Blog

Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM Sub Urusan Bencana, BNPB Perkuat Kapasitas Pusat dan Daerah

MOJOKERTO – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berperan dalam memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana mencakup pencegahan, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara. Sebagai instansi yang membidangi penanggulangan bencana, BNPB turut melakukan pembinaan secara teknis terhadap Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM SUB) Urusan Bencana.

Kementerian Dalam Negeri telah membuat Sekretariat Bersama Penerapan SPM di tingkat pusat maupun daerah. Pada Sekretariat Bersama Penerapan SPM di tingkat pusat, BNPB dilibatkan menjadi anggota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Selanjutnya BNPB juga membentuk Sekretariat Bersama Pendampingan Penerapan SPM SUB di Lingkungan BNPB untuk memudahkan koordinasi di internal BNPB serta sebagai panduan bagi daerah dalam penerapan SPM. Salah satu agenda kegiatan Sekretariat Bersama ini adalah Monitoring dan Evaluasi (Monev).

Kegiatan Monev Penerapan SPM Sub Urusan Bencana dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur pada tanggal 2 Oktober 2025 yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan BPBD Provinsi Jawa Timur, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten dan Kota Mojokerto, Bappeda Kabupaten dan Kota Mojokerto, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten dan Kota Mojokerto, BPBD Provinsi Jawa Barat, BPBD Kalimantan Selatan, Biro Perencanaan dan Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, serta Tim Siap Siaga.

Acara dibuka oleh Plt. Kepala Biro Perencanaan BNPB, Andria Yufferyzal. Pada pembukaannya, Andria menyampaikan bahwa BNPB sedang menyusun Roadmap Pendampingan Penerapan SPM SUB di Lingkungan BNPB yang akan menjadi acuan strategis jangka menengah dan panjang dalam memperkuat implementasi SPM Sub Urusan Bencana di daerah. Roadmap ini disusun untuk memberikan arah yang lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pendampingan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi.

Narasumber pada acara ini yaitu perwakilan Sekretariat Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, dan BPBD Kabupaten Mojokerto. Perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Benjamin Sibarani, menyampaikan strategi untuk percepatan dan peningkatan capaian SPM, khususnya Sub Urusan Bencana. Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana diwakili oleh Didik Kurniawan yang memaparkan tentang Petunjuk Pelaksanaan BNPB Nomor 3 Tahun 2025 tentang Layanan SPM Sub Urusan Bencana yang mengatur prosedur teknis 5 sub layanan pada SPM Sub Urusan Bencana. Narasumber dari BPBD Kabupaten Mojokerto, Supriyanto Hadi, menjelaskan tentang pentingnya koordinasi dalam penerapan SPM Sub Urusan Bencana di Kabupaten Mojokerto. Supriyanto juga menyebutkan bahwa Kabupaten Mojokerto dalam waktu dekat akan meluncurkan aplikasi Mojo Mandala yang berbasis android sebagai salah satu bentuk layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pelayanan Bencana.

Sehari sebelumnya, dilakukan kunjungan lapangan dalam rangkaian Monev SPM Sub Urusan Bencana di Mojokerto untuk melihat ketersediaan sarana pendukung. Lokasi yang dikunjungi meliputi rambu evaluasi dan papan informasi, gudang logistik, serta Pusdalops BPBD Kabupaten Mojokerto.

Hasil Monev kali ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara efektif, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat. Selain itu, Monev juga akan diagendakan secara rutin sebagai bagian dari penguatan kapasitas terkait penerapan SPM Sub Urusan Bencana, serta dalam rangka mensinergikan penilaian capaian kinerja penerapan SPM antara BNPB dan Kemendagri, serta tugas fungsi BNPB sebagai instansi pembina teknis penerapan SPM Sub Urusan Bencana.

Abdul Muhari, Ph.D.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Mitigasi Bencana Saat Musim Hujan

KBRN, Yogyakarta: Saat memasuki musim hujan, bencana hidrometeorologi lebih sering muncul. Banjir, tanah longsor, maupun dampak terjadinya angin kencang.

