih terus mengalami erupsi skala kecil sejak Februari 2024.

PVMBG melaporkan erupsi terbaru terjadi pada Kamis malam pukul 23.57 WIT. Gunung api berketinggian 1.325 mdpl itu menghembuskan abu setinggi 300 meter dari puncak dengan amplitudo maksimum 28 mm dan berdurasi lebih kurang 51 detik.

Aktivitas ini menyebabkan kawah gunung diduga telah terisi penuh material erupsi yang mudah runtuh, dan berpotensi membawa bahaya bagi masyarakat jika terbawa dari hulu oleh hujan berintensitas deras menjadi banjir lahar dingin, seperti yang terjadi pada Gunung Marapi di Sumatera Barat pada Mei 2024.

Potensi bahaya tersebut telah terdeteksi di Gunung Ibu karena menurut dia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan warga bahwa pada tanggal 9 Juli 2024 telah terjadi limpasan air Sungai Duono yang berhulu di Gunung Ibu dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah Halmahera Barat selama dua hari berturut-turut.

“Dari survei didapati aliran air yang cukup deras tersebut membawa material pasir vulkanik hingga meluap ke jalan raya,” katanya.

Tim mengasumsikan volume material 300 ribu hingga 500 ribu meter kubik tidak hanya terjadi di sepanjang aliran sungai, namun melimpas hingga ke area perkebunan yang memiliki morfologi seperti lembah sungai dan melanda lokasi-lokasi yang telah ada bangunan.

Atas kondisi tersebut, katanya, BNPB mengimbau pemerintah daerah setempat juga dapat segera mengupayakan pengerukan atau pembersihan aliran di Sungai Duono dan beberapa sungai mati lainnya sebagai langkah mitigasi banjir lahar dingin selagi hasil survei pemasangan EWS dirampungkan.

KBRN, Tangerang: Terdapat 92 titik wilayah terdampak banjir yang selalu menghantui warga Kabupaten Tangerang. Data tersebut dibeberkan Penjabat Bupati Tangerang, Andi Ony Prihartono berdasarkan catatan BPBD setempat.

"Tercatat ada 92 titik diwilayah Kabupaten Tangerang terdampak banjir. Ini data BPBD Kabupaten Tangerang di beberapa kecamatan seperti meliputi Balaraja, Tigaraksa, Cisoka, Solear, Jayanti, Cikupa dan Curug," ujar Andi Ony, Kamis (25/7/2024).

Andi Ony mengaku Kabupaten Tangerang luas wilayahnya mencapai 1.001,86 kilometer merupakan wilayah heterogen. Kemudian juga memiliki garis pantai dengan permukaan lahan yang relatif datar dengan ketinggan 10 sampai dengan 30 Mdpl.

Dengan jumlah penduduk yang mencapai 3.309.365 jiwa, sambung Andi Ony, akan terus bertambah. Tentunya sangat memberikan pengaruh terhadap berkurangnya area resapan air dan memiliki resiko tinggi terhadap bencana banjir.

Oleh karena itu, Perumahan Sudirman, Perumahan Triraksa Village dan Perumahan Puri yang berada yang berada disekitar kawasan tandon. Ini wilayah prioritas penanganan banjir yang telah diprogramkan, karena secara geografis berada pada dataran rendah atau daerah tangkapan air.

Kepala Dinas Bina Marga SDA Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah mengamini ada sekitar 92 titik lokasi rawan banjir. Salah satunya di Perumahan Sudirman dan Perumahan Puri Tigaraksa.

“Mudah-mudahan dengan adanya embung diwilayah Kabupaten Tangerang khususnya di Tigaraksa dapat mengurangi genangan air. Terutama saat curah hujan tinggi dan ini juga merupakan wilayah konservasi sumber daya air dan itu juga bisa menjadi wisata,” ujarnya.

