logo2

ugm-logo

Blog

Kesiapan Indonesia Sebagai Tuan Rumah AIDHM

Jogjakarta - Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada (PKMK-UGM) menggelar pertemuan pembentukan ASEAN Institute of Disaster Health Management (AIDHM) pada tanggal 2-3 Juni 2022, di Yogyakarta.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil The 15th ASEAN Health Ministrial Meeting (AHMM) Mei 2022 lalu di Nusa Dua, Bali yang menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah AIDHM.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc., mengatakan bahwa Kemenkes bersama PKMK-UGM akan membuat suatu proposal yang bertujuan untuk memperbaiki sistem manajemen bencana di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ia ingin mengubah julukan Indonesia, dari ‘laboratorium bencana’, menjadi ‘negara yang memiliki banyak pengalaman dalam manajemen bencana’.

“Ini adalah upaya kita,sehingga kita harus bekerja lebih bagus lagi, lebih terintegrasi lagi,” kata dr. Eka.

Dalam kesempatan ini dr. Eka juga menyebut bahwa Kemenkes dengan dunia pendidikan, yaitu UGM dan Unsrat, sebagai cikal bakal perkembangan pendekatan pentahelix dalam manajemen bencana.

“Jadi ada NGO (Non-governmental organization) dan akademis. Ada unsur pentahelix dengan akademis. Jadi tidak hanya pekerjaan Kemenkes dan dinas kesehatan saja,” tutur dr. Eka.

Lebih lanjut, Ia menyebut bahwa Kemenkes juga telah membentuk koalisi dengan NGO seperti, Muhammadiyah Disaster Management Center, Pramuka, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Katolik, Persatuan Protestan dan Buda Tzu Chi, yang jumlahnya mencapai 22, sebagai tenaga relawan saat bencana terjadi.

Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc, mengatakan bahwa kebencanaan menjadi unggulan di UGM, dengan tim yang sangat berpengalaman dan memiliki respon cepat.

“Kebencanaan menjadi unggulan di UGM, sudah cukup lama. Sehingga tim bencana kami punya cukup banyak pengalaman,” ungkap dr. Yodi.

Yodi juga menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepada UGM sebagai sekretariat AIDHM.

Dalam rangkaian pertemuan ini peserta kegiatan juga diajak untuk melakukan kunjungan ke PKMK-UGM yang akan menjadi Sekretariat AIDHM. Pada kesempatan tersebut Wakil Dekan Bidang Kerjasama Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK UGM), dr. Sudadi, menyampaikan kesiapan fasilitas UGM sebagai sekretariat, dan dukungan sarana dan prasarana.

Sebagai informasi, AIDHM merupakan salah satu mekanisme untuk mendukung Regional Coordination Committee on Disaster Health Management (RCC-DHM) dalam mengoperasionalisasikan Plan of Action of ASEAN Leader Declaration on Disaster Health Management (PoA-ALD on DHM).

Kontribusinya terutama untuk penguatan kapasitas ASEAN dalam pengelolaan bencana bidang kesehatan melalui kegiatan pelatihan, akademik, dan penelitian.

Selain Kemenkes dan PKMK-UGM, pertemuan ini juga diikuti oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait seperti, sekretariat ASEAN, AHA Center (Pusat Koordinasi ASEAN untuk bantuan kemanusiaan bagi penanganan bencana), Badan Kesehatan Dunia (WHO), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta dan Kementerian Luar Negeri.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (FA/PH)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
drg. Widyawati, MKM

Perbaiki Sistem Manajemen Bencana, Kemenkes dan UGM Bentuk AIDHM

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada (PKMK-UGM) menggelar pertemuan pembentukan ASEAN Institute of Disaster Health Management (AIDHM) pada tanggal 2-3 Juni 2022, di Yogyakarta.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil The 15th ASEAN Health Ministrial Meeting (AHMM) Mei 2022 lalu di Nusa Dua, Bali yang menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah AIDHM.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc., mengatakan bahwa Kemenkes bersama PKMK-UGM akan membuat suatu proposal yang bertujuan untuk memperbaiki sistem manajemen bencana di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ia ingin mengubah julukan Indonesia, dari ‘laboratorium bencana’, menjadi ‘negara yang memiliki banyak pengalaman dalam manajemen bencana’.

“Ini adalah upaya kita, sehingga kita harus bekerja lebih bagus lagi, lebih terintegrasi lagi,” kata dr. Eka.

Dalam kesempatan ini dr. Eka juga menyebut bahwa Kemenkes dengan dunia pendidikan, yaitu UGM dan Unsrat, sebagai cikal bakal perkembangan pendekatan pentahelix dalam manajemen bencana.