Upaya mitigasi bencana perlu ditingkatkan untuk memperkecil dampaknya. Baik itu di rumah maupun lingkungan lainnya.

Menurut Sita, Petugas Media Center Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (3/10/2025) beberapa upaya dapat dilakukan. Berikut beberapa upaya mitigasi bencana saat musim hujan:

1. Membersihkan saluran-saluran air.

2. Memangkas dahan pohon.

3. Memastikan kekuatan baliho-baliho di jalan raya.

4. Memperkuat struktur bangunan.

Lebih lanjut ia menyampaikan beberapa kontak penting jika terjadi bencana. Berkaitan dengan darurat medis melalui call center 119. Kejadian kebakaran dan penyelamatan melalui call center 113 serta darurat bencana (0274) 555585. Kontak WA melalui nomor (0274) 555584. (rna/par)

Solusi Mitigasi Bencana, Gubes UM Kenalkan Konsep DSL

KBRN, Malang : Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang (UM), Prof. Dr. Budi Handoyo, M.Si., memperkenalkan konsep inovatif Disaster Spatial Learning (DSL) sebagai pendekatan baru dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana di Indonesia.

Tema ini diangkat Prof. Budi dalam pengukuhannya sebagai guru besar bidang Pembelajaran Spasial Kebencanaan pada Kamis (2/9/2025) dengan judul "Disaster Spatial Learning" sebagai Solusi Inovatif Mitigasi Bencana di Indonesia.

Prof. Budi menjelaskan, DSL atau pembelajaran spasial kebencanaan didefinisikan sebagai metode pembelajaran berbasis spasial yang menggabungkan teknologi geospasial, teori berpikir spasial, konstruktivisme kontekstual, pembelajaran pengalaman, serta pendekatan komunitas. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan praktis masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

“DSL bertujuan menciptakan generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis tentang bencana, tetapi juga keterampilan praktis dan kesiapsiagaan mental dalam menghadapi tantangan kebencanaan masa depan,” ujar Prof. Budi Handoyo.

Pasalnya, di tengah kondisi geografis Indonesia yang memiliki potensi atau ancaman bencana alam yang tinggi, pembelajaran-pembelajaran kebencanaan sifatnya masih umum dan abstrak.

“Nah sekarang kita coba anak-anak itu belajar kebencanaan itu basisnya peta spasial, melihat ruang di mana mereka tinggal, bencana yang terjadi prosesnya seperti apa, kemudian bagaimana mereka harus melakukan tindakan yang sesuai dengan keadaan bencana itu,” ungkap Prof. Budi.

Konsep ini telah diuji coba di SMA Negeri 1 Dampit Kabupaten Malang. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan. Datanya, Kesiapsiagaan erupsi meningkat dari 59% menjadi 98% (kategori tinggi–sangat tinggi). Kesiapsiagaan gempa naik dari 59% menjadi 91%. Kesiapsiagaan banjir melonjak dari 66% menjadi 99%.

“Selain pengetahuan, sikap siswa terhadap bencana juga lebih positif, disertai keterampilan praktis dalam menghadapi situasi darurat, misalnya prosedur evakuasi saat gempa,” kata dia.

Selain itu. Prof. Budi menekankan pentingnya kemitraan dengan pemerintah daerah dan BPBD. Menurutnya, BPBD merupakan lembaga responsif, tetapi dengan keterbatasan tenaga untuk menjangkau wilayah terkecil, sehingga perlu “banyak tangan” melalui edukasi berbasis sekolah dan komunitas.

“Untuk memperluas jangkauan, kami juga mengembangkan platform digital DSL Global Partnership. Melalui dashboard real-time, ruang belajar virtual, dan resource sharing, platform ini memungkinkan kolaborasi global antara peneliti, sekolah, guru, dan siswa,” imbuhnya.

Ia menambahkan, DSL dapat diterapkan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan pendekatan berbeda sesuai jenjang pendidikan. Misalnya, pembelajaran berbasis cerita di SD, integrasi Google Earth di SMP, penggunaan GIS di SMA, hingga analisis spasial lanjutan di perguruan tinggi.