Jakarta, CNN Indonesia -- Dosen dan Peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB) Heri Andreas menyebut sebanyak 112 kabupaten/kota di Indonesia mengalami banjir rob akibat penurunan permukaan tanah dan kenaikan muka air laut.

Wilayah pesisir yang tercatat mengalami banjir rob serius yakni pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura), pesisir Pantai Timur Sumatera dan Pesisir Kalimantan.

"Menurut hasil penelitian ditemukan setidaknya terdapat 112 kabupaten kota pesisir di Indonesia yang mengalami banjir rob. Pekalongan, Semarang, Demak itu sebenarnya lebih buruk dari Jakarta," kata Heri dalam acara 2024 LASSI UNESCO Scientific Conference di Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Rabu (24/7).

Ia menyebut Jakarta sempat menduduki posisi nomor satu kota dengan bencana akibat penurunan tanah. Namun, kini Jakarta justru menjadi prototipe manajemen bencana terkait penurunan tanah bagi kota-kota lainnya.

"Lambat laun banjir rob kian meluas dikarenakan masih terus terjadi land subsidence dan sea level rise atau kenaikan muka air laut, bahkan di beberapa tempat banjir menjadi permanen, yang artinya daratan telah hilang menjadi lautan," ujarnya.

Heri mengatakan tidak sedikit kerugian materi yang harus dikeluarkan pemerintah akibat bencana banjir rob tersebut.

"Hitungan kasaran konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sudah menyentuh angka Rp1000 triliun," ungkap Heri.

Oleh karena itu, kata dia, banjir rob akibat penurunan permukaan tanah dan kenaikan muka air laut harus disikapi dengan serius. Selain itu, juga perlu mengurangi risiko bencana melalui upaya manajemen kebencanaan.

Ia menyebut langkah awal dalam rangka pengurangan risiko yang dilakukan oleh pemerintah yakni pembuatan tanggul di pesisir pantai, meninggikan infrastruktur pesisir hingga melakukan evakuasi penduduk pesisir di beberapa wilayah tertentu.

"Untuk langkah-langkah yang lebih ultimate dan best practice ke depannya, harus dimulai dari pendalaman masalah, pemantauan dan pemetaan bahaya, kemudian dilanjutkan oleh upaya prevensi, mitigasi dan atau adaptasi yang lebih terukur," ucapnya.

 

• Banjir besar menenggelamkan sejumlah desa di Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, mulai Hari Minggu (21/7/2024), termasuk juga di kawasan industri PT IWIP
• Banjir besar terjadi karena dampak dampak dari aktivitas tambang terbukti dari luapan air sungai yang berwarna coklat pekat membawa endapan material tanah dan tambang
• Walhi Maluku Utara menyimpulkan bahwa bencana banjir terjadi disebabkan deforestasi dan degradasi hutan dari masifnya pemberian izin konsesi pertambangan nikel oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dan pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan.
• Analisis Walhi Maluku Utara dari tahun 2001 keberadaan hutan primer seluas 188.000 hektar atau 83 persen areal kawasan Halmahera Tengah. Saat ini telah mengalami deforestasi seluas 26.100 haktare dan terus naik seiring aktivitas pembukaan lahan untuk pertambangan nikel.

Banjir besar menenggelamkan  sejumlah desa di Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, Minggu (21/7/2024) subuh. Banjir akibat luapan Sungai Kobe ini berlanjut hingga  Selasa (23/7/2024). Ruas jalan di kawasan industri PT IWIP dan ruas jalan di Sagea – Gemaf tepatnya di Jembatan Air Gemaf masih tergenang banjir. Desa Lukolamo terendam air hingga setinggi 2 meter. Desa ini terbilang paling parah.

Menurut sejumlah warga, banjir yang terjadi di Lelilef, Lukolamo, Trans Kobe dan Gemaf,  Sagea hingga trans Waleh di Weda Utara itu karena dampak dari aktivitas tambang.

