Blog

Kelompok Rentan Bencana Butuh Kehidupan Berkualitas dan Bermartabat

Jakarta-Humas BRIN. Indonesia adalah negara yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam dan non-alam karena letak geografisnya yang terletak di Cincin Api Pasifik dan memiliki topografi yang kompleks. Pada 2014-2023, bencana paling banyak terjadi pada 2020 sebanyak 5.003 bencana. Bencana yang paling banyak terjadi yaitu puting beliung sebanyak 8.569, diikuti bencana banjir sebanyak 8.334 dan tanah longsor sebanyak 7.437 kejadian.

Sebagian besar wilayah Indonesia terletak di atas jalur-jalur sumber gempa besar dari zona megathrust-subduksi lempeng dan sesar-sesar aktif. Sehingga bukan hanya berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur dan konektivitas dasar, namun dapat menimbulkan kerugian korban jiwa. Sekitar 96,27% populasi terpapar multihazard, 75% infrastruktur berada pada zona rawan bencana, dan 22,85 Trilyun/tahun rata-rata kerugian akibat bencana.

Penyandang disablitas, lansia, kepala keluarga perempuan, dan anak-anak sebagai kelompok rentan bencana yang perlu memperoleh jaminan untuk dapat menjalani kehidupan secara berkualitas dan bermartabat (human dignity). Kelompok ini mendapatkan kesamaan hak dan kewajiban dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks kebencanaan. Kelompok rentan juga perlu berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pernyataan tersebut disampaikan Amich Alhumami Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan di Kementerian PPN/Bappenas pada gelaran Kick Off Meeting Nasional Indonesia untuk Program MOST – UNESCO. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan (DKP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara hibrid, di Gedung BJ. Habibie Jakarta, Selasa (27/2).

“Kelompok rentan merupakan kelompok yang paling berpotensi terdampak baik secara fisik, psikologis, maupun sosial ekonomi. Dampak langsung dan tidak langsung (jangka panjang), seringkali diatasi dengan strategi yang kurang tepat sehingga mengakibatkan kelompok rentan menjadi semakin rentan,” ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan risiko bencana yang tepat guna merupakan aspek penting untuk memastikan keseimbangan dan keberlanjutan rencana pembangun, sebagaimana tertuang dalam Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

“Berdaulat, artinya Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya. Maju, menunjukkan ekonomi yang mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil,” jelasnya.

Berkelanjutan, terang Amich, sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yag tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Nara sumber berikutnya Dika Yudistira dari Kemensos RI memaparkan mengenai kerentanan sosial menurut Kemensos RI, bahwa risiko kerentanan dibagi tiga, yaitu kemiskinan, perubahan iklim, dan bencana. Kerentanan ini akan terjadi di sepanjang siklus hidup manusia, mulai usia anak, usia sekolah, usia kerja, lansia, dan penyandang disabilitas.

Dirinya juga menjelaskan, tugas Kemensos RI menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

“Di Kemensos ada beberapa program untuk mengatasi hal tersebut, yaitu Climate Change Adaptation berupa program sembako, atensi, bantuan sosial darurat, buffer stock logistic bencana. Selanjutnya, Disaster Risk Reduction yang meliputi Kampung Siaga Bencana (KSB), Lumbung Sosial, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan sebagainya,” paparnya.

KSB merupakan wadah formal penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang berada di kecamatan dan dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana. Sasarannya yaitu kawasan dari sejumlah desa/kelurahan yang teridentifikasi memiliki risiko bencana.

“Lumbung Sosial adalah sarana penyediaan akses logistik kepada masyarakat di lokasi rawan bencana yang disimpan di ruangan pemerintah setempat atau yang berdasarkan kearifan lokal dan kesepakatan Masyarakat. Logistik disimpan di ruangan bukan milik pemerintah. Untuk pengelolaan, pencatatan dan pelaporannya dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Desa tempat lumbung sosial disimpan,” jelasnya.

Dika membeberkan, berdasarkan Permensos No. 28 Tahun 2012, TAGANA adalah relawan sosial yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana. “Tagana merupakan relawan yang berasal dari masyarakat dengan kepedulian tinggi, dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Tagana merupakan perwujudan dari penanggulangan bencana bidang bantuan sosial berbasis masyarakat,” kata Dika.

