Hingga Selasa 17 Oktober 2023, agresi Israel ke Gaza, Palestina, membuat situasi Gaza semakin memburuk dan berada dalam bencana kemanusiaan dan pembantaian massal. Hal tersebut disampaikan Direktur Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban Ahed melalui siaran persnya di Jakarta yang dikutip Rabu 18 Oktober 2023.

“Pendudukan Israel telah memutuskan pasokan air, listrik, dan bahan bakar, serta melarang masuknya bahan pokok makanan ke wilayah Gaza. Sebagai akibatnya, Gaza berada di ambang bencana kemanusiaan yang besar dan menghadapi pembantaian massal," kata Ahed.

Dalam sehari, terang Ahed, Israel menjatuhkan lebih dari 1.200 ton amunisi bom yang terlarang secara internasional. Serangan itu mengakibatkan penghancuran yang luar biasa. Baca Juga PBB Sahkan Resolusi Gencatan Senjata Kemanusiaan di Gaza Ribuan unit rumah telah hancur total atau rusak parah, menyebabkan 445.000 warga sipil mengungsi, sementara Tim SAR kesulitan dalam upaya penyelamatan.

Pendudukan Israel, ungkap Ahed, melakukan serangan brutal dan menyasar warga sipil, paramedis, fasilitas kesehatan dan lembaga pendidikan. Ahed menambahkan, hingga saat ini, serangan Israel telah menyasar 144 lembaga pendidikan, termasuk universitas, sekolah, dan taman kanak-kanak. Sementara itu, jumlah korban jiwa meningkat setiap saat di Gaza, bahkan dalam setiap 5 menit satu orang warga Palestina di Gaza terbunuh oleh serangan Israel. Menurut kantor Informasi Pemerintahan Gaza menyebutkan 64% korban tewas adalah anak-anak dan wanita.

“Senin kemarin, korban serangan Israel telah bertambah menjadi 2.778 orang dan 9.938 lainnya luka-luka. Selain itu juga telah memusnahkan total 371 keluarga dengan seluruh anggota keluarganya," kata Ahed. Sehingga jumlah korban terbunuh dan meninggal sejak awal agresi Israel hingga Senin (16/10) telah mencapai lebih 3.200 orang, sepertiganya sebanyak 950 orang adalah anak-anak dan sepertiga lainnya lebih 900 orang adalah wanita dan lansia. "Jumlah ini belum termasuk korban yang masih tertimbun di bawah puing-puing sejak hari pertama agresi di Gaza," demikian Ahed.

sumber: https://www.ajnn.net/.

JAKARTA – Bencana banjir yang melanda beberapa wilayah yang berada di negara Libya pada beberapa waktu lalu, berdampak pada 884.000 orang, 6.000 jiwa meninggal dunia dan 10.000 orang masih dalam pencarian. Pemerintah Indonesia bergerak untuk melakukan dukungan percepatan penanganan.

Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Rencana Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Indonesia ke Libya di Kemenko PMK, Jakarta pada Jumat (22/9) diputuskan bahwa pemerintah Indonesia akan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memimpin rapat.

“Sesuai dengan permintaan dari pemerintah Libya, Indonesia akan memberikan bantuan. Mengingat hubungan diplomatis antar dua negara ini sejak tahun 1991 dan juga kita memiliki hubungan sangat dekat dengan pemerintah Libya dan masyarakat Libya,” ucap Muhadjir.

“Pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan berupa bantuan logistik dan jasa yang masih dicocokan dengan kebutuhan di lapangan, menunggu kabar dari KBRI Tripoli. Sehingga yang kita kirim akan betul-betul yang dibutuhkan di sana,” lanjutnya.

Pengiriman bantuan kemanusiaan ini akan dipimpin oleh Kepala BNPB.

“Koordinasi penanganan ini akan di lakukan oleh kepala BNPB, pengiriman bantuan diperkirakan dilaksanakan 27 September 2023,” tutup Muhadjir.

Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang turut hadir dalam rapat, saat ini proses koordinasi dengan berbagai pihak masih terus dilakukan.

“Masih berkoordinasi terus dengan pemerintah Libya kira-kira barang yang diperlukan seperti apa, kit asiapkan 45 ton dengan 16 jenis barang. Belum termasuk dengan bantuan yang dikumpulkan oelh Lembaga lain,” ujar Suharyanto

“Barang-barang yang sangat dibutuhkan ketika bencana banjir seperti tenda, selimut, matras, velbed, pakaian anak, pakaian dewasa, pakaian lansia, pakaian Wanita, alat pembersih, makanan siap saji, kemudian genset. Untuk yang meninggal disiapkan kantong mayat dan kain kafan,” imbuhnya.

Suharyanto mengungkapkan, sebelumnya pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kali pengiriman dukungan kemanusiaan ke negara sahabat selain logistik juga tim Search and Rescue (SAR) dan Emergency Medical Team (EMT).

“Indonesia sudah punya pengalaman memberikan bantuan ke Pakistan, Turkiye dan Surya. Tim SAR dan EMT sudah ada dan sudah pernah bertugas ke luar negeri,” pungkasnya.

Abdul Muhari, Ph.D.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

BANDUNG, KOMPAS.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan pelbagai cara untuk menghadapi bencana alam akibat musim pancaroba.

Hal ini diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Jabar, Dani Ramdan yang ditemui usai Apel Kesiapsiagaan Bencana di Dom Balerame, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/11/2023).

Mitigasi kebencanaan, kata Dani Ramdan, masih menjadi formula untuk mengurangi dampak dari bencana alam.

Saat ini, BPBD Jabar telah mewadahi relawan yang tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) untuk menyosialisasikan mitigasi kebencanaan.

"Misalnya di lingkungan rumah masing-masing, membersihkan saluran-saluran air sampai kali di sungai, sosialisasi itu kita sampaikan menggunakan relawan atau langsung dari BPBD," kata Dani Ramdan.

Pengurangan potensi bencana di sektor sungai, BPBD Jabar bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

Kerjasama dengan BBWS, kata dia, mulai dari susur sungai, hingga mendeteksi potensi banjir bandang serta pohon tumbang.

"Kita kerjasama dengan BBWS melakukan susur sungai. Terutama yang punya potensi banjir bandang."

"Jadi daerah hulu, supaya tidak ada pohon yang tumbang, batu atau material lain yang biasanya pada saat musim hujan menjadi pemicu adanya banjir bandang," kata dia.

Dani Ramdan lantas menyebut beberapa wilayah di Jabar yang berpotensi mengalami bencana banjir, yakni di wilayah Pantura, Bekasi, Subang, Karawang, hingga Indramayu.

"Kalau longsor di selatan, mulai dari Sukabumi, Cianjur, Garut Selatan. Kalau Pangandaran, Ciamis banjir," imbuh Dani Ramdan.

Dani Ramdan menyebut, musim pancaroba juga berpotensi terjadi angin kencang.

Meski, soal potensi angin kencang tidak ada dalam mitigasi kebencanaan, namun tetap disiapkan antisipasi.

"Karena angin kencang itu, mitigasinya harus memperbanyak penanaman pohon besar. Itu bisa mengurangi sirkulasi angin."

"Nanti yang harus kita siapkan reaksi cepat. Reaksi cepat itu, misalnya pohon tumbang menghalangi jalan, minimal atau kalau sudah menimpa korban ada upaya penyelamatan," ungkap Dani Ramdan.

Selain menghimbau soal reaksi cepat, Dani Ramdan menyebut mitigasi bencana angin kencang itu harus memperkuat bangunan, terutama atap.

"Biasanya transisi dari kemarau ke hujan, ada cuaca ekstrem, angin puting beliung," kata dia.

Jakarta - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan Hari Santri yang diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Oktober adalah momen yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Sebab momen tersebut juga menunjukkan peran penting para santri dalam pembangunan negara.