“Dulu di Lukolamo sering banjir tapi warna airnya beda dengan sekarang,” kata M. Ridwan warga Lukolamo yang dihubungi Selasa (23/7/2024). Dia bilang banjir saat ini airnya  warna coklat pekat karena sedimen material dari aktivitas tambang.

Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Maluku Utara  Mubaliq Tomagola melaporkan dari lapangan Selasa (23/7/2024) malam  menyebutkan  saat  ini intensitas hujan masih sangat tinggi, terutama di daerah hulu sungai Kobe, sungai Akejira, sungai Wosia, sungai Meno, Sungai Yonelo, dan sungai Sagea serta daerah aliran sungai lainnya. Hal ini berpeluang terjadi luapan air dan banjir susulan yang lebih besar dan menggenangi desa-desa lainnya yaitu Desa Lelilef Sawai, Desa Gemaaf, Desa Wale, dan Desa Sagea.

Upaya evakuasi juga terus dilakukan BNPBD Kabupaten Halmahera Tengah, TNI dan Polres Halmahera Tengah dengan menggunakan alat berat dan menempatkan warga di posko-posko yang tersedia di sekitar desa yang tidak terkena dampak banjir.

Bencana banjir telah memutuskan akses utama jalan penghubung antar desa yang saat ini terdampak banjir dan juga membuat Desa Woekob dan Woejerana yang berada 12 km dari wilayah pesisir.

Berdasarkan data peta overlay kawasan terjadinya bencana banjir di Kecamatan Weda Tengah dan Weda Utara, Walhi Maluku Utara menyimpulkan bahwa bencana banjir terjadi disebabkan masifnya pemberian izin konsesi pertambangan nikel oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dan pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini yang menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan di Halmahera tengah.

Hutan Menghilang

Analisis Walhi Maluku Utara dari tahun 2001 keberadaan hutan primer seluas 188.000 hektar atau 83 persen areal kawasan Halmahera Tengah. Saat ini telah mengalami deforestasi seluas 26.100 haktare dan terus naik seiring aktivitas pembukaan lahan untuk pertambangan nikel.

“Pembukaan areal kawasan hutan termasuk kawasan daerah aliran sungai secara sporadis dan masif untuk pengambilan material ore nikel oleh  perusahaan yang beroperasi menyebabkan hilangnya kawasan buffer zone sehingga ketika terjadi intensitas hujan yang tinggi. Hutan tidak lagi menahan laju kecepatan air bercampur material tanah serta material logam ke wilayah dataran rendah di wilayah pesisir terutama yang saat ini terendam banjir seperti Desa Woejerana, Desa Woekob, Desa Lelilef Waibulen dan Desa Lukolamo,” jelas Direktur Walhi Maluku Utara Faisal Ratuela.

“Jumlah izin pertambangan nikel di Kabupaten Halmahera Tengah berjumlah 24 IUP dengan luas konsesi 37.952,74 Ha dan yang terluas ijin konsesinya adalah pertambangan nikel milik PT. Weda Bay Nikel (Kawasan Industri Nikel PT. IWIP) seluas 45.065 Ha,” lanjutnya.

Faisal juga bilang ada indikasi  tidak ada keseriusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Provinsi Maluku Utara terutama Dinas Lingkungan hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas ESDM menyikapi bencana banjir.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Provinsi Maluku Utara dalam menghadapi situasi bencana banjir yang terjadi tidak bersandar pada data pasti terkait jumlah warga yang terkena dampak bencana banjir di empat desa di kecamatan Weda Tengah sehingga dipastikan model penanganan terhadap korban bencana akan mengalami kendala dan masalah dan berpeluang menimbulkan korban akibat dari keterlambatan dalam melakukan evakuasi.

Desakan Walhi

Desakan Walhi Maluku Utara kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Provinsi Maluku Utara   dan Negara ini berdasarkan situasi dan kondisi bencana ekologis  di empat desa di Kecamatan Weda Tengah  yang berpeluang meluas ke empat desa di Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah.

