KOMPAS.com – Banjir melanda wilayah Kalimantan Tengah, Rabu (8/9/2021), dan merendam 13 kecamatan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada 15.911 KK dengan 25.443 jiwa terdampak banjir ini.

Selain itu sebanyak 15.439 unit rumah, 67 unit tempat ibadah, 78 unit fasilitas pendidikan, 36 unit fasilitas kesehatan, 40 unit perkantoran 19 pos PPKM, dan 794.100 hektar luas wilayah juga ikut terdampak.

“Menurut laporan BPBD setempat, saat ini kondisi di jalan lintas provinsi-kabupaten masih tidak bisa dilewati untuk kendaraan roda 4. Ruas jalan masih digenangi banjir,” ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (9/9/2021).

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Katingan saat ini menetapkan status tanggap darurat banjir sejak 24 Agustus hingga 23 September 2021.

Saat ini, BPBD setempat mencatat sejumlah wilayah yang terdampak banjir yakni Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Marikit, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, Kecamatan Katingan Kuala, dan Kecamatan Mendawai. 

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan BPBD Kabupaten Katingan Andi B. Baron mengatakan, total pengungsi saat ini tercatat 112 jiwa.

"Untuk data sementara, total pengungsi sampai saat ini yang tersebar di titik pengungsian sebanyak 112 jiwa. Namun, pendataan akan terus kami lakukan dan kemungkinan masih bertambah," ujar dia.

BPBD Katingan mendirikan tenda pengungsian di 4 titik yakni 2 tenda di Kelurahan Kasongan Lama, 1 tenda di Desa Banut Kalanaman, dan 1 unit tenda di Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan.

Tim BPBD Kabupaten Katingan juga terus memantau perkembangan di lapangan.

Masyarakat diimbau lebih meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan mengamankan anggota keluarga termasuk harta benda.

Masyarakat juga diimbau untuk waspada terhadap aliran listrik dan kabel yang terendam air dan menerapkan protokol kesehatan di area pengungsian.

Jakarta, CNN Indonesia - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito melepas Gerakan Mobil Masker di wilayah Malang Raya, Jawa Timur, pada Sabtu (11/9).

Pelepasan mobil masker tersebut dilakukan oleh Kepala BNPB yang didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, para tenaga ahli di lingkungan BNPB, serta jajaran Forkopimda Malang Raya.

"Pemerintah melalui BNPB dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 gencar melakukan upaya penguatan protokol kesehatan melalui pembagian masker. Pembagian masker kepada masyarakat melalui Gerakan Mobil Masker untuk masyarakat di 'Bumi Arema'," kata Ganip.

Dia mengatakan, Gerakan Mobil Masker bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, khususnya pemakaian masker yang harus dilakukan seluruh lapisan masyarakat.

Pada kesempatan itu, secara simbolis Ganip melepas 36 armada mobil beserta para Duta Perubahan Perilaku. Masker akan dibagikan kepada warga di pasar tradisional, terminal, stasiun, serta kepada pedagang kaki lima.

Adapun tiga titik wilayah Malang Raya yang ditetapkan untuk dikunjungi Gerakan Mobil Masker BNPB adalah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Sebanyak 20 armada dengan 80 Duta Perubahan Perilaku diterjunkan di Kabupaten Malang, 10 armada dengan 30 duta di Kota Malang, dan 6 armada dengan 24 duta di Kota Batu.

"Masker yang akan dibagikan di tiga wilayah tersebut sebanyak 500 ribu masker," ujar Ganip.

Program mobil masker ini merupakan lanjutan gerakan BNPB dalam upaya memperkuat protokol kesehatan yang sebelumnya telah dilakukan di DKI Jakarta, Bali, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk lebih patuh dan tertib menjalankan protokol kesehatan meningkat, khususnya kesadaran untuk selalu meningkatkan disiplin memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan mobil komunikasi untuk mendukung jaringan komunikasi radio dan internet untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor dalam menangani wilayah terdampak tanah longsor di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Minggu.

Selain itu, BNPB mengirimkan tim pemetaan cepat guna mendukung BPBD Kabupaten Bogor memetakan dampak dan kerusakan akibat kejadian longsor di wilayah tersebut dengan memanfaatkan pesawat tanpa awak (drone), meski terkendala cuaca pada pagi hingga siang tadi.

“Untuk situasi di lapangan memang mendung dan berkabut, kami menunggu dari pagi juga tapi sinar mataharinya tetap sama,” ujar salah satu personel pemetaan cepat Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Pusdatinkom) Kebencanaan BNPB Ardiyan Rizqi Ananda dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut masyarakat di sekitar lokasi kejadian, salah satu pemicu longsor mungkin diakibatkan oleh aktivitas pendirian beton pancang yang difungsikan sebagai penahan material longsor di sisi barat dan barat laut pada tambang batuan andesit ini.

