Weda, InfoPublik -  Urusan penanggulangan bencana merupakan urusan wajib pelayaan dasar yang jenis dan mutu pelayanannya diatur dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku Utara (Malut) Fehby Alting pada Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana yang diikuti 10 kabupaten/kota di Weda, Halmahera Tengah, Rabu (17/5/2023).

SPM memiliki konsekuensi pemerintah daerah wajib membentuk kelembagaan dan menyediakan alokasi anggaran untuk memenuhi pemenuhan SPM yang telah ditentukan.

Kewajiban pemerintah daerah dalam pelaksanaan SPM yaitu, satu Mengintegrasikan SPM dalam perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan menengah maupun tahunan; dua Menyusun pembiayaan melalui perencanaan dan mengalokasikan anggaran melalui APBD; tiga Melaksakan SPM sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah; empat Melakukan koordinasi dan melaporkan capain SPM didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah.

“Kami sangat mengharapkan kepada Seluruh BPBD Kab/kota agar dapat melakukan inovasi -inovasi guna menunjang Penerapan SPM didaerahnya masing-masing,”ujar Fehby dalam sambutannya.

Fehby menambahkan, dalam mewujudkan visi Indonesia Tangguh Bencana (Resiliensi) untuk Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2045 dan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan bencana dari sisi kerentanan, besarannya dampak bencana, serta peluang terjadinya di waktu mendatang, maka diperlukan suatu pemahaman dan perencanaan yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah, berkala dan menyeluruh.

Presiden RI Joko Widodo kata Fehby, juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah terutama BPBD baik ditingkat Provinsi dan kab/kota merupakan ujung tombak dalam mengindentifikasi potensi bencana yang ada didaerah masing-masing, dan pemerintah daerah diminta menyiapkan anggarannya. 

Alokasi anggaran, penanggulangan bencana lanjut Fehby, harus proporsional dengan tingkat resiko bencana didaerah. Pemerintah daerah juga harus memasukan aspek risiko bencana kedalam perencanaan pembangunan daerah dan rencana investasinya sehingga jelas dimana kawasan yang boleh dibangun dan kawasan yang tidak boleh dibangun karena berisiko terhadap bencana.

“Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan perwujudan fungsi pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat, yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif,”pungkasnya  Hadir pada Rakorda kali ini, Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali, Pemda Halteng, dan kepala BPBD 10 kabupaten/kota. (MC Tidore)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar latihan bersama dengan Angkatan Bersenjata Australia dan Amerika Serikat (AS).

Latma bertajuk “Trilateral Crocodile Response 2023” itu diresmikan Komandan Komando Utara Gabungan Angkatan Bersenjata Australia Kolonel Laut Mitchell Livingstone di 1st Bde Ground Parade, Robertson Barrack, Darwin, Australia, pada Senin (15/5/2023).

Rencananya, latma itu akan digelar hingga 27 Mei 2023.

Dalam sambutannya, Mitchell Livingstone mengatakan bahwa latihan ini dirancang untuk meningkatkan interoperabilitas antara Angkatan Bersenjata Australia, AS, dan Indonesia dalam misi operasi bersama bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

"Exercise Crocodile Response 2023 merupakan latihan yang sangat penting yang melibatkan Australia, AS, dan Indonesia bekerja sama secara efektif saat terjadi bencana alam," kata Livingstone, dikutip dari siaran pers Puspen TNI, Rabu (17/5/2023).

Selama latihan, para prajurit akan mengasah keterampilan pemberian bantuan bencana gabungan yang diaktualisasikan dalam serangkaian skenario latihan seperti tindakan medis, rekonstruksi bangunan, hingga penjernihan air agar layak konsumsi.

Sementara itu, Komandan Pasukan Rotasi Marinir AS, Kolonel Brendan Sullivan mengungkapkan, besarnya tantangan yang dihadapi dalam bencana alam menuntut kemampuan prajurit untuk berkoordinasi, kerja sama tim, dan interoperabilitas yang tinggi.

“Bersama-sama kita laksanakan skenario latihan yang kita susun serupa dengan realita yang menuntut untuk bertindak melampaui batas kemampuan, menguji daya kritis, serta mengatasi segala permasalahan,” kata Brendan.

Mewakili delegasi TNI, Letkol Inf Deden Kurniawan mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak Australia yang telah mengundang TNI.

“Mari kita laksanakan latihan ini secara profesional, antusias dan kerja sama tim,” kata Deden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar latihan bersama dengan Angkatan Bersenjata Australia dan Amerika Serikat (AS).

Latma bertajuk “Trilateral Crocodile Response 2023” itu diresmikan Komandan Komando Utara Gabungan Angkatan Bersenjata Australia Kolonel Laut Mitchell Livingstone di 1st Bde Ground Parade, Robertson Barrack, Darwin, Australia, pada Senin (15/5/2023).