“Pemkab Halteng segera menetapkan  status darurat bencana di Kabupaten Halmahera Tengah dan segera menambah personil tanggap darurat dan posko di lokasi yang terkena dampak banjir. Mengevakuasi warga  yang terisolasi di desa Woejerana, Woekob, Kulo Jaya dan Kobe Kulo. Terutama lansia, perempuan dan anak-anak,” katanya.

WALHI juga mmendesak Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia segera mengambil langkah tegas menghentikan aktifitas investasi pertambangan nikel yang masih beroperasi saat kondisi banjir sedang berlangsung karena melanggar prinsip kemanusiaan dan tidak menghargai hak asasi manusia pekerja dan warga yang saat ini sedang menderita kerugian moril dan materil akibat bencana banjir.

“Untuk Pemerintah Pusat segera mendesak pihak perusahan tambang yang beroperasi di wilayah yang terkena banjir segera memberikan seluruh dukungan materil menanggulangi korban bencana banjir terutama bantuan evakuasi korban di desa yang masih sulit diakses. Bantuan pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar yang mendesak dan sangat dibutuhkan lainnya secara menyeluruh di setiap desa,” katanya.

KLHK  juga  diminta segera mengambil langkah membentuk tim investigasi menelusuri   banjir  yang diduga akibat jebolnya tanggul milik PT. Tekindo Energi dan PT. IWIP.  Menindak tegas perusahaan tambang yang terbukti melakukan pengabaian dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga mengakibatkan bencana banjir.

Pemerintah Pusat juga diminta  segera melakukan moratorium industri pertambangan nikel di Maluku Utara terutama yang masuk kebijakan proyek strategis nasional  (PSN)  karena telah mengakibatkan bencana ekologi dan perampasan ruang hidup masyarakat di Maluku Utara.

Terakhir, Walhi  meminta warga Maluku Utara bersolidaritas terhadap bencana ekologis di Halmahera Tengah saat ini. Warga  korban bencana banjir juga tetap waspada dengan banjir susulan akibat tingginya intensitas hujan.

Bentang Alam Berubah

Soal izin tambang di kawasan hutan Desa Sagea di Weda Utara saja ada sembilan izin usaha pertambangan yaitu PT Weda Bay Nickel  20.612 hektar,  PT Bakti Pertiwi Nusantara 1.232 hektar, PT Gamping  Mining 2.538 hektar, Tekindo Energy 1.000 hektar, First Pasifik Mining 2.080  hektar, Harum Sukses Mining 990 hektar, dan Karunia Sagea Mineral 1.225 hektar. Lahan yang menjadi konsesi perusahaan ini tidak hanya menguasai hutan  tetapi juga lahan kebun masyarakat yang telah dijual.

Bencana banjir di Halmahera Tengah saat ini memang terkait bencana hidrometeorolgi tetapi juga karena ada penyebab lain. Jika melihat kasus  di Weda Halmahera Tengah dan beberapa wilayah lainnya di Maluku Utara, sebetulnya banjir bisa terjadi sebesar ini karena ada perubahan bentang alam.  Bentang alam ini yang mestinya menjadi penopang apabila suatu saat terjadi curah hujan tinggi dengan intensitas lama. Jika  bentangan alam tidak tergerus maka  masih bisa dikendalikan secara alami dan tidak terjadi luapan banjir seperti sekarang.

Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Maluku Utara, Abdul Kadir Arif,  Selasa (23/7/2024) menjelaskan, banjir yang melanda Halmahera Tengah saat ini, tidak berdiri sendiri hanya karena bencana hidrometeorologi.

“Banjir itu bagian dari bencana hidrometeorologi karena ada pemicu berupa hujan,” kata Dedy sapaan akrabnya. Banjir saat ini selain karena adanya perubahan landscape, harus dicermati juga kondisi sungai di belakang desa  di mana terjadinya banjir saat ini.