Salah satu pekerja tambang mengatakan, sebelum longsor utama yang terjadi pada Jumat (10/9), pukul 16.00 WIB, beberapa kali longsor kecil terjadi di lokasi tersebut.

Sedangkan informasi warga setempat, getaran kerap dirasakan pada permukaan tanah di sekitar lokasi pembangunan saat proses pendirian beton pancang. Lokasi longsoran merupakan wilayah dengan batuan dasar berupa perlapisan batuan lempung dengan batuan pasir yang telah mengalami pengikisan.

Jika dilihat lansekap dari kawasan terdampak, permasalahan pemanfaatan ruang kawasan menjadi permasalahan utama. Galian tambang yang melebar hingga ke batas pemukiman membuat lereng tebing galian setinggi lebih kurang 40 meter tidak stabil meskipun sedang ditambahkan tiang pancang sebagai penguat.

Kaidah-kaidah keteknikan dalam penguatan lereng tidak terlihat di lapangan sehingga bencana longsor terjadi dan merusak sebagian kawasan pemukiman.

Foto udara dibutuhkan untuk memetakan potensi bahaya longsor susulan yang bisa dipicu oleh curah hujan lebat dan berdurasi panjang. Adanya retakan tanah di sekitar pemukiman warga akibat longsor yang terjadi meningkatkan potensi risiko longsor susulan jika tidak ada langkah-langkah antisipasi.

Informasi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor menyebutkan longsoran awal sudah terjadi pada 3 Agustus 2021 namun material longsor tidak sampai ke pemukiman warga.

Sedangkan dukungan mobil komunikasi ‘Komob’ guna mendukung jaringan komunikasi radio dan internet untuk BPBD setempat. Hal tersebut mempermudah koordinasi dan transfer data kepada Pusdalops ataupun pemangku kepentingan lain. Saat komob tiba di lokasi, personel BNPB sempat memberi pelatihan penggunaan fasilitas komob kepada petugas BPBD.

Kehadiran komob di lapangan membuat alur komunikasi antara petugas di lapangan dengan pusat kendali operasi menjadi lebih baik. Laporan situasi di lapangan juga bisa dilakukan secara langsug dan alur pengiriman data pemetaan cepat juga bisa dilakukan dengan lebih baik.

Pusdatinkom BNPB mengupayakan kehadiran komob ini dalam setiap kejadian bencana untuk mengantisipasi kendala komunikasi yang bisa terjadi di lapangan di saat jaringan internet atau sinyal komunikasi umum terganggu.

Berdasarkan analisis peringatan dini gerakan tanah dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada September 2021, Kecamatan Rumpin termasuk wilayah dengan potensi menengah hingga tinggi, serta berpotensi banjir bandang. Sejumlah kecamatan lain di kabupaten ini berada pada kategori menengah hingga tinggi untuk gerakan tanah.

BNPB menghimbau agar pemerintah daerah bersama pengelola usaha pertambangan dapat segera melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan terutama untuk menjamin keselamatan masyarakat yang berada di kawasan yang masih berpotensi longsor selama musim hujan.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Agus Salim
sumber:  ANTARA 2021

KOMPAS.com – Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu, dan merugikan kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun nonalam.

Bencana dianggap mengancam kehidupan manusia karena dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan faktor penyebabnya, bencana alam dibagi menjadi tiga, yakni bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Di Indonesia, terjadinya bencana alam kerap disebabkan oleh tiga hal, yaitu posisi geografis Indonesia yang diapit oleh dua samudera, posisi geologis Indonesia pada pertemuan tiga lempeng utama dunia; Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, serta kondisi permukaan wilayah Indonesia yang beragam.

Melihat kondisi wilayah Indonesia, menerapkan prosedur mitigasi bencana alam penting dilakukan sebagai langkah antisipasi.

Adapun tujuan dari kegiatan mitigasi bencana yang paling utama adalah untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Dilansir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar, tujuan mitigasi bencana adalah:

1. Meminimalisasi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi masyarakat

2. Sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan

3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman

Untuk mencapai tujuan tersebut, mitigasi bencana alam dilakukan dalam bentuk beberapa kegiatan, yakni sebagai berikut:

1. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana

2. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana

3. Pengembangan budaya sadar bencana

4. Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana

5. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana

6. Pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam

7. Pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi

8. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup

Contoh penerapan mitigasi bencana alam untuk gempa bumi adalah mendirikan bangunan sesuai aturan baku untuk bangunan tahan gempa dan mengenali lokasi bangunan tempat tinggal.

Selain itu, menyiapkan perlengkapan seperti tas siaga bencana, mencatat nomor telepon penting, mengenali jalur evakuasi di wilayah tempat tinggal, dan mengikuti kegiatan simulasi mitigasi bencana alam adalah bentuk-bentuk penerapan mitigasi bencana.