Ia memberikan contoh, tanggap darurat bencana penanganan korban saat gempa bumi Cianjur, Kemensos RI menyediakan tenda pengungsian, pos medis, pos layanan dukungan psikososial, lapangan olah raga, tempat ibadah. Menyediakan toilet umum, dapur umum, laundry, pos air bersih, dapur kreasi, layar hiburan, dan sekolah darurat.

“Pasca bencana, kami juga menyediakan bansos adaptif untuk 11.077 korban bencana Cianjur. Memberikan akses untuk program pemberdayaan sosial, kemudian reunifikasi dan reintegrasi anak-anak korban bencana yang terpisah dari keluarganya,” ucapnya.

Dirinya menguraikan, untuk bansos adaptif ini Kemensos RI membuat program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program bantuan tunai bersyarat agar penyintas dapat meningkatkan kualitas SDM dan memutus kemiskinan yang terjadi akibat bencana.

“Ada juga program sembako, merupakan pemberian sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk nontunai kepada penyintas korban bencana di Kabupaten Cianjur. Berikutnya Program Rumah Sejahtera Terpadu dan Atensi, yakni program yang diperuntukan untuk penyintas korban bencana untuk dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari kewirausahaan social,” pungkasnya. (ns)

Masyarakat Jawa Timur Diimbau Waspada Bencana Akibat Cuaca Ekstrem hingga Maret

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim meminta masyarakat serta BPBD kabupaten atau kota untuk meningkatkan kewaspadaan akan potensi cuaca ekstrem yang masih akan berlangsung hingga Maret 2024.

Ia mengatakan, cuaca ekstrem yang terjadi dalam sepekan terakhir telah mengakibatkan bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah. Baik yang berupa, banjir, tanah longsor, angin kencang, angin puting beliung dan bahkan hujan es.

“Kepada masyarakat, kami juga minta untuk berhati-hati, utamanya saat terjadi hujan lebat disertai angin kencang. Hindari berteduh di bawah pohon. Jangan sampai pohon tempat kita berteduh itu akhirnya patah dan menimpa kita sendiri,” kata Gatot Soebroto Kepala Pelaksana BPBD Jatim dilansir Antara, Kamis (29/2/2024).

Selain itu, khusus terkait potensi bencana angin kencang, Gatot menjelaskan, jika bencana ini telah mengalami peningkatan eskalasi dalam beberapa pekan terakhir.

Berdasarkan data Pusdalops BPBD Jatim per 28 Februari 2024, dalam dua bulan terakhir, jumlah kejadian bencana angin kencang di Jatim telah mendominasi dengan jumlah 47 kejadian.

Sedangkan, kejadian banjir hanya tercatat 25 kejadian. Disusul angin puting beliung dan tanah longsor yang masing-masing hanya 3 dan 2 kejadian.

Kejadian bencana angin kencang yang cukup besar ini, di antaranya, terjadi di wilayah Sidoarjo dan Kabupaten Pamekasan. Di dua lokasi ini, ratusan rumah mengalami kerusakan dengan kategori berat, sedang dan ringan. (ant/sya/iss)

Jakarta & Sekitarnya Waspada Bencana, Simak Peringatan Dini Cuaca Besok Hujan Deras

MOMSMONEY.ID - Peringatan dini BMKG cuaca besok Kamis (29/2) berbasis dampak hujan lebat dengan kategori Waspada bencana di Jakarta dan sekitarnya.

Peringatan dini BMKG menunjukkan, wilayah di Jakarta dan sekitarnya berikut ini pada Kamis (29/2) berada dalam kategori Waspada bencana.

"Waspada terhadap bencana hidrometeorologi dampak dari potensi hujan lebat," tulis BMKG dalam akun Instagram, dikutip Rabu (28/2).

Sekadar informasi, bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.

Berikut wilayah di DKI Jakarta yang berpotensi mengalami hujan lebat dengan kategori Waspada bencana hidrometeorologi:

Jakarta Barat
Jakarta Utara
Jakarta Selatan

Sedangkan daerah di sekitar Jakarta yang berpotensi mengalami hujan lebat dengan kategori Waspada bencana hidrometeorologi:

Tangerang
Kota Tangerang
Bogor
Kota Bogor
Kota Depok

Prakiraan cuaca besok hujan lebat dengan kategori Waspada bencana di Jakarta dan sekitarnya berlaku mulai Kamis, 29 Februari 2024 pukul 07.00 hingga Jumat, 1 Maret 2024 pukul 07.00.

MPR: Pemerintah harus aktif melakukan mitigasi bencana alam

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lestari Moerdijat mengatakan pemerintah harus melakukan langkah mitigasi bencana demi menghindari adanya korban jiwa.