Besar kemungkinan ada sedimentasi yang sangat tebal sehingga memicu luapan banjir hingga ke mana-mana secara sporadis. Atau jangan sampai pola aliran sungai yang sudah tertata secara alami, dilakukan perubahan karena ada pemanfaatan lahan seperti tambang sekarang ini.  Hal ini perlu dikaji lebih  mendalam.

“Secara geologi, kami berharap banjir di Weda terutama di daerah lingkar tambang ini dilihat tidak hanya satu sisi. Perlu didudukkan secara tertanggung jawab melalui riset sehingga  data yang didapat juga bisa tertanggung jawab,” harapnya.

Sementara sesuai data monitoring hari tanpa hujan (HTH) berturut-turut Provinsi Maluku Utara sesuai  update 20 Juli 2024: secara umum sebagian besar wilayah Provinsi Maluku Utara, mengalami HTH kategori pendek. HTH kategori sangat pendek terjadi di wilayah Kao Teluk, Mangoli utara, Morotai Selatan dan Sanana.

Analisis distribusi curah hujan Juli 2024 Dasarian II (11 – 20 Juli 2024) Provinsi Maluku Utara diinformasikan curah hujannya  dominan berada pada kategori rendah (0-50 mm/dasarian). Curah hujan tertinggi terjadi di Weda Selatan (Halmahera Tengah) sebesar 126 mm/dasarian.

Dari data di atas, terlihat bahwa Curah Hujan tertinggi di Maluku Utara terjadi selama 10 hari dari  11-20 Juli, terjadi di Halmahera Tengah. Nilai di atas untuk 10 hari menujukkan intensitas curah hujan  yang turun relatif sedang.

“Jika kondisi hulu di hamparan Kabupaten Halteng masih baik baik saja, dampak  banjir di Kobe, Sagea dan Lelilef tidak akan seperti ini.  Banjir, genangan, kekeruhan sungai pada beberapa muara  sungai menunjukkan hulu di DAS Kobe, Sagea  dan sekitarnya tidak baik baik saja,” kata Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Moloku Kie  Raha (MKR) Hidayat Marasabessy.

Sejak awal Juli hingga pertengahan Juli ini, hujan selalu jatuh di Halmahera dengan intensitas dominan sedang hingga berat, terutama di daerah Halmahera Tengah dan Timur.

Membaca prakiraan curah hujan (CH) dasarian 3 bulan Juli (21-31 Juli) terlihat kembali curah hujan tertinggi akan terjadi di Halmahera Tengah.  Melalui analisa di atas  baniir masih akan terjadi  karena  terus turun hujan. Ini akan memicu limpasan (RO) dan membawa material sedimen ke arah muara. Material sedimen tentu hadir dari kegiatan penambangan, rekayasa teknis pada landscape akibat land clearing.  Apalagi hingga aktifitas mengangkat material yang umum dilakukan  dalam pertambangan.

“Luasan yang telah terbuka, butuh kajian lebih mendalam. Namun dilihat dari visual, kekeruhan  dengan curah hujan dengan intensitas sedang, menggambarkan landscape bagian hulu kawasan industry ini sudah tidak baik-baik saja (red flag),” katanya.

Sepanjang 2023 beberapa kali banjir bandang menghantam kawasan industri pengolahan nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, serta desa sekitarnya seperti, Sagea dan Trans Waleh. Hal ini mengakibatkan rumah dan kendaraan milik karyawan tergenang air. Banjir yang menghantam wilayah ini sudah sering  terjadi.

Kamis, (14/9/2023) seorang buruh berinisial LY, ditemukan tak bernyawa di kawasan industri. LY diketahui meninggal karena diduga terbawa banjir besar yang melanda kawasan industri IWIP waktu itu.