Hal tersebut diucapkan Ghufron saat mengisi seminar nasional di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak. Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan dalam upaya mendukung pembangunan negara, maka santri wajib menjaga kesehatan, bukan hanya spiritual, tetapi juga fisik.

"Perlindungan kesehatan, terutama di lingkungan pondok pesantren sangatlah penting. Terutama di lingkungan pesantren. Melalui kegiatan ini, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan, bertepatan dengan Hari Santri," jelas Ghufron dalam keterangan tertulis, Minggu (22/10/2023).

Ia melanjutkan melalui penandatanganan nota kesepakatan antara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Prabowo dan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Kiai Haji Khoirul Fuad ini merupakan bukti nyata BPJS Kesehatan dalam pemberian perlindungan jaminan kesehatan kepada para santri, yang berada di bawah naungan pondok pesantren.

Ghufron pun menegaskan bahwa para santri ini merupakan aset berharga generasi penerus bangsa.

"Kualitas para santri sangat tergantung pada apa yang diperoleh saat ini, termasuk pemenuhan kebutuhan kesehatan. Dengan kerja sama ini, BPJS Kesehatan akan mengintensifkan upaya perlindungan kesehatan bagi para santri yang sedang menimba ilmu," tambah Ghufron.

Ia menambahkan adapun maksud dari kerja sama ini adalah agar para santri memiliki kepastian dan keaktifan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Harapannya para santri dapat mengakses layanan kesehatan kapan pun dibutuhkan.

"Nantinya, santri-santri ini diupayakan perlindungan jaminan kesehatan dan kepastian akses pelayanan kesehatan oleh pihak pondok pesantren. Ketika membutuhkan layanan kesehatan, para santri ini akan lebih mudah mengakses layanan kesehatan," ujar Ghufron.

"Kami percaya bahwa riwayat kesehatan dan perkembangan kesehatan santri juga akan lebih mudah terpantau karena semua data ada di fasilitas kesehatan melalui i-Care JKN," lanjutnya.

Sementara itu, Kiai Haji Khoirul Fuad mengatakan upaya ini merupakan awal dari perjuangan untuk kesehatan santri. Bagaimana mungkin santri bisa belajar dengan baik jika kebutuhan kesehatannya tidak terpenuhi.

"Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk menyediakan layanan kesehatan yang baik bagi para santri. Saya berharap bahwa gerakan semacam ini bisa diterapkan di tempat lain, dan tujuan utama adalah memberikan pelayanan kesehatan pada santri di lingkungan pondok," ucap Fuad.

Fuad turut mengatakan bahwa kesehatan adalah hak semua orang, termasuk santri, dan bahwa santri memiliki hak untuk mengakses layanan kesehatan. Tanpa kesehatan, mereka tidak dapat belajar atau mengaji di pesantren.

Pada kesempatan yang sama, Aktivis Jaminan Sosial dan Inisiator UU BPJS, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari juga berharap para santri nantinya akan mendapatkan jaminan kesehatan di lingkungan pondok pesantren. Tujuannya untuk mencegah para santri terjangkit penyakit yang dapat menghambat proses belajar.

"Melalui Program JKN harapannya untuk membentuk santri yang sehat. Dengan memberikan akses yang merata ke layanan kesehatan, kita tidak hanya melindungi kesehatan individu, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk mewujudkan Indonesia yang semakin sehat secara keseluruhan dan tercapainya Universal Health Coverage (UHC)," terang Rieke.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak juga mendeklarasikan berdirinya Asosiasi Pengelola Kesehatan Pesantren sebagai wadah pemeliharaan kesehatan para santri. Deklarasi tersebut disaksikan oleh Ghufron, Rieke, dan perwakilan pesantren di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kerja sama antara BPJS Kesehatan dan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak disebut menjadi tonggak penting dalam mendukung kesejahteraan para santri di seluruh Indonesia, melalui akses kesehatan yang mudah, cepat, dan setara.