"Beberapa waktu lalu pascapesta demokrasi terjadi sejumlah bencana di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi itu harus diwaspadai dan disikapi dengan langkah-langkah yang tepat," kata dia dalam keterangan pers yang diterima ANTARA, Rabu.

Pernyataan Lestari pun merujuk kepada beberapa peristiwa bencana alam yang terjadi belakangan ini. Salah satunya peristiwa angin puting beliung yang terjadi di kawasan Bandung, Jawa Barat.

Menurut Lestari, bencana alam kekinian sangat mudah terjadi lantaran cuaca ekstrim yang sering melanda beberapa wilayah.

Selain itu, kata dia, perubahan iklim juga berpotensi memicu terjadinya bencana alam seperti banjir bandang karena curah hujan tinggi ataupun angin puting beliung.

"Hal tersebut dapat pun dapat memicu bencana alam lain salah satunya yakni tanah longsor," ujarnya.

Oleh karena itu, Lestari menekankan pentingnya mensosialisasi langkah mitigasi itu guna pencegahan bencana.

Lestari mengatakan mitigasi itu meliputi pencegahan bencana hingga panduan langkah yang harus dilakukan masyarakat agar bisa menyelamatkan diri.

Di saat yang sama, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Laksmi Dhewanthi mengatakan bahwa bencana alam yang terjadi belakangan disebabkan oleh cuaca ekstrim.

Karena hal tersebut, pihaknya berupaya membangun kampung iklim dan komunitas iklim di 7.000 lokasi di Indonesia.

Di kampung iklim tersebut, kata dia, masyarakat bisa mendapatkan edukasi soal langkah mitigasi bencana.

Pihaknya juga aktif melakukan sosialisasi mitigasi bencana lewat media massa dan media sosial.

Dengan upaya tersebut, dia berharap masyarakat bisa teredukasi dengan baik, sehingga angka korban jiwa karena bencana alam bisa ditekan.

Peningkatan kapasitas warga kunci perkecil dampak bencana di Kotim

Jakarta (ANTARA) - Peningkatan kapasitas warga mengenai kondisi kebencanaan dinilai menjadi kunci untuk memperkecil dampak bencana hidrometeorologi yang menahun terjadi di pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur Multazam mengungkapkan hal tersebut dalam siaran daring bertajuk “Teropong Bencana” Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Menurut Multazam, peningkatan kapasitas yang dimaksud dapat dilakukan di antaranya dengan memberikan pendampingan, dan pendidikan literasi seputar situasi kebencanaan kepada warga.

Pihaknya menilai hal tersebut menjadi penting sebab sebagian besar warga di pesisir Kotim memilih tinggal dan bermukim di seputar bantaran sungai dan bertahan saat terjadi banjir.

Bahkan, ia menyebutkan, warga terus menolak untuk direlokasi ke tempat dataran jauh dari sungai, meski sudah dibangunkan rumah yang layak dari Dinas Sosial setempat.

Ia pun mencontohkan kondisi ini seperti yang terjadi Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi dan tujuh desa lainnya yang berada di Kecamatan Cempaga Hulu, Cempaga, Tualan Hulu.

“Warga setempat menolak direlokasi karena ada budaya atau nilai sosiologis yang melekat berkaitan dengan livehood mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Karena tidak ada titik temu maka kalau begini kapasitas mereka harus ditingkatkan sehingga risiko mengecil,” ujarnya.

Pusdalops BPBD mencatat hampir setiap tahun ketika hujan deras dan ditambah pasang surut tujuh kecamatan tersebut pasti akan terdampak banjir atas luapan Sungai Mentaya.

Data terbaru pada Minggu (25/2), banjir setinggi 2 meter lebih menggenangi ratusan rumah, gedung sekolah, hingga tempat ibadah dari delapan desa di tujuh kecamatan itu.

Kemudian dilaporkan tim Pusdalops BPBD, dari 1.816 orang warga yang terdampak banjir, sebanyak 61 orang yang berhasil dievakuasi selebihnya tertahan di rumah.

“Tim kami terus berusaha meski mengalami kesulitan karena harus estafet dari darat, kemudian menggunakan perahu karet menyusuri setiap lokasi banjir,” ujar Multazam.

Terlepas dari itu, ia memastikan hingga saat ini timnya masih bersiaga di lokasi kejadian untuk memastikan keselamatan dan kesehatan para korban terlebih hingga hari ini banjir masih menggenangi wilayah itu.