Sejak Agustus 2023 Air Sungai Sagea di Desa Sagea dan Kiya, Halmahera Tengah, tercemar material tanah diduga dari kerukan tambang. Air sungai ini sebelumnya sangat jernih  karena dipakai warga untuk minum juga sebagai tempat wisata di Goa Boki Moruru. Namun kini air  berganti dari jernih ke oranye kecoklatan dan berlumpur.

Harus Ada Bertanggung jawab  Dalam  Musibah Ini  

Sosiolog Maluku Utara, Dr. Herman Oesman mengatakan  horor berupa bencana banjir sebagai akibat dari eksploitasi industri ekstraktif membawa dampak sosial yang tidak kecil. Ini terutama pasca bencana. Selain warga kehilangan harta benda, yang paling memiriskan adalah bencana setiap saat hadir dengan segala resiko, yang tentu nyawa jadi taruhannya.

Pada level bawah, warga akan tidak merasa aman, karena tak punya semacam jaminan sosial ekonomi dari bencana ekologis yang terjadi. Sementara pada sisi lain, industri ekstraktif ini tak mungkin berhenti beroperasi yang berarti kondisi lingkungan akan makin tak menentu dan tentu tidak akan pulih kembali.

“Kondisi ini perlu ada semacam  tindakan yang dilakukan  yang memerlukan campur tangan pemerintah pusat. Hal ini  karena proyek ini berkaitan dengan kepentingan pemerintah pusat dan investor atau pemilik modal,” katanya Selasa (23/7/2024) malam.

Di tingkat pemerintah daerah harus ada semacam daya tawar yang dapat mereduksi implikasi-implikasi bencana ekologis yang ada.  “Daya tawar itu harus melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan sebagainya agar lingkungan makin tak rusak,” harapnya.

Lalu peran pemda dan DPRD  kala banjir melanda saat ini?

Pemda melalui Badan Penanggulangan Bencana  Daerah (BPBD)   bekerjasama dengan  TNI dan Polri masih  melakukan evakuasi.

Kabid Humas Polda Malut Kombes Pol. Bambang Suharyono, mengungkapkan personel TNI/Polri dan BPBD Halmahera Tengah dikerahkan  menangani bencana tersebut. “Mereka berkoordinasi untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan warga yang terdampak” ujarnya.

Evakuasi dimulai sejak Minggu (21/7/2024) dan masih berlangsung hingga saat ini. Tim gabungan memastikan para korban banjir terutama anak-anak dan lansia mendapatkan tempat berlindung yang aman dan layak dari ancaman banjir. Proses evakuasi dilakukan dengan intensif guna meminimalkan dampak bencana.

Tim fokus penyelamatan dan kesehatan warga, memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perhatian dan bantuan yang diperlukan. Warga yang terdampak banjir juga diminta tetap berhati-hati dan mengikuti instruksi petugas.

Anggota DPRD Halmahera Tengah Munadi Kilkoda menyampaikan saat ini pemda dan DPRD fokus penanganan korban banjir. Memastikan masyarakat bisa selamat dari musibah dan kebutuhan mereka terpenuhi.

Hanya saja tidak boleh selesai sampai di situ saja. Dinas terkait seperti DLH harus melakukan penyelidikan.  Perlu berkoordinasi dengan KLHK agar ada investigasi bencana ekologi ini.

“Saya berkeyakinan penyebab banjir besar ini karena hutan di belakang perkampungan dan hulu sungai Kobe sudah hilang akibat kegiatan tambang yang dilakukan di situ,” katanya. Banjir ini terjadi karena buffer zone di kawasan itu sudah tidak ada. Ketika curah hujan tinggi  banjir pasti terjadi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus turun lakukan penyelidikan. Jika penyebabnya karena bukaan lahan yang dilakukan beberapa perusahan tambang  di belakang desa desa ini, maka izin perusahan itu harus dievaluasi. Mereka juga harus dikenai sanksi dan denda atas perbuatan yang mereka lakukan.  “Harus ada yang bertanggung jawab atas musibah ini,” katanya. (***)