“Jadi ada NGO (Non-governmental organization) dan akademis. Ada unsur pentahelix dengan akademis. Jadi tidak hanya pekerjaan Kemenkes dan dinas kesehatan saja,” tutur dr. Eka.

Lebih lanjut, Ia menyebut bahwa Kemenkes juga telah membentuk koalisi dengan NGO seperti, Muhammadiyah Disaster Management Center, Pramuka, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Katolik, Persatuan Protestan dan Buda Tzu Chi, yang jumlahnya mencapai 22, sebagai tenaga relawan saat bencana terjadi.

Selengkapnya: https://www.liputan6.com/health/read/4978447/perbaiki-sistem-manajemen-bencana-kemenkes-dan-ugm-bentuk-aidhm

BMKG Ajak Insinyur Indonesia Kolaborasi Hadapi Ancaman Bencana

Jakarta: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, mengajak para insinyur Indonesia berkolaborasi menghadapi ancaman multi bencana akibat perubahan iklim ataupun fenomena tektonik-vulkanik. Peran insinyur sangat dibutuhkan dalam upaya mitigasi bencana alam.

"Sebagai negara kepulauan yang terletak di wilayah cincin api dan juga negara seismik aktif, Indonesia rentan terhadap risiko multi-bencana alam baik berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, banjir bandang, banjir rob, puting beliung, dan longsor. Realitas ini menjadi tantangan bagi kita semua termasuk para insinyur Indonesia, untuk sama-sama bergotong-royong mewujudkan zero victim," kata Dwikorita melalui keterangan tertulis, Minggu, 5 Juni 2022

Dwikorita menyebut letak geografis Indonesia harus disikapi Insinyur Indonesia dengan senantiasa mengedepankan atau mengintegrasikan manajemen risiko bencana dalam setiap pekerjaan perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan Infrastruktur. Selain itu, menempatkan komunitas masyarakat sebagai mitra aktif.

Upaya pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan literasi perlu dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi menjaga, memelihara, dan mendukung pengoperasian sistem atau infrastruktur yang dibangun. Dengan demikian efektivitas dan keamanan infrastruktur atau sistem yang dibangun dapat terwujud secara berkelanjutkan.

"Insinyur juga bertanggungjawab terhadap literasi kebencanaan masyarakat. Masyarakat perlu dikenalkan desain baru bangunan hingga material bangunan yang lebih baik untuk meminimalisasi risiko kegagalan bangunan akibat gempa," ujar dia.

Dwikorita menjelaskan perubahan iklim menjadi faktor penguat mengapa cuaca ekstrem makin sering terjadi di Indonesia. Mulai dari hujan lebat disertai kilat dan petir, siklon tropis, gelombang tinggi, hingga hujan es atau kekeringan panjang.

"Karenanya, perlu upaya mitigasi yang dilakukan seluruh pihak dan lapisan masyarakat secara komprehensif dan terukur, guna menahan laju perubahan iklim, beradaptasi dan memitigasi dampaknya," tutur dia.

Kenaikan Suhu

Dwikorita menjelaskan apabila situasi saat ini terus dibiarkan, kenaikan suhu di seluruh pulau utama di Indonesia bisa mencapai 3.5 hingga 4 derajat celcius pada tahun 2100. Kenaikan tersebut, empat kali dibandingkan zaman pra industri.

Akibat kenaikan suhu, es di puncak Jaya Wijaya di Papua, pada 2025 diperkirakan akan hilang sepenuhnya.

"Mitigasi harus dilakukan segera, tidak bisa ditunda-tunda karena situasi kekinian sangat mengkhawatirkan. Contohnya, Siklon Seroja yang terjadi di NTT tahun 2021, semestinya tidak terjadi di wilayah tersebut. Namun, akibat kenaikan suhu muka laut di perairan NTT sebagai dampak perubahan iklim, siklon tersebut terjadi," jelas dia.

Dwikorita mengatakan, peningkatan suhu tersebut akan memicu terjadinya cuaca ekstrem dan anomali iklim yang semakin sering. Intensitasnya pun semakin kuat dengan durasi panjang.

(DEV)

Perbaiki Sistem Manajamen Bencana Alam di Indonesia, Indonesia Bentuk ASEAN Institute of Disaster Health Management

Suara.com - Sebagai negara yang rawan mengalami bencana alam, sudah sepatutnya Indonesia memiliki sistem manajemen bencana yang lebih baik.