“Dengan DSL, kita beralih dari paradigma reaktif ke proaktif, dari sektoral ke integratif, serta dari lokal menuju global. Semua demi mengurangi risiko bencana dan melahirkan masyarakat yang lebih tangguh,” tandas Prof. Budi.

Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 2 Oktober 2025

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum laporan sejumlah peristiwa bencana yang terjadi di tanah air, pada periode Rabu (1/10) hingga Kamis (2/10) pagi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, fenomena hidrometeorologi basah mendominasi insiden yang menerjang wilayah Indonesia.

Banjir melanda Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, pada Rabu (1/10), pukul 12.30 WIB. Peristiwa terjadi setelah adanya hujan lebat di wilayah itu. Satu desa di satu kecamatan terdampak genangan, yaitu Desa Telun. Data sementara sebanyak 43 KK terdampak banjir di wilayahnya. Sedangkan kerugian material, sebanyak 7 unit rumah dan 1 unit bangunan lain rusak ringan. Pada malam, sekitar pukul 20.23 WIB, banjir sudah berangsur surut di Desa Telun.

BNPB memantau peristiwa angin kencang yang melanda Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (1/10), pukul 20.45 WIB. Bencana ini melanda 6 desa di 3 kecamatan. Sebanyak 492 rumah mengalami rusak ringan. Kerusakan yang sebagian menyasar pada atap rumah banyak terjadi di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbergempol, sebanyak 180 unit. Sedangkan korban jiwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung masih melakukan pendataan di lapangan.

Angin kencang juga melanda wilayah Kabupaten Tuban di Provinsi Jawa Timur pada Senin (29/9). Dua desa di satu kecamatan terdampak peristiwa ini. BPBD menginformasikan sebanyak 33 rumah mengalami rusak ringan dan 1 unit fasilitas pendidikan terdampak. Perkembangan pada Rabu (1/10), personel BPBD yang dibantun TNI, Polri dan dinas terkait masih melakukan penanganan darurat, termasuk mendata dampak kerugian pascabencana.

Di provinsi Jawa Timur, bencana geologi berupa gempa bumi mengguncang beberapa wilayah. Gempa dengan M6,5 terjadi pada Selasa (30/9), pukul 23.49 WIB. Masyarakat di sejumlah daerah merasakan guncangan dengan intensitas yang berbeda. BNPB mencatat 6 kabupaten dan 1 kota terdampak peristiwa ini. Wilayah terdampak yaitu Kabupaten Sumenep, Situbondo, Jember, Mojokerto, Banyuwangi, Pacitan dan Kota Pamekasan. Kondisi pada Rabu (1/10), jaringan listrik di Kecamatan Gayam, Sumenep, telah pulih, sedangkan korban luka telah kembali ke rumah. Korban luka sebanyak 3 orang. Total rumah rusak berat sebanyak 25 unit, rusak sedang 22 unit, rusak ringan 11 unit dan 100 rumah lainnya masih diverifikasi tingkat kerusakannya. BPBD setempat terus melakukan pemutakhiran data dampak pascabencana. BNPB juga terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat.

Sementara itu, banjir yang melanda Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Jabar), pada Selasa (30/9), pukul 15.30 WIB telah surut. Genangan yang terjadi setelah adanya hujan lebat melanda 1 desa di Kecamatan Parung. Sebanyak 40 KK (153 jiwa) terdampak kejadian tersebut. Banjir dilaporkan BPBD setempat telah surut pada Rabu (1/10).

Masih di Provinsi Jabar kali ini angin kencang dilaporkan BPBD menerjang wilayah Kabupaten Bogor. Angin kencang yang menyertai hujan deras berdampak pada 6 desa di 6 kecamatan. Insiden berlangsung pada Senin (29/9). Sebanyak 10 KK (31 jiwa) terdampak, sedangkan 1 KK (4 jiwa) mengungsi sementara waktu. BPBD mencatat rumah rusak ringan 5 unit dan rusak sedang 3 unit. Pada Rabu (1/10) warga yang dibantu BPBD telah melakukan perbaikan darurat rumah yang rusak pada bagian atap.