Rencananya, latma itu akan digelar hingga 27 Mei 2023.

Dalam sambutannya, Mitchell Livingstone mengatakan bahwa latihan ini dirancang untuk meningkatkan interoperabilitas antara Angkatan Bersenjata Australia, AS, dan Indonesia dalam misi operasi bersama bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

"Exercise Crocodile Response 2023 merupakan latihan yang sangat penting yang melibatkan Australia, AS, dan Indonesia bekerja sama secara efektif saat terjadi bencana alam," kata Livingstone, dikutip dari siaran pers Puspen TNI, Rabu (17/5/2023).

Selama latihan, para prajurit akan mengasah keterampilan pemberian bantuan bencana gabungan yang diaktualisasikan dalam serangkaian skenario latihan seperti tindakan medis, rekonstruksi bangunan, hingga penjernihan air agar layak konsumsi.

Sementara itu, Komandan Pasukan Rotasi Marinir AS, Kolonel Brendan Sullivan mengungkapkan, besarnya tantangan yang dihadapi dalam bencana alam menuntut kemampuan prajurit untuk berkoordinasi, kerja sama tim, dan interoperabilitas yang tinggi.

“Bersama-sama kita laksanakan skenario latihan yang kita susun serupa dengan realita yang menuntut untuk bertindak melampaui batas kemampuan, menguji daya kritis, serta mengatasi segala permasalahan,” kata Brendan.

Mewakili delegasi TNI, Letkol Inf Deden Kurniawan mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak Australia yang telah mengundang TNI.

“Mari kita laksanakan latihan ini secara profesional, antusias dan kerja sama tim,” kata Deden.

Longsor bertubi-tubi yang menghantam Desa Kubang Tangah, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat baru-baru ini direspons dengan cepat oleh Tim Pusat Studi Bencana Universitas Andalas (Unand) Padang. Rektor Universitas Andalas, Prof Yuliandri menugaskan tim untuk melakukan survey dan kajian longsor di Desa Kubang Tangah Selasa (09/05/2023).

Pusat Studi Bencana Universitas Andalas didukung oleh Polda Sumatera Barat. Tim terdiri dari Prof Abdul Hakam, Prof Eng Fauzan, Bayu Martanto Adji, PhD, Dr Tesri Maideliza, Yenny Narny, PhD beserta dua orang mahasiswa dari UKM Kosbema Unand Sri Rahayu (Fakultas Hukum) dan Sevina Artasia (Fakultas Teknik).

Setiba di lokasi bencana, tim Pusat Studi Bencana dan Kosbema Unand disambut hangat oleh perangkat Desa Kubang Tangah, BPBD Kota Sawahlunto, Polres Kota Sawahlunto, Ketua KAN, Ketua Pemuda, dan Ketua Destana (Desa Tangguh Bencana) Kubang Tangah. Tim segera melakukan diskusi terkait longsor yang terjadi di Desa Kubang Tangah dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh instansi dan masyarakat pada saat tanggap darurat bencana.

Menurut ketua KAN Kubang, selain curah hujan yang tinggi, aktifitas pelebaran jalan yang masih berlangsung juga menjadi salah satu penyebab longsor. Pemerintah Desa Kubang Tangah bersama BPBD Kota Sawahlunto telah melakukan upaya pencegahan salah satunya dengan membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai satuan yang akan membantu dan melindungi masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Selain itu gotong royong juga dilakukan setiap satu bulan sekali untuk memperbaiki saluran air dan infrastruktur lainnya

Tim Pusat Studi Bencana Unand dan Kosbema Unand didampingi oleh instansi terkait untuk meninjau lokasi yang terkena bencana. Setalah mendengar laporan kejadian dan gambaran wilayah di desa Kubang Tangah, Prof Abdul Hakam mengatakan bahwa harus dilakukan relokasi untuk daerah-daerah yang menjadi titik rawan bencana.

“Saran yang diberikan oleh Pusat Studi Bencana Universitas Andalas untuk upaya mitigasi bencana longsor ini adalah dengan peringatan dini. Seperti, ketika terjadi hujan dengan curah hujan tinggi setelah 1-2 jam, maka masyarakat yang berada di daerah rawan longsor sebaiknya mengungsi ke tempat yang lebih aman,” papar Abdul Hakam.

Sebagai upaya tindak lanjut dari diskusi dengan wakil walikota dan instansi terkait, pihak Universitas Andalas akan melakukan kajian kebencanaan sekaligus menempatkan mahasiswa dalam program MBKM yang berbasis kebencanaan di Kota Sawahlunto. Kegiatan survey longsor di Desa Kubang Tangah ditutup dengan silaturahmi dengan makan malam bersama Wakil Walikota Sawahlunto, yaitu Zohirin Sayuti, SE.