Inilah yang menjadi alasan Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada (PKMK-UGM) menggelar pertemuan pembentukan ASEAN Institute of Disaster Health Management (AIDHM) pada tanggal 2-3 Juni 2022, di Yogyakarta.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil The 15th ASEAN Health Ministrial Meeting (AHMM) Mei 2022 lalu di Nusa Dua, Bali yang menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah AIDHM.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc., mengatakan bahwa Kemenkes bersama PKMK-UGM akan membuat suatu proposal yang bertujuan untuk memperbaiki sistem manajemen bencana di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ia ingin mengubah julukan Indonesia, dari ‘laboratorium bencana’, menjadi ‘negara yang memiliki banyak pengalaman dalam manajemen bencana’.

“Ini adalah upaya kita,sehingga kita harus bekerja lebih bagus lagi, lebih terintegrasi lagi,” kata dr. Eka, dalam keterangan yang diterima Suara.com.

Dalam kesempatan ini dr. Eka juga menyebut bahwa Kemenkes dengan dunia pendidikan, yaitu UGM dan Unsrat, sebagai cikal bakal perkembangan pendekatan pentahelix dalam manajemen bencana.

“Jadi ada NGO (Non-governmental organization) dan akademis. Ada unsur pentahelix dengan akademis. Jadi tidak hanya pekerjaan Kemenkes dan dinas kesehatan saja,” tutur dr. Eka.

Lebih lanjut, Ia menyebut bahwa Kemenkes juga telah membentuk koalisi dengan NGO seperti, Muhammadiyah Disaster Management Center, Pramuka, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Katolik, Persatuan Protestan dan Buda Tzu Chi, yang jumlahnya mencapai 22, sebagai tenaga relawan saat bencana terjadi.

Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc, mengatakan bahwa kebencanaan menjadi unggulan di UGM, dengan tim yang sangat berpengalaman dan memiliki respon cepat.

“Kebencanaan menjadi unggulan di UGM, sudah cukup lama. Sehingga tim bencana kami punya cukup banyak pengalaman,” ungkap dr. Yodi.

BNPB: Data dan Informasi Kunci Upaya Bangun Resilliensi Berkelanjutan

Jakarta, IDN Times - Deputi Bidang Sistem dan Srategi Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) Raditya Jati mengungkapkan, data dan informasi menjadi hal dasar upaya membangun sistem resilien berkelanjutan dalam tatanan global.

Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang menetapkan ketangguhan bencana di antara prioritas nasional. Salah satu strateginya yakni penguatan data dan informasi terkait bencana.

Hal itu dikatakan Raditya Jati dalam forum 'Data Challenges and Solutions for Disaster Risk Management' pada gelaran GPDRR 2022 di Pecatu Hall, BNDCC, Bali, Kamis (26/5/2022).

"Data akan diubah menjadi informasi, informasi akan menjadi analisis, dan analisis akan dijadikan dasar untuk merumuskan strategi dan kebijakan," ungkap Raditya. 

 

1. Pencapaian Indonesia dalam pemenuhan data kebencanaan

Raditya menyebutkan, salah satu capaian Indonesia dalam pemenuhan data kebencanaan yaitu adanya Satu Data Indonesia, Satu Peta Indonesia, dan inisiatif Satu Data Bencana Indonesia (SDBI).

"Data tersebut dikumpulkan dari tingkat lokal hingga nasional untuk diinput ke dalam platform digital. Hasil dari pengolaha data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan," jelas Raditya.

2. Tantangan untuk memenuhi kebutuhan data yang komprehensif

BNPB: Data dan Informasi Kunci Upaya Bangun Resilliensi BerkelanjutanDok. BNPB

Selain itu, Raditya mencontohkan, kebijakan penanganan COVID-19 yang mengadopsi dari hasil analisis data dan informasi melalui platform digital yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Aturan itu merujuk pada setiap hasil komprehensif yang dilakukan melalui platform digital tersebut.

Namun, untuk memenuhi kebutuhan data yang komprehensif tersebut, Radit mengatakan masih ada beberapa tantangan yang dihadapi.

"Tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan akses pada internet, kualitas dari data yang dilaporkan, dan pendanaan," ujar Raditya.

3. Pentingnya meningkatkan tata kelola data dan informasi kebencanaan

Menanggapi kesulitan yang sudah diungkapkan, Raditya mengajak seluruh negara untuk dapat meningkatkan tata kelola data dan informasi kebencanaan.

"Maka dari itu, kami mengajak setiap negara untuk dapat meningkatkan tata kelola data dan infromasi kebencanaan sehingga dapat tersedia secara berkualitas, cepat, dan akurat untuk dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan," kata Raditya.