DENPASAR - Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Kadek Diana, menyatakan Bali memang merupakan daerah rawan bencana baik bencana hidrologi dan geologi.

Selain itu Bali mempunyai banyak wilayah rawan longsor, yang terluas di Kabupaten Karangasem 757,17 Ha, Bangli 679,05 Ha, dan Buleleng 673,47 Ha.

“Ini mengakibatkan 13 korban jiwa di Kintamani pada Februari 2017. Setiap tahun ada gempa bahkan tadi (kemarin) ada gempa, selain itu bencana longsor yang mengakibatkan korban jiwa, dan banjir juga,” ujar politisi asal Gianyar dalam laporannya saat Sidang Paripurna DPRD Bali, Rabu (22/3/2017).

Mempertimbangkan potensi bencana tersebut, maka upaya mitigasi secara komprehensif dan terpadu sangat penting untuk mengurangi dampak bencana.

Maka dari itu harus didukung sistem informasi kebencanaan yang terkonsolidasi dan mengintegrasikan secara cepat, akurat, dan komprehensif.

“Harus ada sistem peringatan dini, maka diperlukan perencanaan matang, maka perlu master plan selama tahun ini di mana titik rawan gempa, tsunami, longsor untuk mitigasi di tahun ke depan,” jelasnya.

Secara terpisah Gubernur Bali, Made Mangku Pastika mengatakan, setiap kabupaten/kota sudah memiliki BPBD yang saling berhubungan satu sama lain.

“Sebenarnya kita di Pusdalops BPBD sudah ada mitigasi bencana, kalau ada kerusakan akibat gempa kemarin harus diperbaiki kalau ada dampaknya,” ujarnya. (*)

sumber: TRIBUN-BALI.COM

BANTUL-Desa Wisata di Kabupaten Bantul dinilai perlu memperhatikan dan menerapkan mitigasi bencana, di kawasan objek wisata (obwis) yang mereka kelola.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Dwi Daryanto mengatakan, jangan sampai hanya membuka kawasan wisata, tetapi tidak diperhitungkan dampak risiko bencana yang berpotensi terjadi di kawasan obwis.

Ia menyebut, masih ada sejumlah pengelola wisata yang belum memperhatikan pentingnya mitigasi bencana di obwis, terutama pula yang berada di zona rawan bencana. Misalnya saja, kawasan bukit Hargodumilah Piyungan yang terletak di perbatasan Bantul dengan Gunung Kidul, yang populer disebut Bukit Bintang. Selain itu obwis di perbukitan Mangunan, Dlingo, padahal obwis-obwis tersebut kerap dipadati wisatawan.

“Di Mangunan itu kan banyak bukit-bukit yang diperuntukkan sebagai obwis, tata ruangnya seperti apa belum tahu, termasuk risiko bencananya,” ujarnya.

Ia berharap pengelola kawasan wisata bisa memberikan rasa aman dan nyaman, kepada wisatawan. Termasuk, apabila ada bencana yang datang di obwis, minimal pengelola bisa mengarahkan wisatawan ke zona penyelamatan/evakuasi.

Ketua Koperasi Noto Wono Mangunan, Dlingo Purwo Harsono, menyambut positif adanya usulan tersebut. Pihak pengelola wisata di Mangunan memang belum banyak mengetahui titik-titik rawan bencana di kawasan obwis Mangunan, alasannya karena pihaknya belum mendapat banyak sosialisasi mengenai hal tersebut.

Kendati demikian, pengelola obwis selalu menggunakan naluri dalam memperkirakan potensi bencana yang terjadi di kawasan obwis. Karena menyelamatkan wisatawan adalah kewajiban pengelola obwis. Misalnya saat terjadi angin kencang di hutan pinus. Pihaknya mengimbau agar wisatawan segera menjauhi hutan, khususnya bila mendengar suara kayu patah.

“Ketika angin bertiup semakin kencang, cuaca memburuk, maka mereka mengimbau wisatawan meninggalkan lokasi wisata. Obwis kami tutup untuk sementara waktu sampai cuaca membaik, sebagai bentuk antisipasi di awal,” ungkapnya.

Bantul - Sebanyak 2.335 KK di Bantul, DIY, berada di zona merah bencana rawan longsor. Kondisi tersebut riskan jika cuaca ekstrem seperti hujan deras mengguyur. Upaya merelokasi warga terkendala oleh anggaran yang terbatas.

Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Dwi Daryanto, salah satu cara untuk meminimalisasi munculnya korban yakni dengan merelokasi sejumlah rumah warga.

Upaya relokasi ini terus diupayakan BPBD Bantul. Namun karena keterbatasan anggaran, hanya beberapa proses relokasi yang bias dibiayai pemerintah.

"Tahun ini kami merencanakan relokasi. Sebenarnya warga yang mengusulkan relokasi ada 11 rumah, yang baru terakomodir baru 5," ujarnya, Rabu (22/3/2017).

Untuk 6 rumah yang sudah mengajukan permohonan ke BPBD Bantul, Dwi menyebut pihaknya bakal mengupayakan dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Jika disetujui bukan tidak mungkin bila tahun ini lebih banyak rumah direlokasi pemerintah.

Meski begitu Dwi berharap masyarakat tidak hanya bertumpu ke pemerintah. Jika memang warga mampu, pihaknya menyarankan warga melakukan relokasi mandiri, untuk menghindari potensi bencana.

"Harapan kami ada kesadaran masyarakat untuk mau pindah ke tempat aman. Relokasi kan bisa dilakukan mandiri," lanjutnya.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Akibat hujan deras yang mengguyur beberapa jam yang lalu, Jalan Pramuka-Jalan Gambiran-jalan Tegalgendu-Jalan imogiri timur digenangi air setinggi betis orang dewasa.

Para pengendara yang melintas diharap berhati-hati karena air yang menggenang lumayan cukup deras.

Akibatnya, beberapa kendaraan mesti didorong warga sekitar untuk bisa melaju menerabas banjir.

Parahnya, kondisi ini dibarengi dengan matinya lampu lalu lintas semakin menambah keruwetan jalan karena para pengendara ingin menndahului pengendara lain.

Agus, salah satu warga yang membantu mengamankan lokasi mengatakan akibat hujan deras sore tadi ruas jalan pramuka dan sekitarnya dilanda banjir deras.

"Ini akibat luapan sungai kali mambu yang berada di pinggiran jalan, tiap hujan deras ya seperti ini, banjir" ucapnya Selasa (21/3/2017). (*)