Sedangkan di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jabar, angin kencang juga berdampak pada 5 desa di 3 kecamatan pada Senin (29/9), pukul 14.00 WIB. Kerugian tercatat rumah rusak ringan 18 unit, rumah terdampak 18, fasilitas ibadah terdampak 2 unit dan fasilitas ibadah rusak ringan 1 unit. Total korban terdampak angin kencang sejumlah 36 KK (84 jiwa). Kondisi mutakhir pada Rabu (1/10), sebagian warga yang rumahnya belum dapat dihuni mengungsi sementara waktu ke rumah kerabat. Warga bergotong royong memperbaiki kerusakan tempat tinggal mereka pascakejadian.

Beralih ke wilayah Provinsi Jawa Tengah, BPBD Kabupaten Purbalingga menyampaikan cuaca ekstrem menerjang wilayahnya pada Senin (29/9), pukul 14.00 WIB. Angin kencang yang menerjang bersamaan turunnya hujan lebat berdampak pada Desa Sindang, Kecamatan Mrebet. Sebanyak 16 KK terdampak kejadian ini. Data sementara menyebutkan rumah rusak berat 1 unit, rusak sedang 1 unit dan rusak ringan 12 unit. BPBD dan unsur terkait masih melakukan upaya darurat untuk membantu korban bencana.

Cuaca ekstrem juga melanda Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, pada Senin (29/9), pukul 17.30 WIB. Kondisi terkini pada Rabu (1/10), BPBD dan unsur terkait masih melakukan penanganan darurat. Data BPBD mencatat 11 KK terdampak, sedangkan kerugian material sebanyak 3 unit rumah rusak berat, 7 rumah rusak sedang dan 1 rumah rusak ringan.

Menyikapi bencana yang terjadi, baik hidrometeorologi dan geologi, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap waspada. Di tengah musim hujan, warga dapat mengakses informasi cuaca dari pemerintah sehingga semua pihak dapat lebih siap menghadapi setiap ancaman bahaya. Selain itu, tetap waspada terhadap bahaya gempa yang hingga kini belum dapat diprediksi kapan dan di mana akan terjadi.

Abdul Muhari, Ph.D.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

sumber: bnpb

Menko AHY Dorong Pembangunan Infrastruktur Antisipasi Risiko Bencana

KBRN, Jakarta: Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong pembangunan infrastuktur untuk mengantisipasi risiko bencana di Indonesia. Ia menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan dalam menghadapi risiko bencana alam dan krisis iklim.

Hal ini diungkapkannya dalam International Conference on Disaster Mitigation and Management di Universitas Andalas, Padang, Selasa (30/9/2025). Menko AHY juga menekankan pentingnya penegakan tata ruang kota dan rehabilitasi pasca bencana.

“Indonesia dikaruniai dengan begitu banyak kemuliaan dari Allah SWT, tetapi kita juga berada di ring of fire. Artinya ada kerentanan, ada hal-hal serius yang harus kita antisipasi bersama, harus menjadi spirit pembangunan bangsa ke depan,” kata AHY dalam keterangan tertulisnya, pada Rabu (1/10/2025).

AHY menyatakan, kesiapsiagaan masyarakat sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur. Ia juga mendukung memitigasi bencana sebagai cadangan logistik, terutama di kawasan yang rentan, seperti Mentawai.

“Kesiapsiagaan itu penting, harus didrill, harus disimulasikan, sambil kita juga selalu punya langkah-langkah mitigasi atau pencegahan. Kalaupun masih ada yang terdampak bencana, maka recoverynya itu harus cepat dan kemudian dibangun kembali lebih baik,” ucapnya.

AHY menambahkan, arah pembangunan infrastruktur Indonesia ke depan, infrastruktur tidak hanya harus kuat. Tetapi juga ramah lingkungan, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Sementara itu, salah seorang warga Bekasi, Anang menyampaikan perlunya kesiapan menghadapi gempa di Indonesia. Menurutnya, dengan gempa yang sering menerjang Indonesia harus diikuti kesiap siagaan.

"Paling kenceng gempa pas ada tsunami di Banten, sampe berasa ke Pondok Gede. Gempa Jogja saya pernah berasa besar pas saya di sana," ujar Anang.